Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menjadi koalisinya dalam Adil Makmur sepakat akan memaparkan hasil pengitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke public, Senin besok (13/5).
Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf mengatakan, intinya bahwa kita siap untuk membuka pada publik hasil pemilu yang luber dan jurdil, itulah hak publik, hak masyarakat.
“Itulah amanat konstitusi. Saya kira itu titik temu pembicaraan kita,” kata Muzammil usai menghadiri pertemuan petinggi PKS dengan Prabowo di gedung DPP PKS, kawasan TB Simatupang, Jakarta Timur, Rabu (8/5).
Usai pertemuan, Prabowo tidak memberikan komentar apapun walaupun telah dihadang wartawan. Prabowo dengan diikuti Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais langsung pergi meninggalkan Kantor DPP PKS dan dikabarkan langsung menuju kediamannya di Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dalam pertemuan itu, juga hadir Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS Sohibul Iman, dan sejumlah jajaran pengurus DPP PKS lainnya.
Sohibul dan sejumlah elite dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) mendengarkan presentasi dari pakar statistik Prof Soegianto Soelistiono mengenai penghitungan suara Pilpres 2019.
“Kita ada kesepakatan, insya Allah akan ada ekspos dari tim IT yang ada di BPN. Insya Allah mengundang berbagai pakar sehingga insya Allah akan memberikan informasi yang konstruktif, yang positif, yang sahih beberapa hari ke depan untuk ada ekspos publik temuan dari BPN terhadap Situng dari KPU dan juga penghitungan internal,” kata Muzammil.
Ia tidak dapat memastikan apakah penghitungan suara yang dilakukan BPN dan PKS itu akan dijadikan dasar gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Tentunya kalau ini disampaikan ke KPU, Bawaslu dan masyarakat, dan apa yang kita sampaikan terbukti kebenarannya akan menjadi rujukan semua pihak karena pemilu luber, jurdil itu amanat konstitusi, rujukan semua pihak. Tinggal diuji aja nanti oleh KPU dan Bawaslu,” ujarnya.
Dalam pertemuan disimpulkan ada kesalahan yang cukup serius dalam Situng KPU. “Kami mendengar presentasi dari Prof Sugianto (ahli IT yang dihadirkan). Mereka punya catatan-catatan kesalahan situng KPU yang cukup serius,” kata Muzammil.
Dari pihak PKS sudah mendengar presentasi yang disampaikan. Sebaliknya, dari PKS juga sudah siap memberikan data yang diminta koalisi yang tergabung dalam BPN.
Politikus Gerindra Anggawira menekankan landasan capres Prabowo mendeklarasikan kemenangannya berdasarkan bukti dokumen C1 yang telah dikumpulkan. “Mengenai data dan lain sebagainya memang pada waktu itu Pak Prabowo mendeklarasikan kemenangan atas basis C1 yang sudah terkumpul pada waktu itu sekitar 30-an persen,” jelas Anggawira dihubungi, Rabu (8/5).
Jumlah penghitungan, kata Anggawira, terus bergerak dan menjadi landasan serta referensi bagi BPN selanjutnya.
Terkait cuitan politikus Partai Demokrat Andi Arief soal adanya pembisik atas deklarasi kemenangan oleh Prabowo dengan jumlah persentase 62 persen, Anggawira menyatakan bahwa Andi Arief bukan bagian dari BPN Prabowo-Sandi.
“Beliau hanya sebagai bagian dari Partai Demokrat yang mungkin tidak up to date. Kita tidak tahu yang dimaksud ‘setan gundul’ itu apa,” jelas Anggawira.
Sebelumnya, Andi Arief dalam akun Twitternya menyebut ada pihak yang berperan menjadi pembisik Prabowo atas deklarasi kemenangan 62 persen suara.
Politikus Demokrat lainnya, Ferdinand Hutahaean, menyatakan cuitan Andi Arief itu membandingkan deklarasi kemenangan Prabowo dengan kemenangan presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres 2009.
Pada Pilpres 2009, SBY menang telak di berbagai wilayah namun hanya meraih suara 60 persen atau lebih rendah daripada persentase yang dideklarasikan Prabowo.
Tidak Perlu Tunggu Pengumuman KPU
Sementara beredar pesan berantai di whatsapp, terutama dari kalangan relawan Prabowo Sandi menyebut tidak perlu menunggu pengumuman KPU hasil Pilpres. Karena hal itu dianggap malah melegitimasi hasil KPU.
Berikut isi pesan berantai itu yang berasal dari akun Facebook atasnama Asma Dewi Ali Hasjim kemudian di share ke berbagai medsos:
Menunggu dan membiarkan KPU mengumumkan pemenang pilpres tgl 22 mei 2019 hanyalah , menjadikan kita alat legitimasi kemenangan Jokowi. Saya yakin Jokowi akan diumumkan sebagai pemenang. Masih kah kita hrs menunggu itu terjadi?
KALAU SAYA JELAS TIDAK MAU
Saya menganjurkan, Prabowo dan Bang Sandi untuk menolak dari sekarang sblm diumumkan dan menarik BPN dari semua agenda KPU. Maka itulah titik awal people power.
Kita ini lucu dan jadi munafik, kita sebut PEMILU CURANG tapi kita masih ikuti terus agendanya sembari berharap bahwa KPU AKAN UMUMKAN PRABOWO SEBAGAI PEMENANG
Kalau memang curang, ya kita lawan curang ini dengan jujur dan adil terhadap kebenaran. Tidak boleh berpikir KALAU KITA YANG MENANG GA APA2 CURANG
Berharap menang sambil teriak teriak pemilu curang bagi saya adalah tindakan pengecut.
Mestinya menurut saya, ini yang harus dilakukan :
- PRABOWO SANDI SEKARANG MENGUMUMKAN MENOLAK APAPUN HASIL PEMILU KARENA PEMILU CURANG. INDONESIA TIDAK BOLEH DIPIMPIN OLEH PEMIMPIN DARI HASIL PEMILU CURANG
- PRABOWO SANDI SEGERA MENARIK SELURUH PERSONIL BPN DARI AGENDA KPU DAN TIDAK USAH DI IKUTI LAGI SEBAGAI PROTES NYATA BAHWA PEMILU DAN SISTEMNYA TELAH CURANG
- MEMINTA AUDIT TERHADA SISTEM KPU DAN AUDIT TERHADAP ORANG2 NYA JUGA AUDIT TERHADAP DANA KAMPANYE
- MEMINTA KPU DAN BAWASLU MENGHADIRKAN LEMBAR C1 SELURUH TPS YANG BERJUMLAH 813 RIBU Lebih KE JAKARTA DAN KITA LAKUKAN HITUNG MANUAL.
- JIKA TIDAK DITURUTI, MAKA BIARKAN KPU KERJA SENDIRI DENGAN TKN 01 DAN TIDAK ADA BERITA ACARA KITA TANDA TANGANI. MAKA JELAS KPU TAK BISA UMUMKAN APAPUN TANGGAL 22.mei 2019
Ada yamg berani lakukan ini? SAYA BERANI..!! Menunggu tanggal 22 mei baru menolak setelah dikalahkan adalah sia2 dan saya nyatakan pemilu sudah selesai. (lin/dtc/int/cnn)
sumber: WA Group Relawan PENA ’45 JAKBAR dikutip dari FB Asma Dewi Ali Hasjim kiriman Sartiah (diteruskan)
