Oleh: Dr. Ahmad Yani, SH. MH., Praktisi Hukum dan Dosen Fakultas Hukum, FISIPOL Universitas Muhammadiyah Jakarta
semarak.co -Keluhan rakyat tentang janji yang tidak ditepati oleh rezim Jokowi kini sudah dirasakan oleh orang kepercayaannya sendiri. Keluhan itu disampaikan oleh seorang menteri dihadapkan forum internasional yang diadakan oleh sebuah organisasi raksasa dunia, IMF.
Adalah Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia di dua zaman. Zaman Susilo Bambang Yudhoyono dan Dua Periode di zaman Jokowi sekarang. Pengalamannya menjadi bendahara negara tentu tak diragukan, dan keluhannya tidak bisa disepelekan.
Sri mengeluh tentang janji Jokowi yang menumpuk, perutnya mules karena harus memutar otak untuk mencari cara supaya janji itu terlaksana.
Saat kampanye Pemilihan Presiden 2019 Jokowi berjanji akan menggaji penggangguran dengan biaya tinggi. Gaji itu bagi penggangguran itu mencapai 8 juta. Sungguh mencengangkan. orang waras seperti Sri Mulyani menanyakan bagaimana hal itu bisa terlaksana kepada Jokowi. Jokowi kata Sri, hanya menjawab “nanti dipikirkan, sekarang yang penting kampanye dulu”:
Dari kalimat Jokowi yang dikutip dari Sri Mulyani tersebut, dapat diduga dari awal, kalau Jokowi tidak serius dengan janjinya. Jokowi tidak peduli apakah janji itu mampu dilakukan atau tidak, tetapi yang pasti ia mengetahui bahwa ia belum mengerti dan tidak mengetahui apa yang dijanjikannya itu.
Akhirnya semua janji kini menumpuk dalam ingatan publik. Bahkan akibat banyaknya janji Jokowi itu, kepala rakyat tidak mampu menampungnya dalam ingatan. TetapI jejak digital Jokowi yang dicatat oleh media tidak bisa terhapus, dan Janji itu sungguh banyak, namun realisasi masih mengawang-awang.
Janji Yang Tidak Ditepati
Apa yang terjadi sepanjang satu periode kepemimpinan Jokowi (2014-2019) dan dilanjutkan dengan periode kedua (2019-2024) kita hanya diberi janji-janji. Rakyat Indonesia sudah kenyang dengan janji itu, hingga sampai memuntahkannya. Salah satu muntahan yang paling mewakili rakyat adalah kata-kata Sri Mulyani yang kita bahas di awal tulisan ini.
Kita patut sedih karena hanya janji yang bisa kita nikmati dari periode pertama, sembari kita melihat kondisi negara yang semakin korup, Sedih melihat ekonomi yang terpuruk. sedih melihat hukum yang dipermainkan, sedih melihat kehidupan rakyat yang hanya dikasih makan janji.
Ada rentetan ketidakmampuan yang memperlihatkan bahwa banyak problem yang terjadi dalam kepemimpinan Jokowi. Ada banyak janji yang diingkari, ada banyak janji dipublik yang terus terang diucapkan demi Elektabilitas kampanye. Setelah menduduki kekuasaan untuk periode kedua janji itu kini janji 2014 benar-benar menjadi utopia belaka.
Dulu tahun 2014 Jokowi berjanji, bahwa Pengangkatan Jaksa Agung tidak akan mengambil orang dari Partai Politik. Janji itu dingkari dimuka pasca dilantik 2014.
Selanjutnya tahun 2014 juga, Jokowi menjanjikan bahwa para menteri tidak boleh dijabat oleh Ketua Umum Partai, diingkari. Rencana yang paling disambut meriah publik untuk membentuk kabinet ramping dan profesional, justru membentuk kabinet dengan porsi yang gabuk dan sarat dengan politik balas budi serta bagi-bagi kekuasaan.
Kabinet ramping, dan pemangkasan birokrasi hanya menjadi apologi semata. Pasca dilantik 2019 birokrasi justru semakin luas. Semua kementrian dibentuk wakil menterinya, bahkan birokrasi kementrian semakin panjang dan besar. Pembentukan badan atau lembaga yang terus dilakukan. Saya menduga Ini adalah politik balas Budi dengan cara yang paling “norak” menurut saya.
Kita juga patut bertanya, bagaimana dengan korban gempa yang dijanjikan dahulu, korban bencana alam seperti di Palu dan NTB? Ingatkah kita ketika gempa dan tsunami melanda beberapa daerah di Indonesia? Jokowi turun ke tempat bencana dengan menjanjikan pembangunan rumah bagi korban. Seperti korban gempa di NTB.
Membangun rumah korban bencana belum selesai, dalam kampanye 2019 muncul lagi janji untuk membangun rumah bagi milenial dan tukang cukur. Apakah rumah Millenial dan tukang cukur sudah terbangun sekarang?
Dari tahun 2014, janji Jokowi sudah menyebar dalam ratusan rupa. Dari mobil ESEMKA hingga ekonomi meroket. Buy back Indosat, hingga janji swasembada pangan. Esemka kini katanya sudah diproduksi tetapi kita belum kenal pasti itu mobil dari mana dan mesinnya berasal dari mana?
Swasembada pangan yang begitu heroik dibicarakan Jokowi setelah 2019 hanya menjadi janji saja. Ada ratusan juta ton beras Impor membusuk akibat nafsu Import. Beras busuk itu dibuang, sementara kehidupan rakyat yang sedang getir menghadapi kelesuan ekonomi.
10 juta lapangan kerja yang dibicarakan 5 tahun lalu sudah diisi oleh semua tenaga kerja Asing, kalau dihitung semua dengan yang ilegal, melebihi 10 juta itu. Begitu teganya hingga anak negeri mengemis cari kerja, tetapi negara memberikan kepada Asing. Semua demi investasi, meskipun negara harus digadaikan.
Persoalan penggangguran yang dikeluhkan oleh Sri Mulyani adalah janji kampanye 2019. Janji untuk menggaji pengangguran itu ternyata hanyalah sebuah jualan kampanye, dan basa basi saja. Tidak ada plan yang dibuat untuk menepati janji itu. Hanya ucapan kampanye saja. Sehingga ini masuk “karang-karang perkataan bohong” sebagaimana yang diatur dalam KUHP.
Mungkin kalau dicatat semua janji Jokowi, maka tidak cukup risalah pendek ini untuk menjelaskan tumpukan janji yang hingga Sri Mulyani pun merasa mules.
Hukuman Bagi Kebohongan
Indonesia perlu belajar pada Amerika Serikat tentang pemimpin yang berbohong. Pada Rabu 19 Desember 1999, DPR Amerika Serikat atau The House of Representatives meminta kepada Presiden Bill Clinton melepas jabatannya, karena skandal seksnya dengan Monica Lewinsky yang kemudian dikenal dengan “Skandal Lewinsky”. Clinton dimakzulkan karena dianggap berbohong dalam kasus perselingkuhannya itu.
Apa yang dilakukan Clinton adalah Hal yang sangat bersifat pribadi, tetapi karena ia pemimpin maka berbohong dengan hal sepele itupun diminta untuk dipertanggungjawabkan oleh Parlemen AS.
Berbeda dengan Bill Clinton, Jokowi tidak hanya berjanji, tetapi juga tidak menepati janji itu. Kasarnya ini pembohongan publik. Janji yang diucapkan Jokowi adalah menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, sementara janji itu tidak ia tepati dan hasilnya membuat kehidupan berbangsa dan bernegara bermasalah.
Dalam Hukum positif Indonesia, ada ketentuan dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”
Dari ketentuan pasal tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan janji-Janji Jokowi selama menjadi presiden sebagaimana yang diurai di atas tentu patut diduga memenuhi kualifikasi unsur-unsur pasal tersebut.
Apalagi kalau kita mengutip kata-kata Sri Mulyani yang menanyakan kesiapan Jokowi akan janji kampanye nya. Dan jawaban Jokowi yang secara enteng mengatakan “kampanye dulu, nanti dipikirkan”.
Yang lebih celaka lagi, bahwa janji itu adalah janji yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang mengikat secara moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dalam Pasal Impeachment hal tersebut termasuk dalam pelanggaran Berat.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur sebagai berikut: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”
Perbuatan tercela adalah menyangkut hal yang bersifat norma, moral dan etika fungsional terbuka. Perkembangan terbaru teori etik telah masuk pada etik fungsional terbuka, di mana pejabat publik harus mempertanggungjawabkan secara etik sebagai yang dijelaskan oleh TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam point bab II angka 2 jelas mensyaratkan “pemerintahan yang terbuka, bertanggungjawab, jujur, melayani dan lain-lain. Siap mundur apabila dirinya telah melanggar kaidah atau sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara”
Dari rumusan TAP MPR tersebut jelas bahwa tidak jujur, melanggar sistem nilai dan tidak mampu memenuhi amanah adalah merupakan perbuatan yang melanggar norma, kaidah dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Karena sifat dan karakter seperti itu tidak mencirikan sifat dan karakter Pancasilais yang menjadi fundamen utama berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu melihat antara janji dan realitas yang sesungguhnya sangat tidak sinkron. Banyak yang dijanjikan oleh Jokowi sebagaimana yang dikemukakan dituliskan ini yang tidak ada dalam realitas. Sehingga menjadi janji palsu yang jelas melanggar ketentuan norma dan kaidah berbangsa dan bernegara.
Wallahualam bis shawab
sumber: WA Group KAHMI Nasional
