Wish (World Indonesia Scholarship) Forum 2018 yang merupakan pameran beasiswa bagi sarjana strata satu (S1), S2, dan S3 tersedia, di plaza Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di Jakarta Selatan, Sabtu (11/8).
Event beasiswa terbesar di Indonesia ini sekaligus dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-73. Pengunjung pada acara tersebut sangat berantusias hingga kuotanya pun membeludak. Tentu mayoritas pengunjung yang hadir dalam acara tersebut adalah dari kalangan muda.
Ketua Komite WISH Forum 2018 Dwi Andayani mengatakan, WISH merupakan acara sosial terbesar yang berfokus pada isu pengembangan program beasiswa bagi masyarakat Indonesia. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dari berbagai organisasi dan komunitas yang peduli terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui beasiswa.
“Ke depannya Indonesia Scholarship merupaya untuk menggandeng DPD RI agar program ini dapat disosialisasikan di 34 provinsi. Kita juga akan mengadakan road show ke daerah-daerah agar masyarkat yang di daerah dapat juga merasakan dampak program ini. Namun kami masih menunggu hasil dari DPD RI,” ujar Dwi saat di temui di Kemendikbud, Jakarta, Sabtu (11/8).
Event WISH 2018, klaim Dwi, event kali pertama namun mendapatkan apresiasi yang sangat positif bagi kalangan anak muda. Hal ini dapat terlihat dari pengunjung yang hadir dalam kegiatan tesebut. Tercatat pengunjung yang hadir dalam acara tersebut lebih dari 12 ribu pengunjung yang mayoritas adalah kalangan anak muda.
Mahasiswa UIN Jakarta Gabriela Khalidazia mengaku untuk dapat masuk ke dalam kompleks Kemendikbud harus rela mengantre. Setelah antre untuk masuk ke dalam kompleks Kemendikbud, mahasiswa 18 tahun ini juga harus mengantre untuk masuk ke dalam ruangan. “Saya tadi sampai di sini jam sembilan, tapi baru bisa masuk jam 11. Niatnya mau ikut workshop trik-trik mendapatkan beasiswa tapi udah gak bisa karena penuh,” ujarnya.
Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan, pemerintah, swasta, serta masyarakat harus bergerak ke arah yang sama untuk membangun kesadaran beasiswa untuk meningkatkan kualitas SDM.
Pendiri serta Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama tersebut menyampaikan, pemerintah harus merespon serius acara ini namun tidak perlu dikooptasi karena inisiatif dari masyarakat jauh lebih fleksibel. “Jangan cuma hanya berharap pada anggaran 20 persen negara, karena menurutnya itu hanya proforma bukan substansi. Sambil memperbaiki mekanisme negara kita juga harus mendorong menggerakkan roda korporasi dan organisasi masyarakat sipil untuk bergerak secara terkoordir,” ujarnya.
Mantan Staf Ahli Menteri Pendidikan Di era Presiden Soeharto ini meminta jangan bergerak secara sendiri-sendiri, agar program beasiswa merata di semua bidang ilmu, bukan hanya bidang ilmu yang populer. “Misalna beasiswa hanya untuk bidang politik atau ekonomi saja, namun juga untuk ilmu-ilmu lain yang di butuhkan oleh masa depan bangsa,” tutupnya. (lin/int/ipo)
