Tingkatkan Akuntabilitas Zakat, BAZNAS RI Perkuat Tata Kelola Arsip hingga Daerah

Wakil Ketua BAZNAS RI Zainut Tauhid Sa'adi saat Webinar. Foto: humas Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mendorong seluruh BAZNAS di tingkat pusat hingga daerah untuk memperkuat mitigasi risiko hukum dan tertib administrasi melalui penguatan pengelolaan arsip dinamis dan retensi dokumen dalam pengelolaan zakat yang akuntabel.

Semarak.co – Hal tersebut mengemuka dalam Webinar Kelas Hukum Volume ke-7 bertema Mitigasi Risiko Hukum melalui Penguatan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Retensi Dokumen dalam Pengelolaan Zakat yang diselenggarakan Pusdiklat BAZNAS RI secara daring, Senin (16/11/2026).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua BAZNAS RI H. Zainut Tauhid Sa’adi., Kepala Bagian Arsip dan PPID BAZNAS RI Taris, Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Rio Admiral Parikesit, serta para pimpinan dan amil BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.

Wakil Ketua BAZNAS RI Zainut Tauhid Sa’adi menegaskan, pengelolaan arsip memiliki peran strategis dalam menjaga integritas kelembagaan. Setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan dalam pengelolaan zakat harus memiliki dasar hukum serta rekam jejak administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Arsip bukan sekadar tumpukan kertas atau dokumen pelengkap semata, melainkan merupakan alat bukti yang sah, sekaligus menjadi benteng perlindungan dan instrumen mitigasi risiko hukum bagi BAZNAS. Apabila sewaktu-waktu dilakukan evaluasi atau audit, BAZNAS telah siap dengan rekam jejak yang transparan dan akuntabel,” kata Zainut.

Zainut menyampaikan, sebagai bentuk penguatan tata kelola kearsipan, BAZNAS telah menerbitkan sejumlah instrumen regulasi internal, di antaranya Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas, Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 72 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Arsip.

Kemudian Peraturan Ketua BAZNAS Nomor 4 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip, serta Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 250 Tahun 2025 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

“Keberadaan regulasi tersebut harus diikuti dengan implementasi secara konsisten di seluruh tingkatan BAZNAS,” tegasnya dirilis humas Baznas usai acara melalui WAGroup Baznas Media Center (BMC), Senin sore (16/11/2026).

Sementara itu, Direktur Kearsipan Pusat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Rio Admiral Padiksit, menyampaikan pentingnya pengelolaan kearsipan yang tertib dan berkelanjutan pada semua tingkatan BAZNAS untuk menjaga pengelolaan zakat yang akuntabel.

Setiap tahap pengelolaan zakat harus meninggalkan jejak bukti. Pertama, penghimpunan melalui bukti penerimaan, rekening koran, dan rekonsiliasi.

Kedua, pendistribusian melalui verifikasi mustahik, penetapan, dan bukti penyaluran. Ketiga, pendayagunaan melalui program, pendampingan, dan laporan hasil. Keempat, akuntabilitas melalui laporan keuangan serta audit syariah dan keuangan.

Ia menegaskan, arsip yang autentik, utuh, dan tepercaya menjadi alat bukti hukum, dan juga bukti kepada muzaki bahwa amanahnya terjaga. Karena itu, pengelolaan arsip harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Pemusnahan yang sah dapat dilakukan jika sebuah arsip sudah tidak memiliki nilai guna, telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang, dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara,” jelas Rio.(hms/baz/sam).