Massa berjumlah sekitar seratus orang yang mengatasnamakan Emak-Emak Militan menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan, Kamis (16/5).
Massa menuntut diskualifikasi pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin dari Pemilu 2019. Pasalnya, pemilu kali ini dinodai dengan sejumlah indikasi kecurangan yang terstruktur, masif, dan brutal.
Koordinator Aksi Dina Tanjung mengaku sudah mengantongi sejumlah barang bukti dan telah dilaporkan ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Salah satunya yakni ketidakcocokan input form C1 di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Palembang, Sumsel.
“Tapi kami tidak akan pernah menerima pemilu curang. Bawaslu jangan bisu, karena kecurangan itu masih terlihat. Diskualifikasi paslon 01 atas kecurangan ini,” ujar Dina dalam orasinya.
Aksi damai yang digelar tersebut, klaim Dina, merupakan cara emak-emak memperjuangkan nasib kehidupan bangsa. Mereka sebagai kaum ibu, ujar dia hanya memikirkan nasib anak cucu mereka nanti.
“Maka dari itu kami tidak mau untuk yang kedua kalinya kami dicurangi. Tahun 2014 sudah ada bukti. Sekarang lebih luar biasa, mulai dari penggelembungan suara seratus suara, dua ratus suara hingga beribu-ribu suara,” ujarnya.
Hal itu nyata terjadi, lanjut dia, belum lagi petugas KPPS yang meninggal patut dicurigai. Serta adanya kriminalisasi ulama. Setelah berorasi selama 30 menit, perwakilan massa aksi kemudian diterima masuk ke dalam kantor menemui Komisioner Bawaslu untuk menyampaikan tuntutan dan laporannya.
Selagi menunggu, massa aksi melantunkan selawat di depan Kantor Bawaslu. Salah satu perwakilan aksi yang diterima Bawaslu, Yusman, mengatakan tuntutan dan laporan yang mereka lakukan sudah diterima Bawaslu. Terutama terkait salah input C1 yang dilakukan KPU Kota Palembang.
Komisoner Bawaslu Sumsel Yenli Elmanoferi mengatakan pihaknya sudah menerima aduan terkait dugaan kecurangan pemilu tersebut. Pihaknya akan segera memanggil Bawaslu Kota Palembang yang sudah melakukan pembahasan laporan tersebut untuk segera dijabarkan rekomendasinya.
“Laporan sudah kami terima terkait ada salah input C1 oleh operator KPU kota Palembang. Hasil pemeriksaan sudah diputuskan oleh Bawaslu Palembang, kita akan kordinasi. Bersama bukti-bukti pendukung dan melakukan kajian, apakah kita bisa melakukan koreksi. Kalau terbukti ada kecurangan akan kita laporkan kepada Bawaslu RI,” ujar dia.
Berdasarkan hasil real count KPU, dengan data masuk 84%, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 59,13 persen suara di Sumsel, alias unggul dari paslon 01 yang mendapat 40,87% suara.
Puluhan massa yang tergabung dalam Barisan Perempuan Jawa Timur Simpatik melakukan demonstrasi di Kantor KPU Surabaya, Jalan Adityawarman, Surabaya, Kamis (9/5) pukul 14.00 WIB.
Massa emak-emak Surabaya ini menuntut agar situng KPU dihentikan karena Pemilu dinilai tidak adil. Mereka juga meminta mendiskualifikasi paslon 01. Tak hanya itu, massa aksi juga mendesak DPR membentuk tim pencari fakta dan dilakukan investigasi atas meninggalnya petugas KPPS yang sampai saat ini diperkirakan berjumlah 554 orang tersebut.
Saat berorasi, sekitar lima orang peserta aksi bernegosiasi dengan aparat kepolisian untuk bertemu dengan komisioner KPU. Setelah ada kesepakatan, lima orang peserta aksi dipersilakan masuk ke Kantor KPU Surabaya.
Namun, sampai di teras Kantor KPU, yang dibolehkan masuk bertemu hanya satu orang. Adu mulut antara massa dengan seorang aparat kepolisian pun terjadi. “Kenapa enggak boleh pak. Bapak tidak boleh begitu, kesepakatannya tadi lima orang. Kenapa sekarang harus satu orang? Apa bedanya satu dengan lima perwakilan,” kata wakil koordinator aksi, Reni Widia Lestari.
Setelah bernegosiasi, polisi memperbolehkan perwakilan massa masuk untuk menyampaikan aspirasinya pada pihak KPU. Namun, setelah masuk kantor KPU, tak satupun komisioner KPU Surabaya yang ada di dalam kantor.
Reni menyatakan, aksi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk aspirasi dari para perempuan yang tergabung di Barisan Perempuan Jawa Timur Simpatik. “Kami melakukan aksi damai dan aksi simpatik, kami prihatin terhadap kondisi Pemilu yang curang dan tidak ada tindak lanjut dari semua kecurangan yang ada,” ujar dia.
Ia juga mempersoalkan jatuhnya banyak korban, dan pemberian santunan yang dinilai tidak layak. Ia pun meminta DPR untuk membentuk pansus dan TPF untuk melakukan investigasi mengapa bisa banyak korban yang meninggal.
“Terakhir kami minta situng KPU dihentikan karena situng itu dianggap informasi menyesatkan bagi masyarakat Indonesia,” kata dia. Koordinator kelompok ini, Ida Farida menilai, KPU tidak netral dan berpihak kepada salah satu paslon. Karena itu, pihaknya meminta keadilan Pemilu kepada KPU.
Ida Farida menuding, situng KPU merupakan kebohongan karena presentase angka atau perolehan suara dinilainya tidak benar. “Yang kedua kami minta diskualifikasi salah satu paslon yang mana dia telah mencederai atau menyalahgunakan kewenangan dan melanggar UU Pemilu,” ujar dia.
Saat ditanya bukti dugaan kecurangannya, Ida tidak menyampaikan secara tegas. Ia hanya menyebut ada penggelembungan suara, ada yang membawa kotak suara tanpa pengawalan, hingga form C1 yang hilang.
“Kami banyak bukti. Di sinilah kami melihat KPU itu tidak jujur, KPU berpihak dan merugikan salah satu paslon karena berpihak kepada salah satu paslon. KPU atau siapa pun yang melanggar UU Pemilu bisa dipidanakan,” katanya.
Massa yang terdiri dari berbagai ormas seperti Front Pembela Islam (FPI) tim advokat bela rakyat, serta emak-emak dan masyarakat Lampung dari berbagai daerah bersatu melakukan aksi damai tolak Pemilu 2019 curang di depan Kantor KPU Lampung yang berada di Jalan Gajah Mada, Kota Bandarlampung, Rabu (15/5).
Dalam orasinya, Rabu para orator yang berada di atas mobil tersebut selalu menyebutkan bahwa lembaga KPU dan lembaga negara lainnya harus jujur dalam mengawal suara rakyat yang dititipkan kepada mereka.
“Kami datang ke sini bukan untuk makar, tapi menuntut KPU dan Bawaslu untuk bersikap jujur dan adil dalam Pemilu 2019,” kata Hermawan, salah seorang orator pada aksi tersebut.
Menurutnya, pada pesta demokrasi kali ini ada banyak kecurangan yang dilakukan salah satu pasangan calon presiden secara terstruktur, sistematis dan masif.
Anehnya, tambah dia, mereka tidak mengakui dan melihat itu sebagai kecurangan sehingga nantinya hal tersebut dapat meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebenaran dalam pesta demokrasi ini.
“Kami datang di sini karena kami cinta dengan Tanah Air kami, cinta dengan bangsa Indonesia ini, bukan karena pak Jokowi ataupun pak Prabowo,” kata dia.
Ia mengatakan, massa yang datang ke sini hanya untuk menyampaikan aspirasi kepada KPU agar mereka bekerja secara profesional dan menanggapi secara cepat laporan-laporan kecurangan.
Pantauan di lokasi massa terus melakukan orasi secara bergantian menolak pemilu curang, begitu pula massa yang terus berdatangan baik pria ataupun wanita.
Terlihat juga emak-emak lengkap dengan atribut masaknya seperti membawa panci serta centong nasi ikut meramaikan aksi damai tolak Pemilu 2019 tersebut.
Diketahui dalam aksi tersebut para komisioner KPU Lampung sedang tidak ada di tempat. Aksi itu juga dijaga ketat oleh puluhan personel polisi dan puluhan TNI. Akibat dari aksi tersebut sepanjang Jalan Gajah Mada Bandarlampung mengalami kemacetan panjang hingga mencapai jalan layang Pahoman.
Sejumlah massa yang menamakan diri sebagai Forum Relawan Sumbar menggelar aksi unjuk rasa di depan KPU Sumbar, Kamis (16/5/2019). Titik kumpul aksi di depan kampus AKBP Jalan Khatib Sulaiman.
Mereka berjalan kaki menuju kantor KPU pukul 11.00 WIB membawa bendera merah putih sambil melantukan lagu Maju Tak Gentar. Selain itu, mereka juga membawa sejumlah poster bertuliskan kritikan terhadap KPU.
Adapun beberapa poster tersebut di antaranya bertuliskan Benarkah kematian saudara kami akibat kelelahan, Pemilu demokrasi rusak, Pemilu terburuk sepanjang masa nyawa melayang sia-sia, dan kedaulatan rakyat jangan di rampas.
Ada juga poster bertuliskan Jangan bohongi rakyat, Kami tidak takut mati demi keadilan, Suara kami jangan dizholimi, KPU harus transparan, dan lainnya. Sebelum menyampaikan tuntutan, perwakilan forum relawan Sumbar berorasi di hadapan emak-emak dan pihak kepolisian secara bergantian.
Tampak juga spanduk berukuran 3×1 meter berisi ucapan selamat atas kemenangan Prabowo-Sandi sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024 dengan kemenangan 85,92 persen di Sumatera Barat.
Banyaknya temuan kecurangan sejak dari bilik TPS, temuan kertas suara yang telah tercoblos paslon tertentu, hingga di situng KPU membuat emak – emak kian bertekad mengalakan sebuah aksi kedaulatan rakyat yang tergabung dalam Presidium Perempuan Indonesia Bergerak, Selasa (14/5/2019).
Kedaulatan rakyat dicurangi dan dirampok dalam proses memasukkan atau memindahkan data dari C1 seperti yang ramai diberitakan di media massa membuat para emak – emak turun menyuarakan keadilan dan stop kecurangan pemilu.
Menanggapi hal ini Ketua Relawan GL Pro 08, Jimmy CK mengaku mendukung seratus persen langkah yang dilakukan emak – emak yang tergabung di Presidium Perempuan Indonesian Bergerak yang akan berorasi secara damai di depan Istana Negara, Kamis (16/5/2019) besok.
Puluhan emak-emak pendukung pasangan Capres Prabowo-Sandi Sumatera Utara menggelar aksi damai di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan, Kamis (16/5).
Massa berasal dari berbagai elemen, yakni Rabu Biru Indonesia Sumut, Padi Muslimah, Garda Wanita Padi, Relawan RSI, Padi Minang, Relawan Prosan, Relawan Salma, Relawan Hastag#2019 Ganti Presiden, Relawan Pesan Sumut dan Relawan Garuda Srikandi Sumut.
Sebelumnya, massa yang tergabung dari berbagai elemen ini menggelar aksi longmarch dari Masjid Al-Jihad Jalan Abdullah Lubis menuju kantor KPU Medan Jalan Kejaksaan.
Mereka menuntut agar KPU melaksanakan tahapan penghitungan suara dengan cermat, jujur dan profesional dan menindak setiap pelaku pelanggaran pemilu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
“Ini aksi damai, kita hanya mau mengingatkan KPU dan instansi terkait untuk tidak melakukan kecurangan. Kami mau semuanya bersifat netral,” kata Dewi Nova Sari Silalahi selaku koordinator aksi.
Mewakili suara emak-emak lainnya, Dewi meminta perhitungan cepat atau quick count dihapuskan. Mereka menilai quick count ini telah membohongi masyarakat, khususnya yang tidak mengenal media sosial. “Enggak ada gunanya ini, hanya membohongi kami saja,” ujarnya
Menanggapi aksi emak-emak tersebut, Komisioner KPU Kota Medan Divisi Program, Data dan Informasi, Nana Miranti berjanji akan menyampaikan tuntutan tersebut disampaikan ke KPU RI.
Nana juga mengatakan bahwa KPU Medan sebagai penyelenggara pemilu bekerja sesuai UU. “Kami tidak akan pernah melakukan kecurangan seperti yang dikhawatirkan.Mari kita Ikuti alur yang sudah ditetapkan. Silakan semua pihak menunggu seluruh proses rekapitulasi atau penghitungan selesai oleh KPU,” ujar Nana
Meski Dipersilakan Masuk Ke Dalam Kantor KPU Oleh Aparat Keamanan, Sayangnya Tak Seorang Pun Komisoner KPU Berada Di Sana. Massa Yang Hadir Menyuarakan Dugaan Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Paslon 01
Puluhan massa yang tergabung dalam Barisan Perempuan Jawa Timur Simpatik menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya pada Kamis (9/5) siang. Mereka menuntut agar KPU menghentikan proses Situng karena dianggap tidak adil. Mereka bahkan mendesak KPU untuk mendiskualifikasi Paslon 01.
Setelah bernegosiasi dengan aparat keamanan, lima orang perwakilan akhirnya diizinkan masuk ke Kantor KPU. Adu mulut sempat terjadi antara massa dengan aparat kepolisian ketika hanya ada satu orang yang diperbolehkan masuk. Dalam hal ini aparat dinilai menyalahi kesepakatan.
“Kenapa enggak boleh pak. Bapak tidak boleh begitu, kesepakatannya tadi lima orang,” kata Reni Widia Lestari selaku wakil koordinator aksi di Surabaya, Kamis (9/5). “Kenapa sekarang harus satu orang? Apa bedanya satu dengan lima perwakilan.”
Setelah melakukan negosiasi, perwakilan massa akhirnya diizinkan untuk masuk ke dalam kantor. Sayangnya, tak seorang pun petugas ada di sana.
Reni mengatakan bahwa aksi yang dilakukannya itu merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi Pemilu yang diwarnai aksi kecurangan. Ironisnya, tak ada upaya tindak lanjut dari kecurangan tersebut.
“Kami melakukan aksi damai dan aksi simpatik,” tutur Reni. “Kami prihatin terhadap kondisi Pemilu yang curang dan tidak ada tindak lanjut dari semua kecurangan yang ada.”
Lebih jauh, Reni mendesak agar KPU menghentikan proses Situng. Sebab informasi tersebut dianggap tidak mendidik masyarakat. “Terakhir kami minta Situng KPU dihentikan karena Situng itu dianggap informasi menyesatkan bagi masyarakat Indonesia,” lanjut Reni.
Massa ibu-ibu tersebut mempersoalkan banyaknya korban yang berjatuhan sedangkan santunan yang diberikan jumlahnya dinilai belum layak. Mereka meminta agar DPR segera membentuk Pansus dan Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mendalami penyebab kematian para korban petugas KPPS yang hingga kini jumlahnya melebihi 500 orang.
Sementara itu, koordinator aksi, Ida Farida menegaskan bahwa Situng KPU merupakan kebohongan karena informasi yang ada di dalamnya tidak sesuai fakta. Ia meminta agar KPU mendiskualifikasi Joko Widodo alias Jokowi-Ma’ruf Amin yang dianggap berlaku curang dengan menyalahgunakan wewenang.
“Yang kedua kami minta diskualifikasi salah satu Paslon,” tegas Ida. “Yang mana dia telah mencederai atau menyalahgunakan kewenangan dan melanggar UU Pemilu.”
Sejumlah massa mayoritas emak-emak yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Kontsitusi (GMPK) Jabar menggelar aksi damai di depan Kantor Bawaslu Jabar. Mereka menuntut penyelenggara Pemilu 2019 untuk menindak segala bentuk kecurangan.
Massa peserta aksi telah tiba di depan Kantor Bawaslu Jabar, Jalan Turangga, Kota sejak pukul 09.00 WIB, Senin (29/4/2019). Sebagian besar peserta aksi adalah ‘emak-emak’.
Dalam aksinya, mereka membawa berbagai atribut seperti spanduk, poster berisi berbagai tuntutan. Secara bergantian perwakilan massa, menyampaikan orasinya dengan penuh semangat yang intinya menuntut agar pelaksanan Pemilu bisa bersikap adil dan menindak segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.
Ketua GMPK Jabar Julhayadi Arya Puntara menyatakan, aksi ini digelar sebagai bentuk ketidakpuasan akan penyelenggaraan Pemilu yang dinilai banyak kecurangan. Pihaknya juga meminta Bawaslu Jabar bekerja penuh profesional.
“Kami mendesak Bawaslu Jabar untuk mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh peserta Pemilu maupun penyelenggara Pemilu itu sendiri,” katanya, di sela aksinya.
Dia juga menilai ada beberapa kecurangan salah satunya menyangkut money politik. Pihaknya berharap agar masalah ini diusut secara tuntas.
“Bawaslu Jabar untuk usut tuntas pelanggaran berupa money politik terutama dalam Pileg yang sangat marak di pedesaaan yang menodai demokrasi,” ucapnya.
Untuk itu, dia meminta Bawaslu Jabar untuk membuat tim pencari fakta yang sifatnya independen. Sehingga pengusutan pelanggaran Pemilu terutama di Jabar bisa berjalan baik. “Kami minta Bawaslu Jabar untuk membuat tim pencari fakta,” ujarnya.
Ratusan relawan Prabowo-Sandi di Pacitan berencana menggelar aksi damai, Jumat (10/5) sore mendatang. Mereka terdiri dari para emak-emak bersama dengan sejumlah relawan lainnya.
Koordinator aksi damai pro Prabowo-Sandi Achmad Sunhaji mengatakan, aksi damai itu dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi masyarakat atas terselenggaranya pemilu secara damai di Pacitan.
“Tidak ada aksi apapun kecuali hanya menyampaikan aspirasi dan ucapan terima kasih kepada KPU dan elemen lainnya atas terselenggaranya pileg dan pilpres secara aman, lancar, serta damai,” ujarnya, Rabu (8/5).
Menurut Sunhaji, kegiatan aksi damai tersebut akan dimulai dari Masjid Agung Darul Fallah menuju KPU, pendopo, dan kembali ke titik nol Pacitan.
“Kami hanya akan membentangkan spanduk sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada masyarakat Pacitan yang kompak mendukung Prabowo-Sandi hingga memperoleh suara siginifikan di Pacitan,” jelasnya.
Rencananya, aksi damai tersebut dilaksanakan pada sore hari hingga menjelang waktu berbuka. “Sebab juga akan dirangkaikan dengan acara buka bersama,” tukasnya. (lin)
sumber: cnn Indonesia/ kompas.com/antara.com/wowkeren.com/kumparan.com/tribunnews.com
