Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi membantah argumentasi dari artikel yang ditulis Pengamat Australia Greg Fealy. Zainut menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini justru mendukung penuh pelbagai aktivitas seluruh umat beragama di Indonesia.
semarak.co– “Pemerintah mendukung penuh segala bentuk aktivitas umat beragama yang mengarah pada penguatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai-nilai agamanya. Tidak hanya Islam, tapi semua agama,” kata Zainut seperti dirilis Humas Kementerian Agama (Kemenag) melalui WA Group Jurnalis Kemenag, Rabu (30/9/2020).
Zainut juga memamerkan kondisi kerukunan antarumat beragama di Indonesia yang diklaim terus dirawat, dijaga, dan ditingkatkan oleh pemerintah. Ia membeberkan hasil survei Balitbang-Diklat Kemenag sejak 2015-2019. Katanya, survei menunjukkan angka rata-rata indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia berada di atas angka 70.
Klaim Zainut, Pemerintah Indonesia tengah mempertahankan nilai-nilai pluralisme. Bukan malah memberangusnya. “Indeks ini memperlihatkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia adalah baik, dan itu yang terus dijaga pemerintah dan masyarakat,” kata dia.
Meski demikian, Zainut menyebut Indonesia dan negara lain tengah menghadapi tantangan infiltrasi pelbagai paham transnasional seperti liberalisasi dan sekularisasi. Infiltrasi nilai-nilai tersebut, kata dia, berpotensi merusak tatanan masyarakat Indonesia yang dinilai religius.
Guna mencegahnya, Zainut menyatakan pemerintah berupaya melakukan penguatan toleransi dan moderasi beragama. “Jadi bukan Islamis. Yang kita mitigasi dan antisipasi adalah berkembangnya paham dengan tiga karakter, yaitu anti-Pancasila dan NKRI,” ujarnya sambil melanjutkan.
Ekstrem dan anarkis, rinci dia, sehingga sampai menistakan nilai-nilai kemanusiaan, serta intoleran, terjebak pada klaim kebenaran dan fanatisme kelompok.
Ketua Umum PA 212 Slamet Ma’arif sependapat dengan argumentasi yang disampaikan oleh Greg dalam artikelnya tersebut. Slamet menyatakan pemerintahan Jokowi sedang melakukan politik belah bambu terhadap umat Islam.
Penerapan politik belah bambu dengan cara merangkul satu kelompok Islam Islam. Di sisi lain, banyak kelompok Islam di bawah pemerintahan Jokowi yang mengalami perlakuan diskriminasi, persekusi hingga intimidasi. “Bahkan dicabut izinnya,” kata Slamet.
Slamet sendiri tak merinci kelompok Islam mana yang dicabut izinnya oleh pemerintah. Ia hanya menyebut bahwa rezim Jokowi antikritik, terutama kritik yang berasal dari kelompok Islam. “Seolah rezim ini mengidap penyakit Islamphobia,” kata Slamet.
Akademisi dari Australian National University (ANU), Profesor Greg Fealy menyebut Presiden Jokowi, di balik slogan keberagaman yang kerap ia dengungkan, ternyata telah bertindak represif terhadap kelompok islamis dalam kurun empat tahun terakhir.
Menurut Greg kebijakan anti-Islamis di Indonesia telah mengikis hak asasi manusia dan merusak demokrasi. Greg menuangkan pemikirannya itu dalam artikel berjudul ‘Jokowi Repressive Pluralisme’ yang dimuat di East Asia Forum pada 27 September 2020.
Artikel tersebut merupakan intisari dari makalah Greg yang berjudul ‘Jokowi in the COVID-19 Era : Repressive Pluralism, Dynasticism and the Over-Bearing State’ yang akan terbit dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies.
Istilah kelompok Islamis yang digunakan Greg dalam artikelnya, merujuk muslim yang berusaha menjadikan hukum dan nilai-nilai Islam sebagai dasar dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Kelompok islamis ini terdiri dari beragam organisasi, mulai dari partai resmi yang bertarung di pemilu hingga kelompok jihadis yang berjuang dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Greg memasukkan PKS dalam kelompok islamis yang memperjuangkan nilai-nilai Islam lewat jalur demokratik (pemilu).
Menurut Greg, meski telah bertarung di kancah demokrasi selama puluhan tahun, masih ada beberapa anggota PKS yang menjadi korban represifitas aparat di era Jokowi. Menurut dia, kebijakan represi Jokowi ditempuh dengan beragam cara. Salah satunya adalah pendisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dalam konteks ini, Greg menyebut masih ada pegawai negeri sipil, guru, maupun akademisi yang dicurigai dan masuk ‘daftar pantauan’ oleh aparat keamanan karena terafiliasi dalam kelompok-kelompok Islam.
Mereka akan mendapat peringatan dari atasannya mengenai aktivitas keagamaan atau organisasi politik yang mereka ikuti di luar kantor. Mereka diminta meninggalkan kegiatan itu, atau terancam kariernya akan mandek.
Cara represi serupa terjadi di badan usaha milik negara dan perusahaan swasta. Greg berkata beberapa Islamis telah disingkirkan dari posisi strategis atau ditolak promosi. Banyak kementerian menerapkan skrining dalam proses perekrutan pegawai untuk menyaring mereka yang dianggap memiliki pandangan Islamis.
Greg menaksir ada puluhan ribu islamis yang menjadi target represi pemerintahan Jokowi. Hanya sedikit dari mereka yang mendapat penjelasan mengenai apa ‘kesalahan’ yang mereka buat.
Tujuan dari kampanye represi ini, menurut Greg, agar para islamis melepas atau berhenti mengekspresikan pandangan mereka di ruang publik. Greg menyebut kebijakan represi Jokowi mungkin akan menyenangkan sejumlah negara tetangga, termasuk Australia.
Namun dia mengingatkan negara-negara tetangga untuk mewaspadai kebijakan itu karena bisa mengikis hak asasi manusia, melemahkan demokrasi, dan memicu perlawanan balik dari kelompok islamis.
Pemicu Kebijakan Anti-Islam Jokowi
Greg menyebut kebijakan anti-Islamis yang ditempuh pemerintahan Jokowi, salah satunya dipengaruhi oleh lingkaran partai koalisi. Mayoritas partai koalisi, terutama PDI Perjuangan (PDIP), memandang Islamisme sebagai ancaman potensial terhadap tradisi netralitas keagamaan di Indonesia. Islamisme juga dianggap mengancam keterbukaan masyarakat (social inclusiveness).
Mereka melihat Islamis sebagai sesuatu yang berpotensi merusak harmoni karena kelompok itu mengedepankan hukum Islam di kehidupan masyarakat dan bernegara. Pandangan itu bertentangan dengan dasar-dasar negara.
Menurut Greg, pandangan kecurigaan pada kelompok islamis ini melekat tak hanya pada partai koalisi Jokowi, namun juga oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan mitra politiknya PKB yang masuk gerbong koalisi Jokowi.
Gelombang aksi massa Bela Islam pada 2016-2017 kian meneguhkan keyakinan pemerintah Jokowi atas bahaya Islamisme. Aksi Bela Islam merupakan gelombang demonstrasi yang diikuti ratusan ribu umat Islam, dipicu oleh pernyataan Gubernur DKI saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dianggap telah menghina Islam.
Aksi ini membuat Ahok dipenjara. Dia juga kalah dari lawannya di pemilihan kepala daerah Jakarta. Berkaca dari Aksi Bela Islam itu, kata Greg, ada sejumlah menteri kabinet Jokowi yang berkeyakinan bahwa kelompok Islamis, jika tidak dibendung, akan semakin kuat dan sulit dikendalikan di kemudian hari. (net/smr)
sumber Berita:CNN Indonesia dilansir repelita.com di WA Group FILOSOFI KADAL (JUJUR)
