Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) mengklaim ada bantuan tambahan anggaran dana desa di 2019 mendatang. Dari Rp 60 triliun yang dikucurkan pada tahun 2018, nanti menjadi Rp 73 triliun.
Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, masih ada 30 ribu desa yang tertinggal di Indonesia. Setiap tahun masih ada desa yang tertinggal. Padahal pajak yang dihasilkan daerah sangat besar. Sampai 2017 dana desa yang sudah dikucurkan di pemerintahan Joko Widodo sudah mencapai Rp 187 triliun. Itu artinya ada kenaikan setiap tahun sejak 2015 lalu.
“Dana bantuan desa mengalami kenaikan setiap tahun dalam satu periode kepemimpinan presiden Joko Widodo. Bahkan serapan bantuan desa, dari tahun 2015 mengalami kenaikan 82 persen dari total bantuan Rp 20,67 triliun,” klaim Eko saat bertatap muka dengan pendamping desa di Provinsi Bengkulu, Jumat (17/8).
Kemudian tahun 2016, rinci Eko, naik 97% dari total bantuan Rp 47 triliun. Tahun 2017 kembali naik menjadi 98% dari total bantuan sebesar Rp 60 triliun. “Dan tahun 2018 serapan masih berjalan untuk 74.957 desa dari total bantuan Rp 60 triliun,” imbuhnya.
Penyerapan dana desa itu tak bisa lepas atas kerja pendamping desa di lapangan. Sehingga, untuk pembuatan perencanaan pembangunan setiap aparatur desa sudah bisa mengelola dana tersebut. “Perencanaan itu kalau dilihat simpel, tapi sebenarnya sulit. Untuk itu pendamping desa harus kuasai materi sehingga bisa mengelola dana tersebut,” ujarnya.
Tidak main-main dalam melakukan perekrutan pendamping desa, katanya, selama ini pendamping desa sudah diserahkan ke pihak provinsi. Bahkan, tahun 2018 ini pola perekrutannya sudah melalui sistem online.
Sehingga menjauhkan tindakan kolusi.“Hampir setiap tahun 800 pendamping desa kita evaluasi. Itu bukti kita ingin mereka gak main-main untuk mendampingi aparatur desa,” imbuhnya.
Pendamping Desa Merugi Kabupaten Kepahyang Ningsih mengatakan, selama melakukan pendampingan pihaknya memberikan pemahaman kepada aparatur desa terkait pengelolaan bantuan dana. Termasuk untuk pembangunan infrastruktur desa. “Kami sudah melakukan pendamping desa sejak 2015 lalu,” imbuhnya.
Selama pendampingan, lanjut Ningsih, sudah banyak perubahan. Terutama terkait pengelolaan anggaran bantuan sudah banyak perbaikan. Menurut dia, awal pendampingan pihaknya selalu menemukan masalah pada sumber daya manusia (SDM). (lin)
