Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah didesak untuk mengganti Kepala Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Soes Hindarno dari jabatannya.
semarak.co -Pasalnya, Soes tidak akomodatif dengan wartawan dan masyarakat umumnya. Semua wartawan yang sehari-hari meliput di Kemnaker, mencoba mengontak Soes tetapi selalu tidak gubris.
Wartawan senior yang minta tak disebutkan namanya mendesak Menaker segera mencopot Soes dari jabatannya sebagai kepala biro humas Kemnaker. Senada dikatakan Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwaker) Persatuan Wartawan Ketenagakerjaan Indonesia (PWKI), Edi Hardum.
“Menaker segera copot Soes. Kalau tidak rusak citra pemerintah. Masa kepala biro humas tidak bisa dihubungi wartawan?” Edi Hardum yang sudah lama meliput di lingkungan Kemnaker, di Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Soes tidak bersahabat dengan wartawan, kecam Edi sambil melanjutkan, sejak ia menjadi Kepala Biro Humas hampir seluruh jajaran biro Humas Kemnaker terutama yang bereselon III dan IV seperti melihat wartawan bukan sebagai partner, mitra, tetapi musuh. “Saya pikir Menaker segera mengganti Soes. Kemnaker jadi tidak bersahabat dengan media.
Senada dikatakan Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki), Yunus Yamani. Yunus mengatakan, ia sering menelepon Soes sebagai Kepala Biro Humas Kemnaker.
“Saya sebagai anggota masyarakat dan pelaku kepentingan dalam menempatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) ingin menanyakan hal penting untuk pembangunan bangsa dan negara, ia tak pernah gubris. Kepala Biro Humas kok sombong sekali ?” kata Yunus.
Teddy Unggik, wartawan dari media online Progresivenews.info mengatakan, Soes tidak cocok sebagai corong atau juru bicara Kementerian. “Kepala Biro Humas itu berfungsi sebagai jurubicara Kementerian. Oleh karena itu, Menaker segera copot Soes. Soes cocok sebagai pemain musik saja,” kata Teddy.
Sementara itu, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Gabriel Goa mengatakan, biro Humas Kementerian atau lembaga pemerintah harus dekat dengan pers karena pers adalah mitra strategis Humas dalam mempublikasikan kebijakan publik dan program Kemnaker agar diketahui publik dan bermanfaat bagi publik.
Pers juga menjadi penyambung lidah publik untuk segera diketahui pelayan publik seperti Menaker dan jajarannya sekaligus alat kontrol jika ada maladministrasi dan tindak pidana korupsi di Kemnaker yang merugikan negara. “Jadi Kepala Biro Humas sekaligus jubir Menaker dan Kemnaker yang setiap saat siap dihubungi wartawan dan lembaga pendamping tenaga kerja dalam negeri maupun pekerja migran Indonesia di luar negeri bukan menghindar apalagi diam tanpa memberikan keterangan apa-apa,” kata Gabriel.
Menurut Gabriel, Kepala Biro Humas Menaker bisa belajar dari juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Humas Polri, TNI maupun Jubir Kemlu RI. “Di lembaga-lembaga itu kepala humasnya responsif dan bersahabat,” kata Gabriel. Soes Hindarno ketika dikonfirmasi tidak menjawab. (smr)
