Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencana Pembangunan Wilayah II, yaitu Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) pada 11-15 Maret 2019 di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Tujuannya membangun kesepahaman dan kesepakatan antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah melalui Bappeda Provinsi dan OPD/Dinas tentang program, kegiatan, proyek dan output prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.
Rapat koordinasi ini merupakan rangkaian forum perencanaan pembangunan untuk sinkronisasi kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga dan sekaligus Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, Tema RKP 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan lima prioritas nasional, yaitu: (1) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, (2) infrastruktur dan pemerataan wilayah, (3) nilai tambah ekonomi, industrialisasi dan kesempatan kerja, (4) ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dan (5) stabilitas pertahanan dan keamanan.
“Tahun 2020 merupakan transisi dalam perencanaan pembangunan nasional, mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berakhir pada tahun ini, namun RPJMN 2020-2024 sebagai dasar penyusunan RKP 2020 belum ditetapkan,” ujar Bambang dalam rilis Humas Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (12/3).
Maka, lanjut Bambang, Kementerian PPN/Bappenas mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk menyiapkan RKP 2020. “Dalam merencanakan pembangunan, terdapat dua variabel penyusun pertumbuhan ekonomi yang perlu diperhatikan daerah, yaitu konsumsi dan investasi,” ungkapnya.
Dengan menjaga tingkat inflasi tetap stabil, lanjut dia, konsumsi rumah tangga dapat terjaga dengan baik. Laju inflasi bisa dikendalikan dengan menjaga daya beli masyarakat.
“Untuk investasi, penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah pendapatan bagi masyarakat miskin menjadi hal yang sangat penting. Dengan seperti ini, pertumbuhan ekonomi akan menjadi berkualitas serta kemiskinan dan kesenjangan dapat ditekan,” ujar Menteri Bambang.
Menteri Bambang menegaskan bahwa pada 2020, kata dia, perekonomian wilayah Kalimantan diharapkan tumbuh sebesar 4,08 persen, angka kemiskinan turun menjadi 4,06 persen dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,49 persen.
Prioritas pembangunan wilayah Kalimantan antara lain adalah penguatan konektivitas wilayah, pengembangan industri pengolahan sumber daya alam (hilirisasi) perkebunan dan hasil tambang, serta percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan.
Di Kalimantan Timur, tiga sektor terbesar yang berkontribusi terhadap perekonomian adalah migas, industri manufaktur yang berperan dalam industri pengolahan kayu, dan perkayuan secara keseluruhan. Tiga sektor tersebut termasuk hasil sumber daya alam yang harganya fluktuatif dan tidak sesuai prinsip berkelanjutan.
Karena itu, Menteri Bambang menginstruksikan daerah untuk jangan bergantung pada sumber daya alam. Kalaupun masih bergantung, daerah harus fokus pada sumber daya alam yang bernilai tambah.
Sementara itu, di Sulawesi, perekonomian diharapkan tumbuh sebesar 6,68 persen, angka kemiskinan turun menjadi 9,65 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,51 persen.
Penguatan Ketahanan
Prioritas pembangunan wilayah Sulawesi antara lain adalah penguatan ketahanan bencana alam dan pemulihan pasca bencana Sulawesi Tengah, pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) hasil perikanan, pertanian dan logam dasar, serta pengembangan kawasan pariwisata.
Pada 2020, wilayah Nusa Tenggara diharapkan tumbuh sebesar 3,12 persen, angka kemiskinan turun menjadi 16,85 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,07 persen.
Prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara antara lain adalah pengembangan kawasan pariwisata terpadu Mandalika, Labuan Bajo, dan Tambora, peningkatan pendidikan vokasional pariwisata, perikanan, dan peternakan, penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri perikanan, peternakan, dan pariwisata, serta percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan dan perdesaan.
Sementara itu, perekonomian wilayah Maluku diharapkan tumbuh sebesar 6,88 persen, angka kemiskinan turun menjadi 11,49 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,74 persen.
Prioritas pembangunan wilayah Maluku antara lain adalah pengembangan kawasan perikanan terpadu dan industri pengolahan hasil perikanan, penguatan konektivitas antarpulau untuk mendukung industri perikanan dan pariwisata, serta percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan.
Perekonomian Papua diharapkan tumbuh sebesar 7,18 persen, angka kemiskinan turun menjadi 23,58 persen, dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,51 persen. Prioritas pembangunan wilayah Papua antara lain adalah pengembangan tol udara untuk memperkuat konektivitas wilayah, pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) hasil perikanan, pertanian dan logam dasar, pengembangan kawasan pariwisata, serta percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan.
“Secara khusus, saya juga menyoroti kawasan timur Indonesia yang menghadapi hambatan infrastruktur dan sekaligus kerawanan bencana. Dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan, pemerintah daerah harus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim,” ulasnya.
Selain itu, masih Bambang, pemerintah daerah juga harus merumuskan langkah-langkah pengurangan risiko dan mitigasi bencana yang didukung oleh sistem peringatan dini yang andal, pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis, serta memetakan langkah-langkah pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) untuk mendukung investasi pembangunan yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor berharap kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus semakin solid sehingga kebijakan dan program kementerian/lembaga tidak lagi bersifat sektoral, tetapi direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu. “Saya berharap kebijakan dan program kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah,” katanya.
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan pentingnya sinkronisasi pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang dapat mengatasi masalah di daerah, mengembangkan potensi daerah dan sekaligus mencapai target pembangunan nasional.
Sekjen Kemendagri juga menegaskan pemerintah daerah perlu terus memperbaiki iklim investasi dengan melakukan penyederhanaan peraturan, mengatasi masalah lahan, menyediakan infrastruktur pendukung, dan menyiapkan tenaga kerja terampil dan terlatih. (lin)
