Pakar ekonomi Kwik Kian Gie menilai keadaan utang yang ditanggung negara hingga 2017 ini berbahaya. Pasalnya jumlah utang yang ditanggung dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi bertambah fantastis hampir 1000 triliun rupiah.
Utang negara sekarang sudah mencapai jumlah yang sangat besar, kutip Kwik, yaitu Rp3.600 triliun (dibulatkan). Ketika Jokowi disumpah sebagai Presiden, maka utang negara sekitar Rp2.600 triliun.
“Dalam waktu dua tahun dia menambah utang sebesar Rp1.000 triliun. Atau sebesar 38,46 persen. Ini peningkatan yang luar biasa dalam waktu 2 tahun saja,” ungkap Kwik dilansir mediaumat.news.
Keadaan negara sangatlah berbahaya, Kwik menilai bahwa ini akibat dari negara yang dipaksa melakukan liberalisasi sejauh mungkin.
“Ini dilakukan yang tercermin dari perkembangan perundang-undangan kita dalam bidang ekonomi sejak terbitnya UU No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Baca buku karangan saya yang berjudul “Nasib Rakyat Indonesia dalam era Kemerdekaan,” pintanya.
Pada akhirnya, nilai Kwik lagi, dalam keadaan negara terlilit utang, rakyat Indonesia akan menjadi korban, rakyat akan semakin dipersulit dengan pajak dan sebagainya. “Sangat benar bahwa rakyat diperas oleh pemerintah sekarang,” ujar mantan politisi PDIP.
Sebagai contoh melalui pajak pembiayaannya utang, lanjut Kwik, utang ini dibayar dari APBN yang 90% dari pajak. “Di sinilah letak pemerasan kepada rakyat dalam memungut pajak yang lebih besar dengan berbagai macam cara dan ancaman-ancaman,” jelasnya.
Kwik berpendapat bahwa utang negara saat ini akibat dari ambisi Jokowi dalam bidang infrastruktur yang kebablasan. “Menurut saya agak ngawur. Intinya, infrastruktur dibangun tanpa perhitungan apakah ada yang akan menggunakannya?” sindirnya.
Di mana-mana dibangun jalan tol yang mahal tanpa perhitungan. Apakah kalau sudah jadi akan ada yang memakai? Ada ruas di Papua yang kalau jadi, jumlah mobil di wilayah itu hanya 500 buah. Jangan lupa bahwa kalau infrastruktur terbangun, harus keluar banyak uang untuk pemeliharaan (maintenance),” tegas Kwik.
Kwik menyarankan agar Rezim Jokowi bisa memperhitungkan segala sesuatunya dengan baik. Bukan hanya pencitraan semata. “Pembangunan dilakukan dengan perhitungan yang matang tentang biaya dan manfaatnya (cost benefit ratio). Jangan asal pencitraan saja,” pungkasnya. (mr/eramus/MU/lin)
sumber: konfrontasi.com/Garuda Perkasa Nasional
