Ketua MPR RI Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 pemilu legislatif (pileg) sekadar permainan politik (political game). Pilpres jangan jadi alat pemecah belah.
Seperti diketahu, rakyat Indonesia terpolarisasi pada dua kutub saat Pilpres2019, pemilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pemilih Prabowo Subiyanto-Sandiaga Uno. Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan petahana Jokowi-Ma’ruf Amin, semua harus move on.
“Seringkali saya bilang, just a political game. Semua harus sadari itu. Jadi, jangan baper terus. Kapan move on-nya kalau terus bermain perasaan,” ungkap Zulkifli Hasan, Ketua MPR, di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis sore (18/7/2019).
Hal itu disampaikan Zulhas saat menerima perwakilan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia DKI Jakarta (PWI Jaya) 2019-2024 yang dipimpin Sayid Iskandarsyah. “Pilpres dan juga pileg itu adalah political game. Kita jangan baper alias bawa perasaan kata anak sekarang,” ulang Zulhas, yang juga Ketua DPP Partai PAN.
Setelah pemilu, pilpres dan pileg selesai, pinta dia, kita harus move on. “Semua harus kembali ke basic kita masing-masing. Yang semula bekerja ayo kerja lagi. Pileg tujuannya mempersatukan bukan sebaliknya,” terangnya.
Setelah pileg dan pemilu selesai, ajak dia, harus bersatu. “Yang menang bertugas mempersatukan Indonesia. Semua harus bersatu, untuk membangun bangsa ini. Koalisi yang ada hanya untuk pilpres,” katanya.
Setelah pesta demokrasi selesai, nilai dia, semuanya bubar. “Pak Prabowo sudah menegaskan kepada saya, pasca Putusan MK koalisi kita bubar. Semuanya sudah selesai,” ujarnya.
Kerja sama, masih kata Zulhas, masih bisa dilanjutkan dalam proyek lain. Masih ada Pilgub, pilbub, dll., di berbagai daerah yang harus dilaksanakan. Untuk menghadapi perhelatan ini tidak bisa sendirian. Partai yang satu akan bekerjasama dengan partai yang lain.
Soal wacana koalisi yang hangat dibicarakan pasca Jokowi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres, menurut dia tidak ada. “Kita tak ada oposisi, multi partai iya, tapi oposisi tak ada dalam sistem ketatanegaraan kita. Yang ada musyawarah mufakat,” katanya.
Selanjutnya adalah kewenangan dan hak presiden untuk memilih anggota kabinetnya. “Hak presiden untuk membentuk kabinet. Itu hak prerogatif presiden,” lanjutnya.
Zulkifli Hasan sebelumnya berhalangan hadir menghadiri pelantikan kepengurusan PWI Jaya 2019-2024 pada 2 Juli lalu di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Ketua MPR memenuhi janjinya untuk menerima audiensi pengurus PWI Jaya 2019-2024 pimpinan Sayid Iskandarsyah itu.
Sayid didampingi Johnny Hardjojo, Toni Limbong, dan Heru Pujihartono dari Dewan Penasehat, Diapari Sibatangkayu dari Dewan Kehormatan Provinsi (DKP), serta Kesit Budi Handoyo, Arman Suparman, Irmanto, Iqbal Irsyad dan Kadirah dari jajaran pengurus harian. (lin)
