BRI kembali memberikan kontribusi signifikan kepada negara melalui pembagian dividen. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), BRI menetapkan pembagian total dividen tunai Tahun Buku 2025 sebesar Rp52,1 triliun atau Rp346,00 per saham.
Semarak.co – Pembagian dividen tersebut mengacu pada kinerja keuangan laba tahun berjalan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp57,132 triliun, dengan total laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp56,65 triliun.
“Capaian tersebut kembali menempatkan BRI sebagai salah satu kontributor dividen terbesar kepada negara, sekaligus mencerminkan kemampuan Perseroan menjaga pertumbuhan bisnis jangka panjang,” ujar Direktur Utama BRI Hery Gunardi, dirilis humas melalui WAGroup BRI X Jurnalis, Senin (6/7/2026).
Momentum kinerja yang solid ini pun terus berlanjut hingga awal tahun 2026. Pada Triwulan I 2026, BRI berhasil membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp15,5 triliun atau tumbuh 13,7% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit mencapai Rp1.562 triliun atau meningkat 13,7% yoy, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1.555 triliun atau tumbuh 9,4% yoy.
Di tengah fundamental kinerja yang tetap terjaga, Hery Gunardi menegaskan bahwa kehadiran Danantara menjadi momentum penting bagi BRI untuk memperkuat sinergi, mempercepat transformasi, serta meningkatkan peran Perseroan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
“BRI akan terus melanjutkan transformasi dengan bertumpu pada fundamental yang kuat, penguatan bisnis inti, serta pengembangan sumber pertumbuhan baru. Keberadaan Danantara menjadi momentum penting bagi BRI untuk memperkuat peran dalam mendukung pencapaian program strategis nasional serta berbagai program prioritas pemerintah,” ujar Hery.
Dalam fase baru pengelolaan di bawah Danantara, BRI terus memperkuat kinerja dan mempercepat transformasi untuk menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan, sekaligus mendukung berbagai program pemerintah dalam mendorong ekonomi kerakyatan. (hms/smr)
