Kementerian Agama (Kemenag) bersama Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi dan komunikasi intensif membahas mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021M. Koordinasi ini dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Jakarta, Kamis (10/12/2020).
semarak.co-Hadir Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Oman Fathurahman beserta jajarannya. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Wakil Ketua Tb Ace Hasan Syadzily, beserta sejumlah anggota Komisi VIII lainnya. Sebagian pimpinan Ketua Komisi VIII hadir secara virtual.
Oman mengatakan, pandemi Coid-19 masih belum berakhir. Pemerintah Arab Saudi sampai kini juga belum memberikan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021.
Sementara, lanjut Oman, waktu terus berjalan sehingga Kemenag harus menyiapkan mitigasi berbagai kemungkinan skema penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021M. Dalam FGD bersama Komisi VIII ini, berbagai potensi masalah dipetakan dan disiapkan skema mitigasinya.
“Sesuai arahan Bapak Menag Fachrul Razi, kami melanjutkan diskusi intensif dengan unsur pimpinan Komisi VIII, terkait mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 1442H,” terang Oman dalam sambutan FG seperti dirilis Humas Kemenag melalui WAGroup Jurnalis Kemenag, Jumat (11/12/2020).
Mantan juru bicara Kemenag Oman menambahkan, “Kita harus siap dengan segala kemungkinan, termasuk kemungkinan jika haji diselenggarakan dalam situasi yang belum normal karena pandemi.”
Peta masalah yang disiapkan Kemenag mencakup banyak aspek. Antara lain terkait tiga skema penyelenggaraan ibadah haji, kuota normal, pembatasan kuota, dan pembatalan keberangkatan dan dampak yang ditimbulkannya.
Dampak tersebut terutama terkait layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, dan juga kesehatan. Termasuk juga kemungkinan dampak pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih. “Ini semua kami bahas bersama dengan Komisi VIII untuk dimatangkan persiapan berikut mitigasinya,” tutur Oman.
Koordinasi dan komunikasi intensif dengan Komisi VIII, nilai dia, akan terus dilakukan untuk menghasilkan skema dan mitigasi terbaik, sembari update kebijakan penyelenggaraan haji dari Arab Saudi.
Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengapresiasi peta masalah dan mitigasi solusi yang disiapkan Kemenag. Menurutnya, mitigasi haji 2021 ini menjadi penting dan krusial karena menyangkut pelayanan maksimal bagi calon jemaah haji.
“Saya apresiasi. FGD ini sangat produktif untuk mematangkan sejumlah persiapan yang disusun Ditjen PHU berikut mitigasinya. Saya berjanji untuk segera menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Agama,” ujar Yandri dirilis Humas Kemenag ini.
Dengan melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), lanjut politisi PAN, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Gugus Tugas Covid-19 untuk membantu mensinergikan skema mitigasi penyelenggaraan haji 2021.
Hal senada disampaikan Ace Hasan Syadzili. Politisi Partai Golkar ini mengapresiasi Plt. Dirjen PHU beserta jajarannya karena telah menyiapkan mitigasi penyelenggaraan haji 2021 yang sangat responsif menyiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.
Anggota Komisi VIII lainnya, Bukhori Yusuf meminta agar Kemenag jangan lengah dan tetap memperhitungkan kemungkinan haji masih dalam situasi belum normal. “Meski misalnya sudah ada vaksin, tetap harus diantisipasi bahwa penyelenggaraan ibadah haji masih dalam masa transisi. Jadi, perhitungan biaya haji pun harus disesuaikan,” ujarnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi VIII Nanang Samodra dan Rieke Diah Pitaloka. Keduanya menambahkan agar peta masalah dan skema mitigasi yang sudah disusun itu segera diturunkan lebih rinci untuk kemudian dibahas bersama lagi dengan skema anggaran yang disesuaikan. (smr)
