Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) menjadi salah satu langkah strategis dalam investasi sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui perencanaan keluarga yang sehat dan sejahtera.
Semarak.co – Pengaturan jarak kelahiran membantu menjaga kesehatan ibu, mendukung tumbuh kembang anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji dalam wawancara bersama salah satu media nasional di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Kamis (22/10/2026).
Menteri Wihaji menjelaskan, KBPP merupakan pelayanan kontrasepsi yang diberikan kepada ibu segera setelah melahirkan hingga 42 hari pasca persalinan untuk membantu mengatur jarak kelahiran. Lebih dari sekadar mengendalikan angka kelahiran, KBPP menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui perencanaan yang matang.
“Semangatnya itu adalah memastikan kesehatan mental, kesehatan ekonomi dan kesehatan reproduksinya baik-baik saja,” ujar Menteri Wihaji dirilis humas usai acara melalui WAGroup Jurnalis Kemendukbangga/BKKBN, Kamis malam (22/10/2026)
Dalam wawancara tersebut, Menteri Wihaji menjelaskan bahwa KBPP menyediakan beragam pilihan kontrasepsi, mulai dari suntik, implan, alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), hingga metode operasi wanita (MOW), yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ibu.
Setiap keluarga berhak memperoleh edukasi dan akses pelayanan kontrasepsi yang memadai.
Karena itu, Kemendukbangga/BKKBN mendorong perluasan akses KBPP dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki kebutuhan pelayanan tinggi, sekaligus mengajak suami berperan aktif dalam perencanaan keluarga agar keputusan penggunaan kontrasepsi menjadi tanggung jawab bersama.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2025, angka kelahiran total atau _Total Fertility Rate_ (TFR) Indonesia mencapai 2,13 anak per perempuan, mendekati _replacement level_ sebesar 2,1.
Meski angka kelahiran nasional relatif terkendali, Menteri Wihaji menekankan pentingnya mempertimbangkan dinamika kependudukan dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah dalam merencanakan program KBPP.
Perencanaan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun keluarga berkualitas sebagai fondasi pembangunan manusia. Menurut Menteri Wihaji, keluarga sebagai unit terkecil negara yang berperan penting dalam menentukan kualitas generasi mendatang.
Melalui KBPP, perencanaan kelahiran dapat dimulai sejak masa setelah persalinan sehingga pengaturan jarak kelahiran lebih terarah. “KB Pasca Persalinan adalah kunci awal untuk mengatur dan mengendalikan angka kelahiran, yang berarti titik awal untuk melaksanakan keluarga berencana,” tegasnya.
Untuk memperluas akses layanan KBPP, Kemendukbangga/BKKBN terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Kesehatan dan TNI/Polri.
Sinergi ini dilakukan untuk memperluas edukasi dan memperkuat pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhan keluarga. Dengan demikian, KBPP menjadi bagian dari investasi jangka panjang dalam mewujudkan SDM Indonesia yang sehat, sejahtera, dan berkualitas.
Pada akhirnya, pembangunan SDM tidak cukup hanya dengan menyiapkan generasi yang unggul, tetapi juga memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan untuk merencanakan masa depannya.
Dengan menjadikan KB Pasca Persalinan sebagai salah satu pintu masuk perencanaan keluarga, Kemendukbangga/BKKBN berupaya membangun fondasi kesejahteraan sejak awal kehidupan. Keluarga yang sehat dan terencana menjadi modal penting bagi lahirnya generasi berkualitas, sekaligus fondasi Indonesia yang lebih maju.(hms/bkkbn/sam)
