Pandemi Covid-19 masih terus menghantui negeri ini. Sebab, belum ada kepastian kapan sebaran virus mematikan itu bisa segera hilang dari muka bumi. Namun demikian, politisi Partai Demokrat Benny K. Harman menilai bahwa corona bukan satu-satunya virus yang dihadapi sebuah bangsa.
semarak.co-“Musuh bersama kita bukan hanya Covid-19 yang tidak jelas kapan berakhir,” ujar Benny K Harman seperti ditulisnya dalam akun Twitter pribadi, pada Selasa (15/12/2020) yang dikutip media online rmol.id.
Menurut Benny, ada musuh yang lebih dahsyat dampaknya dari virus corona. Musuh tersebut adalah pemimpin yang mulai berubah wajah. Mulanya, kata Benny, pemimpin terpilih secara demokratis oleh rakyat. Namun di tengah jalan wajahnya berubah dan menjadi seorang yang bertindak otoriter dan represif.
“Musuh paling dahsyat lagi ialah pemimpin hasil pemilu demokratis yang tiba-tiba berubah wajah menjadi otoriter dan represif. Dialah monster, pembunuh demokrasi sesungguhnya. Ngerti? Rakyat monitor!” tutupnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meyakini pengawal HRS tidak dibekali dengan senjata api. “Saya sangat yakin Pendukung Habib Rizieq cinta damai dan tak dibekali senjata,” tegas Fadli Zon.
Mantan Wakil Ketua DPR RI ini meminta Kapolda bertanggung jawab atas penembakan 6 pengawal HRS. “Harus diusut tuntas. Jika berlebihan, maka polisi telah melakukan abuse of power. Kapolda harus bertanggung jawab,” tegas Fadli Zon melalui akun twitter.
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyebutkan, polisi tembak mati pengawal HRS karena menyerang duluan di Jalan Tol Jakarta Cikampek KM 50, Senin (8/12/2020). Insiden itu terjadi sekitar pukul 00.30 WIB. Pengawal HRS menyerang polisi yang sedang bertugas.
Fadil menyebut massa yang menyerang petugas adalah massa yang dikerahkan untuk mengawal HRS. Massa berada dalam sebuah kendaran. “Ketika anggota mengikuti kendaran yang diduga adalah pengikut Rizieq petugas dipepet kemudian diserang menggunakan senjata api,” kata Fadil.
“Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS. Meninggal dunia sebanyak 6 orang,” tambahnya.
Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyesalkan adanya korban jiwa dalam insiden aparat kepolisian dengan Laskar FPI bahkan hingga menyebabkan 6 orang Laskar FPI merenggang nyawa. Sebagai wakil rakyat, Fraksi PKS akan meminta DPR memanggil Kapolri untuk mendapatkan keterangan dan klarifikasi yang sejelas-jelasnya.
Sementara di sisi lain, Fraksi PKS juga meminta Pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta independen guna menjawab keraguan publik secara luas dan menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas penanganan kasus yang memprihatinkan kita semua ini.
“Korban jiwa dari anak bangsa adalah kerugian besar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan dan tidak mencerminkan budaya hukum yang tertib dan damai,” ungkap Jazuli.
Menurut Anggota Komisi I DPR ini semua pihak harus menahan diri, terlebih aparat keamanan dituntut melakukan langkah-langkah sesuai hukum apalagi dalam penggunaan senjata harus benar-benar sesuai aturan dan SOP.
Dalam perkembangannya kasus ini menyimpan tanda tanya publik secara luas apalagi muncul dua versi informasi yang bertolak belakang antara versi kepolisian dan versi FPI. Ada simpang siur dan potensi pelanggaran seputar peristiwa tersebut hingga menyebabkan kematian 6 orang anggota Laskar FPI.
“Fraksi PKS mendapat banyak pertanyaan dan dorongan dari publik untuk mengawal kasus ini sehingga berjalan dalam koridor hukum (pro justicia) yang transparan, adil dan akuntabel,” katanya.
Dalam konteks ini, lanjut Jazuli, Fraksi PKS menyambut baik langkah FPI melaporkan kasus ini ke Komnas HAM. Fraksi PKS juga menyambut baik langkah Komnas HAM yang akan menginvestigasi kasus ini secara transparan dan objektif. Fraksi PKS sangat memahami munculnya sikap dan pandangan kritis dan objektif sejumlah lembaga masyarakat sipil yang turut mengawal kasus ini.
“Kasus ini harus mendapatkan perhatian serius semua pihak karena juga mendapat sorotan internasional serperti dari lembaga Amnesty Internasional dan media-media internasional. Hal ini dinilai bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Indonesia,” tekan Jazuli.
Karena itu, suluruh upaya untuk menghadirkan transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus ini harus disambut baik oleh semua pihak khususnya aparat kepolisian yang memang dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum dengan pembuktian yang kuat.
Ini adalah ujian profesionalisme Polri dalam menangani suatu perkara sesuai dengan slogannya profesional, modern, dan terpercaya (promoter). Negara kita adalah negara hukum maka semua pihak harus tunduk dan patuh pada koridor hukum,” pungkas Jazuli.
sumber: tribunnews.com (post Rabu 9/12/2020)/ news.idtoday.co (Senin 7/12/2020)/ wartarakyat.co di WAGroup ANIES GUBERNUR DKI/rmol.id di WAGroup KAHMI Nasional
