Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan pemindahan ibu kota negara akan tetap sesuai rencana meski ada wabah virus Corona (Covid-19).
semarak.co -Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo optimistis rencana pemindahan itu sesuai jadwal karena sudah disusun matang. Saat ini, lanjut dia, prosesnya sudah dalam tahap penyelesaian regulasi yakni keputusan presiden (Kepres) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara.
“Terus berjalan, tetap sesuai jadwal. Ibu kota akan pindah sesuai rencana,” kata Himawan setelah rapat koordinasi RKP 2021 di Jakarta, Rabu (4/3/2020).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota yang baru akan disampaikan ke DPR setelah reses. Reses DPR dimulai Jumat (28/2/2020) hingga dua pekan setelahnya.
Apabila payung hukum sudah rampung, maka ditargetkan ground breaking pembangunan ibu kota negara yang baru bisa dilakukan akhir tahun ini.
Pemerintah menargetkan tahun 2024 ibu kota negara Indonesia sudah pindah ke ibu kota baru yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektar dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.
Nantinya ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.
Diperkirakan biaya pembangunan ibu kota baru itu mencapai Rp466 triliun. Dan 19% diantaranya berasal dari APBN dan sisanya akan berasal dari KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) serta investasi langsung swasta dan BUMN.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk jadi salah satu kandidat Badan Otorita ibu kota baru.
“Kandidatnya ada banyak, satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (2/3/2020).
Bambang Brodjonegoro adalah mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang saat ini menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset Inovasi Nasional.
Sedangkan Ahok mantan Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Selanjutnya Tumiyana merupakan Direktur Utama PT Wijaya Karya, sementara Abdullah Azwar Anas saat ini merupakan Bupati Banyuwangi.
“Jadi untuk otoritas ibu kota negara, ini memang kita akan segera menandatangani perpres (peraturan presiden) di mana di situ ada CEO-nya, CEO-nya sampai sekarang belum diputuskan, dan akan segera diputuskan Insya Allah dalam minggu ini,” tambah Presiden.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan ibu kota baru akan dipimpin seseorang setingkat menteri. Nantinya, pejabat setingkat menteri tersebut langsung akan dipilih oleh Presiden Jokowi.
Badan otorita tersebut kelak memiliki tugas, mulai dari mempersiapkan, membangun hingga memproses pemindahan itu sendiri.
Suharso menambahkan, badan otorita juga diberikan wewenang atas pengelolaan tanah, lahan, serta agar proses pembangunan dapat tersentralistik dengan baik secara administrasi terutama, dalam hal kewenangan atas lahan saat dibuat sebuah kerjasama dengan pihak ketiga.
Rencananya RUU Ibu Kota Negara juga akan diajukan ke DPR pada Maret ini, seusai masa reses DPR sedangkan rencana induk akan didetailkan pada semester 1 2020 sehingga pada akhir 2020 sudah ada ground breaking.
Pada 2024 ibu kota negara Indonesia akan sudah pindah ke ibu kota baru yang terletak di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pada 23 Desember 2019 lalu, sudah ditetapkan desain dengan judul “Nagara Rimba Nusa” sebagai Pemenang Pertama Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara. Konsep itu ditawarkan oleh tim Urban+ dengan membawa keseimbangan antara tata kota modern, pembangunan manusia, sifat manusia, dan kelestarian alam.
Kontur lokasi ibu kota baru berbukit-bukit karena merupakan bekas hutan tanaman industri seluas 256 ribu hektare ditambah dengan kawasan cadangan sehingga totalnya mencapai 410 ribu hektar dengan kawasan inti seluas 56 ribu hektare.
Nantinya ibu kota baru akan terbagi menjadi sejumlah klaster yaitu klaster pemerintahan seluas 5.600 hektare, klaster kesehatan, klaster pendidikan serta klaster riset dan teknologi.
Pemerintah juga sudah meminta tiga tokoh internasional untuk duduk sebagai Dewan Pengarah. Ketiganya adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, CEO Softbank Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Di bagian lain, Kementerian PPN/Bappenas juga optimistis wabah virus corona atau COVID-19 tidak mempengaruhi penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) 2021. “Sampai sekarang belum kami bicarakan sejauh itu, masih tetap optimistis,” kata Himawan.
Himawan menengaskan wabah virus corona tidak mempengaruhi penyusunan RKP 2021 karena sudah dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024. Begitu juga dengan target pertumbuhan ekonomi pada 2021, lanjut dia, belum dievaluasi dan masih sesuai dengan proyeksi yakni kisaran 5,3-5,7 persen.
“Jadi itu kami pastikan, karena kalau tidak dipastikan nanti target makro tidak akan tercapai. Jadi ini sesuatu yang harus dilaksanakan,” katanya.
Sementara itu, dalam rakor tersebut, lanjut dia, juga tidak membahas secara langsung dampak dan penanganan virus corona. Rakor itu, kata dia, lebih banyak menyangkut pembangunan infrastruktur seperti akses jalan, pelabuhan dan kawasan industri yang umumnya sudah ada dalam RPJMN 2020-2024.
“Ini kan mengkonfirmasi kira-kira mana yang sudah ada di RPJMN itu yang di lokasinya masing-masing dan paling siap untuk dilaksanakan,” katanya.
Sebelumnya, dalam kick off penyusunan RKP 2021, pemerintah akan menggenjot tiga sektor prioritas yakni industri, pariwisata dan investasi. Dalam RKP 2021, beberapa proyek utama akan dilakukan yakni pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas.
Sepuluh destinasi itu yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo Tengger Semeru, Bangka Belitung dan Morotai.
Pemerintah juga akan memprioritaskan sembilan kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter, industri 4.0 pada lima subsektor yakni makanan minuman, tekstil, pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia dan farmasi.
Selain itu, juga ada pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 dan jaringan pelabuhan utama terpadu. (net/lin)
