Ancaman disintegrasi (perpecahan) bangsa pascapilpres 2019 terasa mengemuka. TNI dipastikan jadi garda terdepan untuk mencegah disintegrasi bangsa tersebut. Polri pun akan menjaga NKRI.
Mantan Asisten Personalia Kepala Staf Angkatan Darat (Aspers Kasad) TNI Mayjen TNI Purnawirawan A. Tanribali Lamo mengatakan, kalau melihat struktur TNI jelas, Polri juga. Jadi keduanya tidak akan membiarkan disintegrasi bangsa terjadi.
“Begini ya, soal ancaman disintegrasi bangsa itu, saya kira, Kemenkopolhukam tidak akan tinggal diam. Kemendagri juga tidak akan diam tentu,” ujar pensiunan jenderal bintang dua di ruang kerjanya, Komplek Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (16/7/2019).
Mantan Direktur jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian dalam negeri (Dirjen Kesbangpol Kemendagri) ini berkata, TNI akan menjadi benteng terakhir mencegah disintegrasi bangsa.
“Artinya, apakah disintegrasi itu nyata atau tidak? Apakah disintegrasi itu merupakan pernyataan rakyat atau orang yang mengaku dirinya sebagai masyarakat pada umumnya,” sindir Direktur utama TMII, yang meraih tanda kehormatan Bintang Mahaputra Naraya 2104 dari Presiden.
Mantan Ketua Tim Revisi UU MPR, DPR, DPRD dan DPRD (UU 17 Tahun 2014) itu menambahkan, disintegrasi itu harus dilihat secara mendalam. “Kalau saya, tidak mudah. Disintegrasi bangsa itu tidak musah,” ucap Pria yang pernah menjadi Pjs. (Pejabat sementara) gubernur Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua Barat.
Penerima tanda penghargaan Satya Lencana Wira Karya 2011 dari Presiden ini menyatakan, sekarang tidak mudah melakukan disintegrasi. “Selama 74 tahun kemerdekaan, pengalaman bangsa sudah memberi pelajaran,” ucap lulusan Akabri 1974.
Banyak pemberontakan, lanjut dia, tapi alhamdulillah bisa diatasi semua. “Dan, setelah itu kita mempertahankan kemerdekaan sampai sekarang,” imbuh jenderal berkumis tebal yang taat pada ajaran Islam dan gemar mendengarkan murotal Quran.
Semua anak bangsa mengakui, sambungnya, Pancasila adalah dasar negara. “Sejarah mencatat, tidak ada disintegrasi bangsa yang berhasil di sini. Dan, tidak akan terjadi disintegrasi bangsa menurut saya karena sejarah telah menyelesaikan semua,” tegas penerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama 2013 dari Presiden.
Jenderal yang pernah bertugas di sejumlah negara ASEAN itu menandaskan, pemerintah dalam hal ini kemendagri otomatis juga akan berjalan mencegah upaya-upaya disintegrasi bangsa.
“Dan, Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi yang memiliki TNI, Polri dan sruktur pemerintahan yang kuat tentu akan bisa memberikan instruksi demi menjaga NKRI,” papar mantan kepala Ajendam Jaya.
Putra mantan Gubernur Sulawesi Selatan Achmad Lamo itu pun mempunyai pengalaman banyak menangani ancaman disintegrasi dan konflik sosial di masyarakat saat bertugas di depdagri.
“Alhamdulillah pengalaman saya waktu di depdagri, konflik di masyarakat bisa diatasi semua. Satu kata kuncinya, yaitu buka komunikasi semua pihak. Ajak mereka duduk bersama, beri pemahaman mereka dan intinya buka komunikasi yang baik,” urainya.’
Kalau soal perbedaan politik, ucap Tanribali, hal tersebut wajar. “Kita kemarin hampir 10 bulan berkutat pada perbedaan politik. Si A dukung ini, si B dukung itu. Nah itu dinamika politik dan bagian dari demokrasi,” paparnya.
Sekarang ini, kata dia, kita mungkin perlu waktu untuk cooling down agar semua tenang. “Masa depan bangsa ini tidak bisa dipertaruhkan untuk hal-hal sepele. NKRI tetap harga mati,” tutur mantan anggota Tim UU Pemda (UU 23/2014). (ags/lin)
