Uang keuntungan pengelolaan lahan Prabowo Subianto di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Aceh ternyata untuk membiayai kampanye Joko Widodo saat maju sebagai calon gubernur (cagub) di Pilgub DKI 2012.
Sehingga kubu Prabowo-Sandiaga menyangkan Jokowi menyerang Prabowo dengan menyindir soal ratusan ribu hektar lahan milik Prabowo di Kaltim dan Aceh.
Wakil Ketua Partai Gerindra Edhy Prabowo mengungkapkan, lahan yang dimiliki Prabowo bersifat Hak Guna Usaha (HGU) dan bisa diambil negara kapan pun bilamana dibutuhkan. Terlebih lahan itu dibeli Prabowo untuk mencegah jatuh ke pihak asing.
“Pak Prabowo rela pasang badan mengelola lahan dengan segala keterbatasan. Karena beliau tak ingin lahan luas tersebut dikelola oleh pihak asing,” kata Edhy di Jakarta, Selasa (19/02).
Kalau lahan yang akhirnya dikelola Prabowo tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena membukakan lapangan pekerjaan sehingga kesejahteraan masyarakat lokal pun tetap terus berjalan.
Lalu dirinya mengatakan kalau keuntungan dari pengelolaan lahan itu ternyata sebagian digunakan untuk memberikan modal langkah Jokowi maju sebagai Gubernur DKI Jakarta 2012 lalu.
“Salah satu keuntungan usaha kelola lahan tersebut, yaitu ternyata untuk membiayai kampanye Pak Jokowi saat Pilgub DKI tahun 2012 lalu yang jumlahnya sangat besar,” ujarnya.
Edhy kemudian sangat menyesalkan atas serangan yang dilakukan Jokowi kepada Prabowo saat debat berlangsung. Dirinya masih mengingat soal serangan Jokowi pada debat perdana Pilpres 2019. Dimana menyindir Prabowo soal banyaknya caleg eks napi koruptor yang berasal dari Partai Gerindra.
“Beliau seperti lupa dengan sejarah bahwa Pak Prabowo dan Partai Gerindra adalah bagian yang pernah membesarkan namanya hingga bisa besar seperti sekarang ini,” pungkasnya.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menilai Jokowi mempunyai niat tersembunyi saat mengungkit soal ratusan ribu lahan Prabowo dalam Debat Pilpres, Minggu malam (17/2/2019).
Karena mestinya itu tidak dilakukan. Apalagi sudah ada kesepakatan bersama dengan KPU untuk melarang serangan personal.
Sebab Wakil Presiden Jusuf Kalla pun sudah membeberkan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh itu adalah legal. Prabowo membeli lahan itu dengan dana cash karena lahan tersebut gagal bayar dari pemilik lamanya.
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso senang Jusuf Kalla sudah membeberkannya. Priyo mengatakan pernyataan serangan yang disampaikan kepada Prabowo soal kepemilikan lahan itu seolah-olah memberikan bingkai kepada masyarakat kalau lahan tersebut milik pribadi.
Padahal di satu sisi JK menilai kalau kepemilikan lahan itu tidak melanggar undang – undang. “Makanya, tujuan kemarin itu pak Jokowi ingin menunjukkan ke warga bangsa kita ini loh pak Prabowo ada lahan segini, moso gini pemimpin yang layak untuk memimpin, kan kira-kira itu idenya,” kata Priyo di Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (19/02).
Karena melihat lahan yang dimiliki Prabowo di Kalimantan dan Aceh itu tidak dipermasalahkan oleh JK, Priyo pun menilai kalau serangan yang dilakukan Jokowi memiliki niat tersembunyi. “Kan ada niatnya tersembunyi yang dititipkan disitu. Yang laik kita tanyakan, gak etis,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan lahan ratusan ribu hektar ke Prabowo Subianto. JK menilai kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan sudah sesuai dengan undang-undang. Lahan itu diberikan ke Prabowo saat JK menjadi wakil presiden mendampingi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004.
Kata JK ada sejumlah lahan masuk ke dalam daftar kredit macet Bank Mandiri yang kala itu dipimpin Agus Martowardodjo. “Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu. Itu di tangan BPPN. Kemudian di tangan Bank Mandiri, karena itu kredit macet,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Selatan, Selasa (19/02).
Saat itu Prabowo tertarik untuk membeli lahan tersebut. Namun JK akan memberikan lahan itu kalau Prabowo mau membayarnya secara tunai. Prabowo menyetujuinya dan langsung membayar 150 juta dolar Amerika Serikat. (lin)
sumber: suara.com/timesindonesia.co.id
