Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasamita mengajak seluruh SDM Program Keluarga Harapan (PKH) untuk selalu munggunakan istilah positif dalam melaksanakan tugas pendampingan.
Misalnya, menyebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dengan sebutan Keluarga Pra Sejahtera. Sehingga tidak ada lagi sebutan keluarga miskin. Penggunaan isitilah keluarga pra sejahtera ini, bertujuan untuk menghilangkan stigma sosial negatif di masyarakat terhadap keberadaan KPM PKH.
“Mari kita biasakan menyebut KPM dengan sebutan Keluarga Pra Sejahtera, sehingga tidak ada lagi istilah keluarga miskin bagi mereka. Juga untuk meningkatkan kepercayaan diri KPM. Jadi mari kita hilangkan stigma sosial ini karena jika terus digunakan akan membekas kepada KPM meski mereka telah tergaduasi,” ujar Agus, Selasa (18/6/2019).
Terhadap labelisasi rumah KPM PKH dengan label keluarga miskin di Rembang, Jawa Tengah, menurut Agus, hal tersebut bukan kebijakan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Namun dia menghargai upaya yang dilakukan SDM PKH kecamatan Panotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Ia berharap penggunaan istilah keluarga miskin tidak terulang di daerah lain karena akan berdampak negatif kepada keluarga tersebut. “Jika mau diberikan label sebaiknya gunakan Keluarga Pra Sejahtera. Ke depan harus tidak ada lagi istilah keluarga miskin,” beber Agus.
Menurutnya, upaya yang dilakukan SDM PKH dengan memberikan label tersebut adalah untuk memastikan apakah KPM PKH masih layak menerima bantuan atau tidak. “Ini merupakan inovasi temen-temen dilapangan dalam rangka menyadarkan KPM yang sudah mampu,” pungkasnya.
Seperti diketahui SDM PKH Kabupaten Rembang besama Dinas Sosial setempat melakukan terobosan memberikan sistem labelisasi rumah keluarga prasejahtera tersebut telah dimulai di kecamatan pamotan, kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Hal itu membuat sebanyak 1.701 KPM mengundurka diri karena sudah membaik perekonomiannya. Dari 1.701 KPM yang mundur kecamatan Pamotan menyumbang paling banyak yaitu 681 KPM. Sedangkan jumlah rumah KPM yang diberikan label sebanyak 2.672.
Sementara Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menjelaskan, sistem labelisasi keluarga pra sejahtera tersebut merupakan bentuk sosialisasi yang diupaya SDM PKH.
Hal itu supaya KPM PKH yang telah mampu mempunyai budaya malu. “Hal ini penting untuk menyadarkan mereka bahwa masih banyak keluarga tidak mampu lainnya yang mengantri untuk mendapatkan bantuan PKH,” ujarnya.
Pihaknya kata dia, telah membuat surat edaran penggunaan istilah “Keluarga Pra Sejahtera”. Surat tersebut dikirim ke seluruh dinas sosial kabupaten kota dan pendamping PKH.
Selain melakukan sistem labelisasi, upaya meningkatkan graduasi adalah dengan meningkatkan perekonomian KPM PKH melalui Family Development Session (FDS) atau Peningkatan Kemampuan Keluarga. “Untuk itu SDM PKH,harus menguasai modul-modul FDS dengan baik sehingga dapat mengajarkan kepada KPM PKH,” ujar Harry.
Menurutnya, pendamping dan operator PKH merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan PKH. Yakni dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga tidak mampu menjadi keluarga yang sejahtera dan produktif.
Harry menambahkan ada lima modul yang harus dikuasai SDM PKH. Pertama modul pendidikan dan pengasuhan anak. Menjadi Orangtua Yang Lebih Baik, ditujukan untuk meningkatkan pemahaman orangtua tentang menerapkan pola asuh yang baik serta pentingnya pendidikan untuk kesuksesan anak di masa mendatang.
Kedua, modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan dasar dan mengasah keterampilan dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran, serta merencanakan usaha.
Ketiga, modul kesehatan dan gizi yang ditujukkan untuk memahami perilaku-perilaku sehat dan gizi bagi ibu dan anak, khususnya dalam masa penting 1000 hari, mulai dari ibu hamil, sampai anaknya berusia 24 bulan.
Sedangkan modul ke empat dan ke lima yaitu, modul perlindungan anak yang ditujukkan untuk memahami upaya perlindungan anak dari perlakuan salah dan kekerasan serta eksloitasi dan penelantaran pada anak dan modul kesejahteraan sosial, Disabilitas dan Lanjut Usia ditujukkan agar merubah cara pandang semua pihak terhadap disabilitas dan memberikan pengetahuan praktis terhadap lanjut usia.
“Tantangan terbesar buat pendamping adalah memastikan seluruh penerima PKH dapat mengakses PBI-JKN, KIP, Rastra, dan menerima bantuan sosial secara non tunai melalui tabungan,” beber Harry.
Menurutnya, dalam berbagai kesempatan Presiden Jokowi menekankan bahwa KPM PKH harus bisa mandiri dan mempunyai usaha. “Hal itu sebagai upaya keluar dari masalah kemiskinan,” pungkasnya.
Salah satu KPM PKH Suminah mengaku senang mendapatkan bimbingan dari pendamping PKH. Untuk itu, ia tidak pernah absen disetiap pertemuan yang diadakan pendamping. “Saya merasa disetiap pertemuan yang saya ikuti mendapatkan berbagai pelajaran agar bisa memperbaiki perekonomian kami,” tegas
Suminah merupakan salah satu Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Desa Lipursari Kecamatan Leksono, Jawa Tengah. Ia menjadi penerima bantuan PKH sejak tahun 2015 silam.
Suminah sendiri mengaku berat untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sebelum mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah. Dia bersyukur ada bantuan PKH sehingga bisa meringankan biaya sehari-hari. “Ya kalau dibilang kurang memang kurang karena penghasilan suami tidak mencukup untuk biaya kami sehari-hari,” ujarnya.
Tekad Suminah untuk mengubah nasib keluarganya sangatlah kuat. Ia pun tidak pernah absen dalam pertemuan kelompok yang diadakan pendamping PKH didesanya. Berbagai pengetahuan ia peroleh dalam pertemuan tersebut. Adalah Sabarudin pendamping PKH yang senantiasa memberikan pendampingan kepada Suminah.
Dalam setiap pertemuan kelompok Sabarudin selalu menyampaikan bahwa bantuan PKH selain untuk menyekolahkan anak, apabila memiliki sisa bisa digunakan untuk menambah modal usaha.
Selang lima bulan setelah menerima bantuan PKH, Suminah membuka usaha berjualan makanan kecil seperti gorengan, dawet, dan sosis di depan rumahnya dengan bermodalkan meja kecil.
“Alhamdulillah usaha kami sekarang menjadi besar sehingga kami secara sukarela mengajukan diri untuk keluar dari progran PKH,” tegas Suminah.
Suminah berharap langkahnya diikuti keluarga penerima PKH lainnya sehingga masyarakat yang tidak mampu tetapi belum mendapatkan bantuan PKH bisa merasakan bantuan tersebut.
Karena itu, ia mendukung upaya pemerintah memberikan label “Keluarga Pra Sejahtera” disetiap rumah KPM PKH. “Saya dukung agar mereka yang sudah membaik perekonomiannya seperti saya mau untuk keluar dari PKH,” pungkasnya.
