Presiden Ingin Pangkas Eselon, Legislator dan Pengamat Berikan Peringatan

ilustrasi pns

Seorang legislator di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Maryam meminta pemerintah melakukan perhitungan terhadap efek yang akan terjadi terhadap rencana pemangkasan eselon III dan IV.

“Mungkin pemerintah sudah mengkaji atas kebijakan pemangkasan eselon III dan IV tersebut, namun perlu dipertimbangkan efek yang kemungkinan terjadi,” kata Maryam di Koba, Bangka, Senin (4/11/2019).

Hal itu dikemukakannya menyikapi rencana pemerintah yang akan melakukan pemangkasan terhadap eselon III dan IV untuk efisiensi dan perampingan struktur instansi.

“Kebijakan memangkas eselon III dan IV tentu ada efek negatif dan positifnya dan ini mesti menjadi pertimbangan kementerian terkait. Pemerintah mesti melihat persoalan tersebut dari berbagai aspek yang mempengaruhinya atau tidak hanya sebatas pertimbangan anggaran saja,” ucapnya.

Terkait dengan persoalan ini, Maryam hanya melihat dari aspek tanggungjawab tugas sebagai seorang ASN jadi melemah jika eselon dihapus. Eselon itu bagi kalangan ASN bagian dari jenjang karir dan bentuk nyata dari pengabdian mereka terhadap negara.

“Eselon itu juga bagian dari tanggungjawab tugas ASN, juga suatu bentuk penghargaan atas dedikasinya sebagai abdi negara,” ujar Maryam.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak perlu melakukan pemangkasan eselon III dan IV seperti yang disampaikan dalam pidato usai pelantikan 20 Oktober 2019. “Tidak usah diubah-ubah dulu, kalau persoalannya ada di birokrasi, ya, birokrasinya diberesin,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin (4/11/2019).

Pemangkasan eselon III dan IV tersebut merupakan suatu persoalan yang panjang dan cukup rumit apabila direalisasikan oleh pemerintah. Coba Anda bayangkan, Anda masuk PNS golongannya IV E dan eselon I, tiba-tiba di tengah jalan difungsionalkan, Anda sakit hati tidak,” katanya.

Ia melihat benang merah yang menjadi sorotan presiden ialah persoalan birokrasi. Oleh karena itu, pemangkasan eselon disarankan tidak perlu dilakukan. “Jadi intinya birokrasinya saja diberesin, kalau beresin eselon bisa, hanya saja lama dan buang waktu,” katanya.

Selain menyarankan tidak perlunya pemangkasan eselon III dan IV, pengoptimalan struktur yang sudah ada merupakan salah satu alternatif untuk menjawab permintaan presiden. Untuk penerapan kebijakan itu, pemerintah diminta melakukan kajian mendalam terlebih dahulu serta melibatkan ahli untuk membahasnya.

Sebelumnya, rencana perampingan birokrasi melalui penyederhanaan jabatan eselon di kementerian telah disampaikan Jokowi usai dirinya dikukuhkan sebagai presiden periode 2019-2024.

Jokowi menuturkan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong, birokrasi yang panjang harus dipangkas.

“Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” kata Jokowi. (net/smr)

 

sumber: indopos.co.id

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *