Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) menunjukkan tentang perlunya keluar dari rutinitas bagi para penyelenggara negara serta menerapkan pola serta cara baru yang lebih adaptif.
semarak.co– Hal itu relevan dengan pesan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada awal terpilihnya di periode kedua. Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya perubahan birokrasi agar memiliki kemampuan adaptasi dengan berbagai kondisi, termasuk pandemi wabah virus corona jenis baru penyebab Covid-19.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengungkapkan langkah penting untuk menciptakan aparatur sipil negara (ASN) yang unggul pasca-pandemi. Pertama, adalah merumuskan manajemen ASN di era tatanan normal baru yang lebih menekankan pada sistem digital.
“Misalnya, ASN akan banyak bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, ASN juga dapat bekerja di berbagai lokasi, dan waktu, dengan dokumen-dokumen berbentuk digital,” ungkap Menteri Tjahjo pada seminar daring yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kamis (25/6/2020).
Langkah kedua, rinci Tjahjo, adalah mengubah sistem perencanaan dan pengadaan ASN, baik PNS ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rekrutmen ASN ke depannya, harus mencakup kebutuhan ASN untuk membangun digital government, ASN yang memiliki literasi teknologi informasi, serta penguatan kompetensi sesuai perkembangan organisasi.
Langkah berikutnya adalah mengubah sistem pengembangan pegawai. Mengiringi perkembangan dunia digital, sistem pendidikan bagi ASN juga harus beradaptasi.
“Apakah harus ada di dalam kelas, dilakukan online, magang, atau pembelajaran langsung ke di tempat kerja,” ujar Menteri Tjahjo, pada seminar daring yang mengangkat tema Jalan Menuju ASB Unggul Pasca-Pandemi tersebut.
Pemerintah juga akan menerapkan manajemen talenta. Melalui manajemen talenta, sejak awal rekrutmen potensi pegawai akan terus dimonitor. Mereka diberikan pengembangan, penugasan yang menantang, penugasan magang, dan tugas kepemimpinan.
“Dengan begitu akan mendapatkan informasi tentang potensi yang bisa dimanfaatkan bagi perkembangan organisasi. Di masa depan, sistem kerja ASN juga akan lebih fleksibel,” ujarnya.
Terbukti saat pandemi Covid-19 menerpa Indonesia, kata dia, sejumlah jabatan sudah bisa melaksanakan tugasnya tidak dari kantor. ASN unggul, ungkap Tjahjo, perlu didukung sistem kerja yang mendorong potensi terbaik setiap individu.
“Karena itu, pemerintah juga harus mengembangkan sistem kerja yang fleksibel,” imbuh Menteri Tjahjo dalam rilis Humas PANRB yang dipantau dari WA Group WA JURNALIS PANRB.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga akan dikuatkan pada sistem kerja pemerintahan. Seluruh lini pemerintahan dari pusat hingga daerah memerlukan aplikasi layanan administrasi berbasis elektronik, seperti e-office, sistem aplikasi perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta sistem informasi kepegawai, dan lain sebagainya.
Menteri Tjahjo menegaskan, pemerintah juga mendorong seluruh ASN untuk terus belajar, tidak hanya secara individu tetapi juga dalam kelompok di unit kerja. “Dengan demikian, ASN memiliki kemampuan unggul untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan melakukan inovasi-inovasi pemerintahan,” imbuhnya.
Kepala LAN Adi Suryanto mengungkapkan, LAN terus berupaya mengembangkan kebijakan serta mekanisme pengembangan ASN. Di tingkat daerah, ia juga mendorong tumbuhnya inovasi pelayanan publik.
Adi mengatakan, LAN mewajibkan pejabat pemerintahan memiliki inovasi. “ASN harus memiliki inovasi yang bersifat kebaruan dan percepatan pelayanan,” ungkapnya. (don/smr)
