Korps Republik Indonesia (Korpri) menggelar Pekan Olah Raga Nasional (Pornas) Korpri ke-XV. Dengan ajang ini, Korpri diajak untuk berlari lebih cepat, melompat lebih tinggi, berinovasi, dan menghilangkan praktik korupsi.
Demikian Menteri Pendayagunaan Aparat Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat membuka Pornas Korpri XV tahun 2019, di Pangkalpinang, Senin (11/11/2019).
“Saya ingin, kita semua menjadi birokrasi yang inovatif. Dan mampu memberikan pelayanan yang baik, cepat dan mampu menghilangkan praktik korupsi,” ujar Menteri Tjahjo seperti dirilis Humas Kementerian PANRB.
Sebanyak 3.985 peserta dari 34 Provinsi dan 46 kementerian/lembaga, yang sudah terdaftar untuk mengikuti ajang ini. Terdapat sembilan cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam ajang Pornas XV Korpri.
Di antaranya futsal, tenis meja, tenis lapangan, voli, lari 10 kilometer, catur, bulutangkis, senam, dan gateball. Ajang dua tahunan ini digelar pada 10 hingga 18 November 2019.
Dengan diadakannya Pornas Korpri XV di Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan bisa jadi momentum seluruh anggota Korpri untuk berkarya penuh inovasi, dan melayani masyarakat tanpa diskriminasi.
Ajang olah raga seluruh instansi pemerintah ini harus bisa menjadi perekat dan pemersatu bangsa melalui pembentukan watak dan kebiasaan positif bagi setiap diri pegawai melalui kegiatan berolahraga.
Bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN), digelarnya Pornas mampu meningkatkan kesehatan dan kebugaran, kualitas hidup, sportivitas, prestasi, dan disiplin kerja, serta penanaman nilai moral yang baik dan akhlak yang mulia.
Perlu digarisbawahi, tema Pornas Korpri tahun ini adalah Sehat, Melayani, Menyatukan Bangsa. Tentu saja, ajang ini tidak bisa terlepas dari peran para ASN, yakni melayani masyarakat dengan birokrasi yang tidak berbelit.
Menteri Tjahjo mengajak seluruh anggota Korpri untuk terus menerus bergerak mencari terobosan, serta terus menerus melakukan inovasi. Menurutnya, Inovasi adalah ruhnya birokrasi.
Menteri Tjahjo mengatakan, reformasi birokrasi merupakan upaya kita bersama untuk berhijrah menuju birokrasi yang lebih baik. Melalui reformasi birokrasi diharapkan akan terjadi perubahan cara pandang, sikap, dan bertindak dalam semangat melayani, bersikap netral, merekatkan persatuan, bertindak tertib, dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Korps ini hendaknya menjadi garda depan dalam reformasi birokrasi.
Menurut Menteri Tjahjo, semakin ke depan, harapan masyarakat terhadap kualitas layanan publik akan semakin tinggi. Gen sebagai pelayan masyarakat harus ditanamkan kuat dalam hati sanubari dan diwujudkan menjadi perilaku yang melayani secara profesional.
“Dengan teknologi yang semakin canggih, cara bekerja kita juga harus berubah. Kecepatan merupakan faktor kunci kesuksesan dalam berkarya,” imbuh Menteri Tjahjo.
Untuk percepatan perbaikan pelayanan publik, Kementerian PANRB terus mendorong instansi pemerintah agar menggunakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. Di era revolusi industri 4.0, Korpri tidak boleh lengah.
Pelayanan publik harus semakin baik dan diimbangi dengan kemudahan serta kecepatan. Misalnya, dalam pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran, SIM, paspor, dan lain sebagainya, tidak perlu lagi tatap muka di kantor pelayanan.
“Cukup semua data dikirimkan secara online atau melalui smartphone dan hanya tinggal diambil ketika sudah selesai,” ujarnya.
Menteri Tjahjo menilai, Korpri sekarang beda dengan 10 tahun lalu. Setiap anggota Korpri harus beradaptasi dengan teknologi demi kemudahan masyarakat. “Begitu banyaknya kemudahan yang diperoleh masyarakat dengan adanya teknologi. Otomatis, hal ini akan selalu menjadi pembanding,” ungkapnya. (smr)