Oleh H. ANHAR. SE, MM. Ketua umum FAKTA (Forum Anti Korupsi dan Advokasi Pertanahan)
Tidak terlalu dekat, tetapi saya mengenal Mahfud MD cukup baik. Kami pernah sama-sama satu komisi di DPR-RI periode 2004 s/d 2009, Sedikit kaku, idialis dan lurus. Orang kalau wadahnya penuh ilmu biasanya begitu.
Beliau mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, beberapa kali menjadi menteri dan Sebagai Ketua Presidium KAHMI Nasional, sederet jabatan lainnya yang terlalu panjang jika saya tulis di sini.
Di media sosial saya menyimak
Saat Jokowi mengangkat Mahfud MD menjadi pejabat penasehat di lembaga pancasila yang didirikannya, BPIP, mungkin tidak hanya saya saja yang membaca arah bahwa Jokowi sebenarnya sedang mempersiapkan Mahfud sebagai wakilnya.
Tetapi saat itu media kita hanya dibingarkan dengan nilai gaji pejabat BPIP, yang menurut masyarakat nilainya fantastis.
Padahal, maaf, kalau boleh saya katakan, nilai 100 juta rupiah itu untuk membayar listrik rumah Rumah Pejabat Tinggi Negara atau seorang Ketua Partai Politik Besar, yang juga digaji sama saja tidaklah cukup, percaya dech.
Lalu, bagaimana nilai gaji 100 jt itu bagi Mahfud MD?
Saya simak, ia pertahankan dengan argumen yang baik saat begitu banyak nitizen menyerang akun beliau di sosmed. Begitulah pak Mahfud, yang hak dipertahankan.
Gaji, itu hak.
Silahkan cek rekam jejak Pak Mahfud MD. Beliau bersih dari kasus-kasus yang berhubungan dengan uang haram. Padahal pada posisi karir jabatan yang diemban sebelumnya, jika ia tidak lurus dengan idialisme, tentu rumah tempat tinggalnya di Jogja tidak sesederhana hari ini. Lalu, apalah arti 100 jt yang diributkan.
Bagi saya, memandang setiap kejadian haruslah tidak dari satu sudut pandang saja. Dari sudut politik, dengan gagalnya mahfud MD menjadi wakil harus saya syukuri, karena saya lebih pada garis oposisi Jokowi, dan sebagai Sesama Anggota KAHMI, sangat wajar Saya kecewa berat, ngak tau bagaimana dengan yang lain.
Tidak perlu jauh untuk menilai kerugian dari langkah yang rasanya terpaksa diambil Jokowi itu, contoh: pendukung Jokowi dari basis Ahok pun rasanya sudah balik arah, itu akan beda jika Mahfud MD wakilnya, dan jelas langkah meng-absenkan Mahfud ini merugikan Jokowi.
Lalu siapa yang diuntungkan?
Membaca karakter Mahfud, saya yang pernah menjadi koleganya akan mudah saja mengambil kesimpulan. Jika mahfud di samping Jokowi, maka, Tikus-Tikus Rakus akan sulit mengitari meja makan.
Tentunya sebelum itu terjadi, harus digagalkan. Kira-kira demikian.
Tentunya pelajaran yang patut kita renungi adalah bahwa negeri ini mengarah kepada kehancuran bukan dikarenakan satu atau dua orang saja, tetapi sistem yang koruplah yang menghancurkannya.
Silahkan anda bandingkan sendiri dengan era Soeharto, tingkat korupsi yang terjadi, kasus-kasus korupsi dengan nilai Triliunan justru terjadi saat ini. Salam metal tiga jari–pun tak malu lagi dipamerkan oleh pejabat korup di depan media saat digelandang petugas KPK
Mengapa?
Karena untuk sekedar menempatkan kucing di meja makan saja elit kita takut kelaparan.
