Oleh Prihandoyo Kuswanto *)
Semarak.co – Sejak UUD 1945 dikudeta yang dibungkus dalam Amandemen didahului dengan dicabutnya Tap MPR tentang Referendum dan UU tentang referendum. TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum: Mengatur bahwa apabila MPR ingin mengubah UUD 1945, MPR harus meminta pendapat rakyat terlebih dahulu melalui suatu referendum yang dilaksanakan oleh Presiden melalui Undang-Undang.
UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum: Menjabarkan teknis pelaksanaan referendum (kegiatan meminta pendapat langsung setuju atau tidak setuju atas kehendak MPR mengubah UUD 1945). Syarat sahnya meliputi minimal 90% pemilih terdaftar menggunakan hak pilih dan minimal 90% dari yang hadir menyatakan setuju.
Kedua peraturan ini dicabut agar rakyat tidak dilibatkan padahal negara ini terdiri dari Rakyat Wilayah dan Pemerintahan. Di Amerika untuk merubah satu ayat dibutuhkan 2Tahun untuk jajak pendapat. Di Australia butuh referendum untuk merubah satu ayat.
Di Indonesia mengganti UUD 1945 dengan dibungkus Amandem tidak melibatkan rayat dengan cara dicabut uu dan Tap MPR tentang Referendum ini jelas kemufakatan jahat.
- Kembali ke UUD 1945 Asli
Amandemen itu bukan penyempurnaan. Itu pembongkaran. Struktur dasar negara diubah, pasal-pasal titipan asing masuk, MPR yang dulu sebagai penjelmaan rakyat dilucuti. Kita tidak anti perubahan, tapi perubahan harus sesuai kesepakatan awal pendiri bangsa, bukan pesanan oligarki.
- Kritik Terhadap Demokrasi Liberal – Kembali ke Sila Keempat
Pemilihan langsung yang kita jalani sekarang ini bukan Pancasila, Pak. Itu demokrasi liberal ala Barat. Sila keempat bilang: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Bukan kerakyatan yang dipimpin oleh uang, survei, dan influencer. Pemilihan langsung telah membuat pemimpin dipilih oleh modal, bukan oleh hikmat. Makanya mafia bisa beli suara, oligarki bisa beli kursi.
- Hidupkan 4 Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945
Ini intinya, Pak. Pembukaan UUD 1945 itu bukan sekedar pengantar. Itu cita-cita negara kesejahteraan. Negara melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau 4 pokok pikiran ini dihidupkan, maka MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat itu bukan program pemerintah, tapi amanat konstitusi.
- Menemukan Kembali Revolusi Kita – Bung Karno
Seperti kata Bung Karno yang selalu Bapak kutip di Suara Muslim: Revolusi kita belum selesai. Kita tersesat karena pragmatisme politik dan kapitalisme. Kita lupa revolusi kita adalah revolusi untuk keadilan sosial, bukan revolusi untuk memperkaya segelintir orang.
Maka: Kembali ke Hulu Bukan Langkah Mundur.
Orang yang bilang kembali ke 1945 itu mundur, itu tidak paham sungai. Kalau air di hilir sudah keruh, kotor, tercemar mafia dan oligarki, satu-satunya cara menyelamatkan sungai adalah kembali ke hulu, ke mata air yang jernih.
Hulu kita adalah 1945. Mata air kita adalah Pancasila. NKRI Harga Mati! Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 akan menemukan Sejati nya Indonesia….MERDEKA!
*) Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila
Sumber: WAGroup LADATU SAHABAT ANIES (minggu8/11/2026/uus)
