Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo menyatakan partainya menyerahkan peluang masuk dalam kabinet pemerintahan mendatang kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan yang terpenting bagi Gerindra saat ini adalah harus bersemangat dalam menyongsong hidup lima tahun ke depan.
“Kita semua tahu itu hak prerogratif presiden. Kita semua juga tahu, Gerindra adalah partai pendukung yang bukan pendukung beliau saat Pilpres. Jadi kita juga tahu diri,” kata Edhy Prabowo di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Minggu malam (20/10/2019).
Edhy mengatakan partainya akan menghormati apapun keputusan Presiden Jokowi. Dia menekankan bahwa Prabowo berkali-kali memberikan arahan kepada seluruh kader, serta telah melontarkan ke publik bahwa Gerindra baik didalam atau diluar kabinet, akan tetap bersikap kritis membangun, menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa.
Edhy sendiri sebelumnya mengaku diajukan Prabowo Subianto untuk masuk sebagai menteri dalam kabinet mendatang apabila dibutuhkan. Namun dia mengungkapkan hingga saat ini belum ada panggilan dari Istana terkait menteri. “Kalau komunikasi terakhir kan sudah pak Prabowo di Istana,” kata Edhy.
Mengenai kesiapan jika dibutuhkan menjadi menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf, Edhy mengatakan bahwa dirinya dilatih dan diajarkan Prabowo untuk siap dalam kondisi apapun. Namun, Edhy menegaskan, dirinya tidak mau percaya diri dan senang berlebihan alias gede rasa (GR) dulu sampai ada keputusan resmi.
“Bahwa siapa, ada nama saya disebut, saya juga mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur, karena saya termasuk yang ditunjuk. Tapi sekali lagi temen-temen, saya tidak mau GR karena saya juga tahu kemampuan saya juga mungkin belum luar biasa, saya tidak merasa saya hebat,” ujar Edhy di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis malam 17 Oktober 2019.
Edhy menyebut, tidak pernah meminta-minta jabatan kepada Prabowo. Dia menyatakan akan mengikuti sepenuhnya tugas yang diamanahkan oleh Prabowo dan Gerindra. “Kalau kemudian Pak Prabowo menugaskan saya, secara prinsip ya namanya tugas ya kami harus jalankan. Enak enggak enak kan harus tetap dijalankan,” katanya.
Saat ditegaskan terkait penunjukan dirinya sebagai menteri, Edhy mengatakan belum ada kepastian. Dia bilang, Prabowo bisa menunjuk salah satu dari Sekjen dan 13 wakil ketua umum untuk kandidat menteri Jokowi.
Edhy memang salah satu wakil ketua umum Gerindra. Namun menurutnya, Sekjen Ahmad Muzani yang merupakan Wakil Ketua MPR dan Waketum Sufmi Dasco Ahmad yang merupakan Wakil Ketua DPR sama-sama berpeluang ditunjuk Prabowo sebagai calon menteri.
Edhy mengaku pernah bicara dengan Prabowo terkait calon menteri ini. Tetapi, tidak dalam konteks serius. Dia bilang, Prabowo berseloroh menunjuk dirinya sebagai calon menteri Gerindra. “Belum, belum resmi dong, kalau semuanya kan dalam batas guyonan,” ucapnya.
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara soal kemungkinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi menteri pada Kabinet Kerja Jilid II. “Nanti, kita lihat saja,” ujar Fadli saat dijumpai di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
Wartawan pun bertanya lagi soal cerita yang pernah diungkapkan Prabowo, yaitu tentang mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln memberi jabatan pada lawan politiknya William Seward. Cerita itu diketahui disampaikan Prabowo di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menurut Fadli, pernyataan Prabowo itu hanyalah perumpamaan bahwa di dalam politik, ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kelompok.
“Itu perumpamaan bahwa di dalam politik ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional. Kadang-kadang kita harus mengorbankan kepentingan kelompok, kepentingan partai untuk kepentingan yang lebih besar, itu maknanya,” ungkapnya.
Fadli juga menambahkan, jabatan menteri merupakan hak presiden terpilih Jokowi, sehingga apakah Gerindra akan mendapatkan kursi menteri atau tidak, akan diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
“Saya kira, kalau soal kementerian itu kan urusan presiden, jadi saya kira menteri itu kan pembantunya presiden, jadi kita serahkan kepada Presiden Jokowi untuk bentuk kabinet,” kata Fadli.
Sementara, posisi Gerindra lima tahu mendatang, apakah sebagai koalisi atau mitra kritis, Fadli menegaskan bahwa hal tersebut telah diserahkan kepada Prabowo Subianto.
“Ya belum tahu, kita lihat nanti semuanya dari sisi Gerindra, kita sudah serahkan kepada Pak Prabowo untuk mengambil sikap, baik itu berkoalisi atau berada di luar pemerintah,” tambah Fadli.
Seperti diberitakan, sedikitnya 5 nama calon menteri dari Partai Gerindra disebut-sebut duduk di kursi Kabinet Kerja jilid II Presiden Jokowi. Isu itu menggelinding seiring gencarnya Gerindra bertemu dengan Jokowi dan petinggi partai koalisi pemerintahan belakangan ini.
Bahkan isu itu menyeruak hingga prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada hari ini, Minggu 20 Oktober 2019. Berikut lima nama kader Partai Gerindra yang disebut-sebut menjadi calon kuat menteri Kabinet Kerja jilid II Jokowi:
- Prabowo Subianto
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto digadang-gadang masuk dalam radar menteri Jokowi.
Memiliki sepak terjang sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Prabowo diisukan bakal mengisi kursi Menteri Pertahanan (Menhan) atau Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Jokowi hingga saat ini masih menutup diri terkait nama menteri dari partai pendukungnya, bahkan terkait kemungkinan sosok menteri dari partai oposisi.
Namun, Jokowi tidak menutup kemungkinan terhadap menteri anyar yang menjabat pada periode 2019-2024. “Ya ada lah, yang lama ada, yang baru banyak,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2019.
- Sandiaga Uno
Kembali bergabungnya Sandiaga Uno menjadi kader Partai Gerindra dinilai banyak pihak sebagai jalan pengusaha itu menempati kursi menteri Jokowi dari partai berlambang burung garuda tersebut.
Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut Sandiaga diproyeksikan akan masuk ke dalam Kabinet Jokowi jilid II. Upaya itu dikatakannya sebagai syarat rekonsiliasi pasca-Pilpres 2019.
“Kita dapat informasi A1, sebagai rekonsiliasi itu cawapres 02 (Sandiaga Uno) akan masuk ke kabinet 01,” kata Neta kepada Tagar pada Minggu, 16 Juni 2019.
Namun, pihak Istana sejauh ini belum memberikan tanggapannya terkait nama Sandiaga masuk ke dalam kabinet.
- Edhy Prabowo
Kader Partai Gerindra yang disebut-sebut akan mendapat jatah posisi menteri yaitu Edhy Prabowo.
Edhy yang menjabat Ketua Komisi IV DPR 2014-2019 ini memang lekat dengan Ketua Umumnya, Prabowo. Saat melakukan pertemuan bersama Jokowi di Istana, Edhy terlihat mendampingi kunjungan Prabowo tersebut.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai
Edhy memiliki kans besar masuk dalam Kabinet Kerja jilid II Presiden Jokowi. Merujuk kepada sepak terjangnya terdahulu, Edhy disebut bakal duduk di kursi menteri pertanian.
Menurut Ujang, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu akan menggeser menteri pertanian periode 2014-2019 yang sebelumnya dijabat Amran Sulaiman. “Kansnya 90 persen,” kata dia kepada Tagar, Sabtu 19 Oktober 2019.
- Rahayu Saraswati
Keponakan dari Prabowo Subianto ini juga hangat diperbincangkan. Politikus muda yang aktif saat duduk di parlemen sebagai anggota DPR ini disebut-sebut akan mendapatkan jatah kursi menteri pada kabinet Jokowi jilid II. Sebelum aktif dalam dunia politik, Rahayu dikenal sebagai aktris berbakat. Ia sempat bermain beberapa film salah satunya yaitu film yang berjudul Merah Putih.
- Fadli Zon
Nama Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon juga disebut-sebut akan menjadi menteri dalam kabinet kerja II Jokowi-Maruf. Eks Wakil Ketua DPR yang terkenal aktif mengkitik Pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 ini disinyalir menduduki kursi menteri dalam negeri (mendagri).
Namun, Juru bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku Fadli Zon enggan menjadi menteri Jokowi. Hal itu diungkapkan Daniel di sela Rapat Pimpinan Nasional dan Apel Kader Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Rabu 16 Oktober 2019.
“Menolak terkait dengan itu (menteri), beliau tetap berada di luar pemerintahan,” kata Dahnil di Hambalang, Bogor, Rabu 16 Oktober 2019. (net/lin)
Sumber: indopos.co.id/tagar.id/liputan6.com
