Editor Sandro Gatra
Semarak.co – Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal paket pengadaan publikasi melibatkan anak usaha grup hiburan papan atas Rans Entertainment milik pejabat publik Raffi Ahmad, jadi perbincangan publik.
Persoalan bukan semata kegaduhan kemana uang belanja negara Rp14,6 miliar diarahkan atau perdebatan teknis mekanisasi e-katalog sudah transparan atau belum. Tulisan ini sama sekali tidak ingin masuk dalam perdebatan itu.
Lebih jauh dari itu, penulis melihat angka fantastis tersebut menguak persoalan fundamental dalam tatanan komunikasi politik dan demokrasi kita. Terjadinya pergeseran di mana negara terkesan lebih gemar mengguyur dana publik untuk pencitraan linimasa media sosial ketimbang merawat kebebasan dan keberlanjutan ekosistem pers profesional.
Berdasarkan laporan riset ICW, dua kementerian (Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) mengalokasikan total kontrak sebesar Rp 14.696.955.002 kepada PT Rans Animasi Indonesia, anak perusahaan PT Rans Entertainment Indonesia.
Paket-paket ini mencakup penayangan konten di akun media sosial Instagram dan TikTok Aa Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, saluran YouTube Rans Entertainment, hingga kehadiran fisik dalam berbagai acara resmi kementerian. ICW menggarisbawahi beberapa persoalan krusial dari pengadaan ini.
Pertama, adanya inkonsistensi efisiensi anggaran yang diminta Presiden Prabowo, sementara belanja influencer justru melonjak.
Kedua, efektivitas dan dampak pengadaan jasa pemengaruh ini dinilai sulit diukur secara transparan.
Ketiga, spesifikasi pengadaan mengarah pada penyedia tunggal tertentu yang dinilai menutup ruang persaingan usaha sehat.
Keempat, persoalan potensi konflik kepentingan mengingat Raffi Ahmad telah dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak Oktober 2024. Tentu, kita perlu memberi ruang yang adil kepada pihak Rans Entertainment.
Melalui rilis resmi, pihak Rans menegaskan seluruh bentuk kerja sama dilakukan secara profesional dan transparan sesuai prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.
Dalam penjelasannya, Rans merinci bahwa empat kampanye tersebut telah menghasilkan lebih dari 150 konten dan secara kumulatif mencatatkan lebih dari 52,6 juta tayangan (views) di kanal digital.
Rans juga menegaskan perusahaan telah berdiri sejak 2018 dan memiliki kekayaan intelektual (IP) seperti The Dudas-1 jauh sebelum penunjukan proyek kementerian maupun pelantikan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden.
Kampanye KKP, misalnya, dikemas melalui konsep perjalanan touring edukasi budidaya ikan di Karawang, Kampung Nelayan di Rote Ndao, hingga fasilitas cold storage di Natuna.
Ironi Guyuran Influencer dan Pers yang Terpinggirkan
Terlepas dari argumen masing-masing pihak, penulis melihat ada paradoks yang tidak banyak diangkat, tapi memprihatinkan, yakni ketika arah belanja komunikasi negara disandingkan dengan realitas industri media nasional saat ini.
Dalam kasus ini, negara dengan mudah mengucurkan miliaran rupiah untuk unggahan beberapa detik di linimasa media sosial di tengah industri media yang sedang megap-megap menghadapi “winter” atau musim dingin menggigit akibat disrupsi ekonomi digital. Indikasinya dengan mudah terlihat.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menghantam insan pers nasional secara masif. Catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan sedikitnya 549 jurnalis kehilangan pekerjaan sepanjang tahun 2025.
Media besar seperti Kompas TV, CNN Indonesia, hingga TVRI harus melakukan efisiensi ketat dan pemangkasan tenaga kerja demi bertahan hidup. Kondisi diperparah pergeseran prioritas belanja iklan pemerintah.
Hasil riset Reuters Institute mencatat konsentrasi anggaran negara pada program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada pemotongan drastis pos anggaran iklan dan publikasi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah.
Asumsi yang kemudian berkembang liar bahwa belanja iklan menjadi alat tawar (atau dapat dibaca alat kontrol) pemerintah terhadap media nasional, meski dirasa ada, tapi masih harus disertai dengan pembuktian panjang. Namun, justru itu sinilah letak irisan kontradiksi dan ironinya.
Media profesional selama ini diikat aturan ketat Undang-Undang Pers, diawasi Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers, serta wajib menjalankan fungsi verifikasi, uji informasi, dan prinsip keberimbangan (cover both sides).
Produk pers bukan sekadar kejar tayang demi komersialisasi, melainkan wujud tanggung jawab publik. Sebaliknya, konten pemengaruh sering kali bersifat searah, subjektif, dan steril dari mekanisme verifikasi fakta dan koreksi publik.
Ketika negara seolah membiarkan institusi pers berdarah-darah dan memilih membanjiri akun-akun personal dengan dana publik, negara seolah sedang meminggirkan pilar keempat demokrasinya sendiri.
Keniscayaan Media Sosial dan Tantangan Media Saat Ini

Laporan Reuters Institute dalam Digital News Report 2026 menunjukkan pergeseran audiens dalam mencari berita yang kini banyak melalui media sosial. Tentu saja, mengkritik penggunaan influencer secara emosional tanpa memahami dinamika zaman adalah pandangan utopis yang hidup dalam gelembung mimpi.
Kita harus mengakui strategi komunikasi publik global memang telah mengalami pergeseran luar biasa. Masyarakat hari ini, terutama generasi muda, tak lagi menjadikan media arus utama sebagai pintu utama informasi.
Riset terbaru Reuters Institute for the Study of Journalism dalam “Digital News Report 2026” memotret pergeseran ini secara gamblang. Di Indonesia, sebanyak 48 persen responden kini mengaku menjadikan media sosial dan jaringan video sebagai sumber utama berita mereka.
Secara keseluruhan, 64 persen masyarakat Indonesia mengonsumsi berita lewat platform digital, dengan dominasi WhatsApp (56 persen), YouTube (47 persen), Facebook (44 persen), TikTok (43 persen), dan Instagram (34 persen).
Monopoli media atas perhatian publik resmi berakhir, digantikan pola interaksi media sosial yang dinilai lebih dekat dan visual. Namun, laporan Reuters Institute 2026 juga menyertakan peringatan keras. Pengalihan konsumsi berita ke media sosial dan pemengaruh ini berbanding lurus dengan kemerosotan tingkat kepercayaan publik terhadap media.
Di Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap berita media arus utama anjlok ke angka 32 persen pada tahun 2026 atau turun 4 poin dibanding tahun 2025 (36 persen), dan berada di bawah rata-rata global (37 persen).
Penurunan kepercayaan ini dipicu maraknya informasi palsu di mana 62 persen responden global menyatakan kekhawatiran tinggi. Faktor lain datang dari maraknya fenomena homeless media di Indonesia, yakni akun-akun media sosial tanpa badan hukum.
Laporan Reuters secara tegas menyebut homeless media dan influencer ini menggarong karya jurnalistik kredibel yang dihasilkan media dengan susah payah lalu mengurasi dengan menggunakan bot, merombaknya menjadi konten sensasional dan mengikis subtansinya.
Riset Reuters menunjukkan bahwa secara global, tingkat kepercayaan publik terhadap berita di media sosial hanya berada di angka 22 persen, dan jawaban berita dari akal imitasi (AI) hanya 20%.
Artinya, meskipun publik banyak menghabiskan waktu di media sosial karena faktor kepraktisan, masyarakat sejatinya menyadari bahwa linimasa media sosial adalah lingkungan yang miskin verifikasi dan rawan disinformasi.
Belajar dari Eropa, Negara Hadir Tanpa Membeli Suara
Pertanyaan mendasar yang muncul kemudian, bagaimana seharusnya negara bersikap dalam menata ekosistem informasi tanpa mencederai independensi? Haruskah pemerintah membagikan proyek iklan secara rutin dengan angka besar kepada media agar tetap hidup?
Penulis menjawab dengan tegas: jelas tidak! Intervensi karitatif semacam itu justru berbahaya karena dapat merusak independensi redaksi dan mengubah pers menjadi bagian propaganda pemerintah. Kita dapat memetik pelajaran berharga dari negara-negara demokrasi matang di Eropa, seperti Swedia, Norwegia, dan Perancis.
Di sana, negara memandang pers berkualitas sebagai bagian dari public goods (barang publik) yang sangat penting dan vital bagi sehat dan tegaknya demokrasi. Negara hadir bukan sebagai sinterklas pembagi proyek komunikasi berbungkus pencitraan, melainkan sebagai penjaga ekosistem demokrasi yang sehat.
Pemerintah di negara-negara tersebut menerapkan insentif dan subsidi pers langsung yang dikelola komite independen lintas pemangku kepentingan. Kriteria penerima subsidi didasarkan pada parameter objektif seperti jumlah jurnalis tetap yang dipekerjakan, volume laporan investigasi berbobot, atau jangkauan ke audiens.
Mereka juga menerapkan keringanan pajak untuk langganan media digital serta pemotongan pajak atas gaji jurnalis. Apapun insentif dan dukungan pemerintah prinsip utamanya adalah arm’s length principle (prinsip kewajaran).
Negara menyediakan fasilitas fiskal dan dana abadi jurnalisme, tetapi tangan kekuasaan dilarang keras mengintervensi dapur redaksi atau mengarahkan opini publik. Bagaimana dengan Indonesia?
Indonesia mencoba melangkah melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights). Regulasi ini berniat baik memaksa platform raksasa global berbagi pendapatan secara adil dengan media lokal.
Namun, implementasinya dilaporkan masih menghadapi ganjalan teknis dan tantangan negosiasi perdagangan internasional. Pun tambahan lagi beredar kabar, mekanisme distribusi ini masih menjadi tarik menarik baik lembaga yang mengelola (apakah di Dewan Pers atau dikelola Pemerintah) maupun siapa yang menjadi penerima manfaat (perusahaan media atau langsung jurnalis).
Namun, di tengah ketidakpastian itu, alih-alih memperkuat ekosistem media nasioal dan menyediakan skema insentif pers independen, pemerintah justru kerap terjebak pada jalan pintas: menggunakan dana APBN untuk membeli suara dan popularitas instan lewat pemengaruh.
Autokritik Media dan Menjaga Akal Sehat Publik

Pertanyaan lanjutan yang juga menjadi autokritik bagi media arus utama saat ini: di tengah banjir konten dan tren influencer ini, di manakah posisi media arus utama? Jawabannya terletak pada etika jurnalisme sebagai kompas moral dan pembeda utama.
Akal imitasi dan algoritma media sosial mungkin unggul dalam memenuhi keinginan pasar dan memproses data secara massal, tetapi teknologi tidak memiliki nurani, kejujuran etis, rasa empati, serta akuntabilitas publik.
Etika pers seperti disiplin verifikasi berlapis, keberpihakan pada kelompok rentan, integritas tanpa konflik kepentingan, serta berisi pada sisi fakta dan kebenaran adalah “benteng terakhir” yang membedakan jurnalisme sejati dari sekadar konten komersial.
Jika media massa ikut-ikutan berburu traffic dengan memproduksi kabar sensasional buatan AI tanpa standar etika, pers telah menanggalkan legitimasi terpentingnya. Untuk dapat bertahan hidup dan relevan, media harus beradaptasi melakukan transformasi fundamental.
Mengutip pandangan strategis riset Reuters Institute 2026, terdapat 3 pilar transformasi media yang harus dijalankan:
1.Bergeser dari Kuantitas menuju Kedalaman (Volume to Value)
Media tidak akan pernah menang jika bertarung kecepatan dan kuantitas melawan influencer atau AI. Kekuatan sejati pers ada pada verifikasi mendalam, laporan investigasi berimbang, dan kejernihan analisis.
Di tengah kejenuhan publik terhadap bisingnya informasi, audiens akan kembali mencari jurnalisme berbobot yang menawarkan kejelasan dan kejernihan pemikiran.
2. Membangun Hubungan Langsung dengan Pembaca
Menggantungkan nasib pada algoritma media sosial adalah strategi yang sangat rapuh. Media perlu memperkuat model komunikasi berbasis komunitas, sistem keanggotaan, dan jurnalisme partisipatif. Pembaca harus ditempatkan sebagai mitra ekosistem, bukan sekadar target komoditas tayangan.
3. Transparansi Redaksi sebagai Mata Uang Kepercayaan
Di era maraknya disinformasi dan penipuan digital, transparansi adalah pembeda utama. Media harus memaparkan secara terbuka proses dapur redaksinya, bagaimana berita diverifikasi, siapa sumbernya, apa potensi konflik kepentingannya, dan bagaimana koreksi dilakukan jika terjadi kekeliruan.
Pada akhirnya, keberadaan influencer dan media sosial adalah realitas keniscayaan dalam lanskap komunikasi modern. Namun, menjadikan pemengaruh sebagai tumpuan utama komunikasi negara sambil membiarkan ekosistem pers profesional terancam punah adalah kekeliruan arah kebijakan. Fatal.
Demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara bernalar kritis, dan nalar kritis hanya bisa tumbuh dari arus informasi terverifikasi, jujur, serta independen. Sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi mendasar terhadap belanja komunikasi publiknya.
Dana APBN yang berasal dari pajak rakyat tidak boleh dihamburkan untuk membeli popularitas instan di lini masa media sosial. Dana publik jauh lebih bermartabat jika dialokasikan untuk memperkuat jurnalisme warga, membangun fasilitas publikasi transparan, dan mendukung ekosistem pers independen.
Sebab, kepercayaan publik tidak pernah bisa dibeli melalui besarnya engagement rate, tingginya angka likes, atau viralnya tayangan di media sosial. Kepercayaan dan demokrasi sejati hanya dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan komitmen teguh negara dalam menjaga kebenaran serta akal sehat publik.
*) Yohanes Enggar Editor Editor Kompas.com, memiliki minat bidang pendidikan, parenting, dan juga seputar dunia marketing komunikasi. Saat ini menggawangi konten marketing KG Media. Penganut #enggarisme; menikmati hal-hal sederhana dalam hidup dan membuka diri terhadap berbagai perspektif baru.
Sumber: Kompas.com, 13 November 2026, 17:10 WIB di WAGroup Forum Wartawan Kebangsaan (postSabtu14/11/2026/bunug)











