Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution harus menerima kenyataan pahit akibat kenakalannya atau dampak lingkungan sekitarnya yang tak sehat. Pria kelahiran Bandung, 2 April 1981 itu terkena sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) gegara kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan beberapa pihak lainnya.
Semarak.co – Keputusan itu diketahui setelah Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menuntaskan sidang terkait Irjen AS, Selasa (10/11/2026). Ahrie sejatinya punya karier bagus. Pernah menjadi sekretaris pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan menjadi ajudan Presiden Prabowo Subianto dari korps kepolisian.
“Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026) seperti dilansir jpnn.com melalui laman berita msn.com, Rabu (11/11/2026).
Selama masa tugasnya sebagai orang kepercayaan Listyo, Ahrie dikenal karena menanggapi dan memantau laporan terkait kepolisian di Twitter. Ia adalah brigadir jenderal dan inspektur jenderal pertama dari angkatannya dan saat penunjukan bintang dua merupakan inspektur jenderal termuda di jajaran kepolisian.
Ahrie lulus dari Akademi Kepolisian angkatan 2002. Dia mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Palembang pada tahun 2003, dan gelar sarjana ilmu kepolisian dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada 2009.
Dia meraih gelar magister hukum dari Universitas Diponegoro, dan pada 2018 meraih gelar doktor ilmu kepolisian dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dengan disertasi mengenai reformasi kultur kepolisian. Ahrie sempat bertugas di Kepolisian Daerah Jawa Barat sebelum pindah ke Sumatera Selatan.
Selama berada di provinsi tersebut, dia memegang sejumlah jabatan, termasuk sebagai kepala unit identifikasi kendaraan di kepolisian Resor Kota Palembang dan kepala satuan lalu lintas di kepolisian Resor Musi Banyuasin antara 2005 dan 2006.
Dalam jabatan terakhirnya tersebut, Ahrie mencegat sebuah truk derek yang membawa mobil dinas gubernur Aceh di jalan lintas antarprovinsi Palembang-Jambi. Dia dipromosikan ke pangkat inspektur polisi satu pada 2006 dan pada 2007 mengikuti pelatihan di Akademi Kepolisian Belanda
Serta pelatihan analisis tempat kejadian perkara melalui perbandingan visual di Munster, Jerman pada 2007. Setelah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Ahrie ditempatkan sebagai kepala satuan lalu lintas di kepolisian Resor Sidoarjo.
Selama masa tugasnya, Ahrie menangani sejumlah kecelakaan kendaraan besar di wilayah tersebut, termasuk penangkapan seorang sopir bus yang melarikan diri setelah menabrak truk jungkit. Setelah Polres Sidoarjo mendirikan pusat manajemen preventif, Ahrie ditugaskan untuk memimpin operasional harian pusat tersebut.
Pada pertengahan April 2012, Ahrie pindah dari kepolisian Resor Sidoarjo ke kepolisian Daerah Jawa Timur, sebagai perwira administrasi di kantor Samsat Manyar, Surabaya Timur. Ahrie dipromosikan menjadi komisaris polisi pada 2014, dan pada 2015 mengikuti kursus sumber daya manusia (SDM).
Yaitu untuk perwira menengah kepolisian serta pelatihan luar negeri lainnya di Joint Special Operations University, yang berlangsung hingga 2016. Dia menyelesaikan pendidikan kepolisian tingkat menengah pada 2016, dan pada 2017 sempat mengikuti program non-gelar di S. Rajaratnam School of International Studies.
Pada 19 Oktober 2018, setelah penugasan sementara di pusat pendidikan dan pelatihan kepolisian, Ahrie diangkat sebagai kepala unit di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
Selama masa jabatannya yang berlangsung beberapa bulan tersebut, Ahrie berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba baik lokal maupun internasional yang beroperasi dari Jakarta.
Dia melanjutkan tugasnya di direktorat tersebut sebagai penyidik menengah; ditugaskan ke Papua sebagai bagian dari Operasi Khusus Nemangkawi untuk menumpas gerakan separatis di wilayah tersebut. Pada 2019, Ahrie diangkat sebagai ketua tim pemantau di biro pembinaan operasional Bareskrim Polri.
Ahrie turut hadir dalam penangkapan Djoko Tjandra, seorang bankir keturunan Tionghoa-Indonesia yang divonis bersalah atas penggelapan dana bank, pada Juli 2020. Ia dipromosikan menjadi ajun komisaris besar polisi pada tahun tersebut.
Pada 3 Agustus 2020, Ahrie diangkat sebagai Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Priok dan mulai menjabat pada 18 Agustus 2020. Setelah Sriwijaya Air 182 jatuh ke laut dekat Tanjung Priok, Ahrie ikut serta dalam tim pencarian dan pertolongan untuk mengevakuasi korban kecelakaan pesawat tersebut.
Ahrie jugalah yang menangkap sejumlah pemasok narkoba yang beroperasi di wilayah yurisdiksinya, serta para pesohor seni yang tertangkap tangan menggunakan narkoba.
Dia pun menarik perhatian media karena menjadi satu-satunya perwira menengah kepolisian yang mendampingi calon Kapolri saat itu Listyo Sigit Prabowo dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR pada 20 Januari 2021.
Setelah Listyo menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada 18 Februari Ahrie diangkat sebagai sekretaris pribadi Listyo.
Ahrie menerima kenaikan pangkat luar biasa menjadi komisaris besar polisi pada bulan Agustus tahun tersebut, menjadi yang pertama di angkatannya yang mencapai pangkat tersebut.
Selama masa tugasnya sebagai orang kepercayaan Listyo, Ahrie secara pribadi menanggapi masalah atau laporan insiden terkait kepolisian di Twitter, serta memantau penyelesaian kasus-kasus tersebut.
Aktivitas media sosial Ahrie mendatangkan pujian dari anggota legislatif Hinca Pandjaitan, yang menjadikannya contoh sebagai figur polisi yang aktif dan responsif serta menantang kepala lembaga pendidikan kepolisian untuk menghasilkan seribu Ahrie.
Pada 23 Oktober 2024, Listyo mengumumkan penetapan Ahrie sebagai ajudan dari korps kepolisian untuk Presiden Prabowo Subianto.
Dia dipromosikan menjadi brigadir jenderal pada 6 Oktober 2025 dan menjadi inspektur jenderal pada 25 September 2026, menjadikannya yang pertama di angkatannya untuk kedua pangkat tersebut.
Listyo digantikan oleh Suyudi Ario Seto sebagai kepala kepolisian nasional yang baru pada 1 Oktober 2026, dan sehari setelah penggantian tersebut Suyudi menerbitkan surat keputusan yang menunjuk Ahrie pada jabatan bintang dua sebagai Kepala Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pada 3 November 2026, Irjen Ahrie Sonta Nasution ditetapkan sebagai tersangka Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pada Hari Pahlawan 2026, Ahrie bukan siapa-siapa lagi di mata Polri.
Selain sanksi administratif, Ahrie juga dijatuhi sanksi etika, yaitu perilakunya dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Pak Kadiv Humas Irjen Isir mengatakan, AS (Ahrie) diduga melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kabag Mon Robinopsnal Bareskrim Polri.
“Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” kata Isir.
Atas perbuatannya, AS disangkakan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Selain itu, disangkakan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yaitu:
Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf g terkait dengan melanggar kewajiban dalam etika kelembagaan,
Pasal 8 huruf c angka 1 terkait dengan pelanggaran kewajiban dalam etika kepribadian,
serta tidak menaati larangan sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b terkait dengan etika kelembagaan.
Atas Putusan PTDH tersebut, AS Nyatakan Banding.
“Nanti ada proses, bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding. Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota,” tutur Isir.
“Setiap personel memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur serta kode etik profesi yang berlaku,” demikian Isir sekaligus menutup.
Di bagian lain Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto berpotensi dijerat pasal makar.
Menko Kumham Imipas Yusril menyatakan, tindakan penyadapan terhadap kepala negara tidak dapat dikategorikan sekadar sebagai tindak pidana umum ataupun kejahatan siber biasa. Sebab, objek yang disadap adalah simbol negara yang memiliki mandat memimpin roda pemerintahan.
“Kalau terhadap orang biasa, itu bisa dikatakan tindak pidana umum. Namun, yang disadap ini bukan orang biasa, melainkan presiden. Pada diri beliau melekat harkat, martabat, dan jabatan kepresidenan,” ujar Yusril dalam tayangan Primetime News Metro TV, Selasa, 10 November 2026.
Yusril menjelaskan, penyidik memiliki alasan yang cukup untuk mengaitkan pasal tindak pidana penyadapan dan intersepsi dengan ketentuan makar dalam undang-undang, khususnya indikasi pelanggaran yang merujuk pada Pasal 191 dan Pasal 193.
Menurutnya, tindakan intersepsi ilegal terhadap saluran komunikasi presiden mengarah pada upaya melumpuhkan fungsi kepala negara agar tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memerintah.
Kendati demikian, Yusril menekankan bahwa dugaan motif yang lebih berat, seperti rencana penggulingan kekuasaan, masih menunggu perkembangan hasil penyelidikan resmi dari pihak kepolisian.
“Mengenai hal yang lebih jauh, kita belum tahu karena proses masih dalam tahap penyelidikan. Namun untuk saat ini, terdapat alasan yang cukup untuk mengaitkan pasal penyadapan dan intersepsi tersebut dengan pasal-pasal makar,” tutur Yusril seperti dilansir metrotvnews.com, 10 November 2026 23:07.
Diketahui juga, sebelumnya Polri menetapkan 4 jenderal polisi sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, politikus, hingga pengusaha. Istana menilai penyadapan terhadap Prabowo diduga mengarah ke perbuatan makar.
Pada Selasa (3/11/2026), dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengumumkan 3 tersangka awal, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kemudian, Kamis (5/11/2026), tersangka bertambah menjadi 4 jenderal. Para tersangka diduga melakukan penyadapan terhadap pejabat publik lainnya. Ada juga dugaan penyadapan ilegal terhadap jurnalis hingga pengusaha.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha. Para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal pada 2025-2026. Penyadapan diduga dilakukan tanpa ada kaitan dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada Oktober 2026. Seharusnya kegiatan pemantauan dan penyadapan sesuai dengan aturan,” ujar Asep.
Daftar tersangka penyadapan ilegal:
- Mantan Kapolri dan Kepala KSP, Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Kadivkum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution
- Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri, Irjen Eko Hadi Santoso
- Mantan Kadiv TIK Polri, Irjen Slamet Uliandi
Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon menggunakan Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan.
“Pada sekitar bulan Oktober 2026, tersangka memerintahkan untuk penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS tersebut,” ujar Asep dilansir detik.com, Jumat, 06 Nov 2026 11:49 WIB melalui laman pencarian google.co.id, Rabu (11/11/2026).
Adapun Daftar Barang Bukti:
– Gawai handphone 11 unit
– Gawai iPad 1 unit
– Perangkat penyimpan data flashdisk 4 unit
Para tersangka dijerat pasal berlapis:
– Pasal 332 ayat 1 dan atau ayat 2 tentang ilegal akses, ancaman pidana 6 tahun
– Pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ancaman pidana 10 tahun penjara
– Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang penghapusan sistem informasi elektronik, ancaman pidana 8 tahun
– dan juncto Pasal 20 huruf C KUHP
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan perbuatan para tersangka mengarah ke makar. Meski demikian, Pras memastikan kasus ini tidak memengaruhi pelayanan ke masyarakat. “Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar,” ujarnya.
“Juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan Negara,” kata Pras dalam konferensi pers di Istana, Jakarta Pusat, Rabu (4/11/2026).
Hingga kini belum mengetahui detail kasus penyadapan ilegal yang dilakukan Listyo Sigit dkk kepada Prabowo. Pras menyebut pemerintah juga bertanya-tanya alasan Listyo Sigit menyadap Prabowo.
“Secara detail belum ya karena masih proses yang sekarang sedang dilakukan teman-teman di kepolisian, nanti pada waktunya akan disampaikan ke teman-teman media dan masyarakat,” kata Pras.
Pras mengatakan penyadapan tidak hanya dialami Prabowo, tetapi juga jajaran menteri hingga pimpinan partai dan tokoh ormas. Ia pun mengakui target penyadapan itu membuat pemerintah bertanya-tanya motif penyadapan tersebut.
“Belum, belum, tetapi bahwa ada proses dan ini kepala negara ya, kepala negara kemudian di situ juga ada para menteri, kemudian dilaporkan juga ada pimpinan partai termasuk tokoh-tokoh ormas,” imbuh Pras sambil melanjutkan.
“Ini tentunya dari niatan kan sudah kita juga membuat kita juga bertanya-tanya sebagaimana ditanyakan ini tujuannya untuk apa, tapi secara lengkap dan detail itu kita tunggu dari proses penyidikan.” (hms/msn/jpn/gle/dtc/smr)
