Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief terang-terangan menyebut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai dalang upaya pengambil alihan Partai Demokrat. Dia bahkan menyebut, Moeldoko telah mencatut nama Presiden Jokowi.
semarak.co-Andi mengaku setelah konferensi pers Ketua umum DPP Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dirinya banyak dapat pertanyaan. Siapa orang di lingkaran Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) yang ikut dalam upaya kudeta itu.
“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” kata Andi Arief dalam cuitan di akun Twitternya @Andiarief_, dikutip merdeka.com, Senin (1/2/2021).
Andi juga menjelaskan, alasan AHY kirim surat ke Presiden Jokowi. Sebab, Moeldoko dalam upayanya mencatut nama Jokowi. “Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” tambah Andi.
Di sisi lain, Politikus Demokrat Rachland Nashidik juga berkomentar hal yang sama. Dia mengutip sindiran Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Selamat malam, Jenderal Moeldoko. Kalau tak mampu jadi the good, jangan jadi the bad, apalagi the ugly,” kata Rachland.
Moeldoko pun angkat bicara. Dia meminta tidak mengkaitkan isu tersebut dengan istana. “Saya masih diam-diam saja sih, karena saya enggak perlu reaktif dalam hal ini, poin pertama jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit Istana,” kata Moeldoko dalam siaran telekonferensi, Senin (1/2/2021).
Dia pun meminta agar publik tidak mengkaitkan isu tersebut dengan Jokowi. Sebab kata dia, Jokowi tidak mengetahui hal itu. “Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, jadi itu urusan saya Moeldoko ini bukan selaku KSP,” tegas Moeldoko.
Moeldoko menyebut perkara banyak orang yang mendatangi rumahnya jadi pemicu dirinya terlibat isu kudeta Partai Demokrat. Namun Moeldoko mengaku prihatin atas situasi yang diceritakan. Moeldoko mengaku juga cinta Demokrat.
Moeldoko memberi penjelasan mengapa dirinya terlibat isu kudeta Partai Demokrat. Moeldoko menceritakan pertemuannya dengan beberapa orang di rumahnya. Moeldoko tak menyebut atribusi orang-orang yang menemuinya ini. Moeldoko juga mengaku tidak mengerti konteks cerita yang disampaikannya.
“Jadi ceritanya begini temen-temen sekalian. Beberapa kali banyak tamu yang berdatangan ya dan saya orang yang terbuka. Saya mantan Panglima TNI tapi saya tidak memberi batas dengan siapa pun, apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam. Siapa pun,” katanya.
Elite Partai Demokrat meminta Moeldoko tidak berbohong kepada publik. “Jangan bohong,” kata Rachland Nashidik di akun Twitter, Selasa (2/2/2021). Rachland telah mengizinkan cuitannya dikutip.
Pertemuan kudeta terhadap Partai Demokrat ini tidak terjadi di rumah Moeldoko. Rachland menyebut pertemuan ini berlangsung di salah satu hotel. “Pertemuan itu bukan di kediaman tapi di hotel Aston Rasuna lantai 28, Rabu tanggal 27 Januari 2021 Pkl. 21.00. Anda datang ke situ, bukan mereka mendatangi Anda,” sebutnya.
Sementara itu, salah satu kader aktif Partai Demokrat yang terlibat isu kudeta terhadap AHY adalah anggota DPR senior. Demokrat mengungkapkan kader yang dimaksud adalah Jhoni Allen Marbun. “Jhoni Allen,” kata Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (2/2/2021).
Elite PD Rachland Nashidik saat dikonfirmasi juga membenarkan Jhoni Allen Marbun terlibat isu kudeta Partai Demokrat. “Yes,” ucap Rachland. Jhoni Allen Marbun adalah anggota Komisi V DPR. Dia berasal dari daerah pemilihan Sumatera Utara II.
AHY sebelumnya mengumumkan sendiri keterlibatan kader aktif Partai Demokrat dalam isu kudeta ini. Sekretaris Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani kemudian menjelaskan posisi kader yang dimaksud. “Satu kader aktif diduga kader senior yang saat ini menjadi anggota DPR RI,” kata Kamhar, Senin malam (1/2/2021).
Kamhar berharap Mahkamah Partai dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat mengambil tindakan tegas kepada mereka yang terlibat isu kudeta partai. Kamhar juga mengecam KSP Moeldoko yang diduga terlibat isu kudeta.
“Berupa pemecatan kepada kader keblinger yang menjadi pelacur kekuasaan ini. Kami juga mengutuk sikap tidak kesatria dari Jenderal (Purn) Moeldoko yang juga adalah kepala KSP untuk mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat,” ujarnya.
Ditambahkan Kamhar, “Ini bukan cermin sikap seorang perwira yang menghalalkan segala cara dan mempertontonkan arogansi kekuasaan dan uang untuk merebut paksa Partai Demokrat.”
Diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengendus adanya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan sejumlah pihak salah satunya dari lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut diketahui AHY pada sepuluh hari yang lalu dari laporan aduan para pimpinan dan kader partainya yang diduga melibatkan pihak luar atau eksternal partai dilakukan secara sistematis.
“Gabungan dari pelaku gerakan ini Ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi,” beber AHY dalam siaran telekonference di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2021).
Dan, lanjut AHY, 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo.
AHY mengatakan ajakan untuk mengambil alih untuk menggantikan ketua umum PD pun dengan berbagai cara. Mulai dari telepon hingga melakukan pertemuan langsung. Hal tersebut membuat para kader dan pimpinan menjadi tidak merasa nyaman.
Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi ketua umum PD dijadikan kendaraan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang. “Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon Presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” ungkap AHY.
Dia menjelaskan konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk menggantikan dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah dengan menyelenggarakan Kongres luar biasa atau KLB.
Dia menuturkan berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar.
“Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya,” beber AHY. (smr)
Berikut ini sejumlah fakta yang diungkap Partai Demokrat tentang isu perebutan kepemimpinan, seperti dilansir tempo.co:
- Berasal dari kesaksian kader
AHY memperoleh informasi gerakan perebutan kepemimpinan dari kesaksian sejumlah kader di pusat, daerah, maupun cabang. Ia mengatakan terdapat manuver segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan eksternal partai yang dilakukan secara sistematis.
AHY menyebutkan gabungan pelaku gerakan ini terdiri atas lima orang. Satu di antaranya adalah kader aktif, 1 kader yang selama 6 tahun ini tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan tidak hormat karena menjalani hukuman korupsi.
Lalu 1 kader yang keluar 3 tahun lalu, dan 1 orang non kader yang merupakan pejabat tinggi pemerintahan. Menurut AHY, ajakan dan permintaan dukungan mengganti paksa dirinya dari jabatan Ketum Partai Demokrat dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung dalam komunikasi.
- Seret nama Moeldoko
Politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengungkapkan ada nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko dalam gerakan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat. Ia menuturkan tujuan Moeldoko merebut posisi Ketua Umum Partai Demokrat adalah karena ingin maju sebagai calon presiden 2024.
“Berdasarkan laporan dari seorang kader senior Partai Demokrat yang diminta bertemu langsung, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyampaikan bahwa tujuan pengambilalihan posisi Ketum PD yang hendak dilakukan adalah untuk dijadikan jalan atau kendaraan bagi Moeldoko maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” kata Rachland.
Adapun AHY mengatakan partai sudah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi. Partai ingin mendapat konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran informasi yang diterimanya.
- Kepentingan 2024
Senada dengan Rachland, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan gerakan perebutan kepemimpinan sarat akan pemilihan presiden 2024. AHY mengatakan gerakan itu dilakukan agar Demokrat menjadi kendaraan politik untuk maju sebagai calon presiden Pilpres 2024. “Pengambil-alihan posisi Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai capres pemilu 2024 mendatang,” ujar AHY.
- Targetkan 360 pemegang suara
AHY mengungkapkan konsep dan rencana yang dipilih pelaku untuk mengganti paksa jabatan Ketum Demokrat adalah menyelenggarakan Kongres Luar Biasa. Berdasarkan penuturan saksi, kata AHY, pelaku gerakan menargetkan 360 pemegang suara yang dapat diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang yang besar.
“Pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses karena mereka klaim dapat dukungan sejumlah petinggi negara lainnya,” kata dia.
- Sudah tercium selama sebulan
AHY mengaku sudah mencium gerakan politik ini sejak sebulan lalu. Awalnya, dia menganggap hanyalah persoalan kecil dan internal. Namun, sejak ada laporan keterlibatan pihak eksternal dari lingkar pemerintahan Jokowi yang masuk beruntun sejak pekan lalu, AHY melakukan penyelidikan secara mendalam.
AHY menuturkan mulai tidak begitu saja percaya ketika pelapor menyebut nama tokoh yang berencana mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, mengingat posisi yang diemban dan faktor latar belakangnya. “Tapi lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung pejabat pemerintahan itu dan dengar langsung rencana-rencana yang tadi saya sampaikan,” ucapnya.
- Imbalan Rp 100 juta
Rachland Nashidik mengatakan pelaku gerakan yang ingin mengambil alih jabatan ketua umum partai menjanjikan imbalan uang Rp 100 juta untuk pimpinan di daerah. Besaran uang tersebut adalah Rp 100 juta untuk setiap Ketua DPC Demokrat dengan Rp 25-30 juta dibayarkan di muka atau saat mereka menandatangani dukungan kepada Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.
Sedangkan sisanya dibayarkan setelah kongres luar biasa (KLB) selesai dan Moeldoko dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru. Rachland mengaku tidak mengetahui dari mana dana yang besar itu diperoleh. “Kami juga tidak punya bayangan apakah ada bandar besar yang membiayai gerakan ini,” katanya. (mdk/tpc/dtc/smr)
