Kajian mendalam diperlukan agar dapat mencegah bertambahnya kasus wabah virus corona jenis baru penyebab Covid-19. Ini karena sudah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas. Apalagi sudah diusulkan penerapan New Normal untuk diberlakukan pekan ini.
semarak.co– Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah yang mulai bersiap menerapkan tatanan normal baru (new normal) bahwa kenaikan kasus wabah virus corona jenis baru penyebab Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia.
“Karena itu, perlu dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam terlebih dahulu sebelum diputuskan akan memberlakukan new normal di Indonesia,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis (28/5/2020).
Kemudian, Bamsoet mendorong pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat di setiap wilayah dalam menjalani masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Hasil evaluasi tersebut untuk menentukan apakah new normal dapat atau belum dapat diterapkan secara optimal di daerah tersebut. Gugus tugas juga penting memiliki basis data yang valid menjadi dasar keluarnya kebijakan baru tersebut dan memaparkan penjelasan tersebut kepada masyarakat,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya.
Sehingga seluruh masyarakat, kata dia, dapat memiliki satu visi dan misi yang sama dalam menjalani kebijakan tersebut. Pemerintah atau gugus tugas juga perlu mengkaji lagi secara mendalam terkait seluruh aspek dalam kebijakan normal baru dan melakukan pemetaan.
“Sehingga data yang dikumpulkan dapat dengan tepat dan efektif digunakan untuk mengeluarkan kebijakan. Libatkan akademisi yang termasuk sebagai birokrat pembuat kebijakan untuk berperan dalam membangun kapasitas dan kapabilitas membuat kebijakan berbasis data dan indikator yang valid sehingga manfaat dari kebijakan normal baru dapat dilakukan secara efektif,” ucapnya.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai penanganan pengendalian Covid-19 harus disertai dengan tata kelola pemerintahan yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Tata kelola yang komperhensif membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Lestari dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (28/5/2020).
Dia menyampaikan hal tersebut dalam diskusi online bertema Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia, yang digagas Forum Diskusi Denpasar 12 bersama Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Bidang Kebijakan Publik, Rabu (27/5/2020).
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Luthfi Mutty, Tenaga Ahli Menteri Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan Mohammad Subuh, dan jurnalis senior Saur Hutabarat.
Di tengah ketidakpastian yang dihadapi masyarakat saat pandemi Covid-19 seperti saat ini, lanjut Lestari, diperlukan respon tata kelola pemerintahan yang baik.
Salah satu respon yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan kewenangan di tiap-tiap daerah untuk menentukan strategi penanganan Covid-19, sesuai dengan karakteristik tantangan yang dihadapi.
“Tidak ada satu pun model penanganan Covid-19 yang bisa persis diaplikasikan di setiap daerah. Oleh karena itu saya sepakat bila setiap daerah diberi kewenangan untuk menentukan strategi penanganan sesuai karakteristik tantangannya masing-masing,” ucap legislator Partai NasDem itu.
Agar strategi penanganan Covid-19 itu dapat berjalan baik, Lestari mengingatkan agar koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat harus terus berjalan.
Adapun Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam diskusi tersebut berbagi pengalaman mengenai penanganan wabah Covid-19 di wilayahnya. “Kami membutuhkan kesabaran dan kreativitas dalam pengendalian Covid-19 mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai 50 juta orang, setara dengan jumlah penduduk Korea Selatan,” keluhnya.
Sejauh ini, Ridwan mengaku telah menerapkan lima nilai kepemimpinan dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 di Jawa Barat. “Pertama kita harus proaktif. Sebelum pemerintah pusat melakukan test Covid-19, kami sudah melakukannya,” ujar Ridwan.
Nilai berikutnya, ujar dia, yakni transparansi dalam menyajikan data, dasar pengambilan keputusan harus secara ilmiah, inovatif untuk memenuhi kelengkapan peralatan, serta kolaboratif atau bekerjasama dengan banyak pihak untuk merealisasikan sejumlah langkah pengendalian Covid-19.
Sementara itu, Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Luthfi Mutty berpendapat, wabah Covid-19 dalam perspektif pemerintahan memberikan kesadaran bahwa ada masalah dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Menurut dia, timbulnya masalah tersebut lantaran pemerintah belum mampu menjalankan sejumlah fungsi manajemen, antara lain fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan baik.
Akibatnya, kata dia, produk kebijakan yang dihasilkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pada sejumlah pemerintah daerah justru menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Jurnalis senior, Saur Hutabarat menilai upaya pengendalian Covid-19 di Tanah Air juga terkendala dengan gaya komunikasi pemerintah kepada masyarakat, yang kerap hanya mengedepankan data.
Dalam paparannya, Saur menunjukkan video bagaimana Gubernur New York, Andrew M Cuomo mengajak warganya memakai masker di masa pandemi Covid-19, dengan menanamkan pemahaman kepada warganya untuk saling menghargai orang lain.
“Dalam komunikasi di masa krisis seperti saat wabah Covid-19 ini, seharusnya gaya komunikasi pemerintah kepada publik lebih didasari pendekatan ke manusia bukan sekadar mengumumkan statistik,” ujar Saur.
Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Menteri Kesehatan bidang Ekonomi Kesehatan, Mohammad Subuh mengungkapkan dalam pengendalian Covid-19 di Tanah Air, upaya yang dilakukan pemerintah sudah berdasarkan pertimbangan ilmiah dan sesuai standar WHO. “Distrust yang terjadi di tengah masyarakat dalam penanganan Covid-19;saat ini, harus dijawab dengan langkah dan tindakan yang jelas,” ucap Subuh. (net/lin)
