Akhir Manis Perjuangan Mbah Tupon di Bantul, Sertipikat Tanah Akhirnya Kembali ke Tangannya

Sertipikat tanah milik Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon, warga Dusun Ngentak, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, akhirnya kembali ke tangannya.

Setelah melalui proses hukum yang panjang, sertipikat tanah milik Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon, warga Dusun Ngentak, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, akhirnya kembali ke tangannya.

Semarak.co – Keadaan itu langsung memberi rasa aman bagi Mbah Tupon dan keluarga, sekaligus menutup kekhawatiran yang sempat muncul karena kasus mafia tanah yang menimpanya pada April 2025 lalu.

Sertipikat diserahkan langsung di kediaman Mbah Tupon, dengan disaksikan perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kajari Bantul Kristanti Yuni Purnawanti, serta Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

“Kami dari Tim Kuasa Hukum Mbah Tupon terima kasih sebesar-besarnya. Tanpa bantuan berbagai pihak rasanya mustahil sertipikat ini kembali ke Mbah Tupon,” terang Suki Ratnasari selaku kuasa hukum Mbah Tupon, dirilis humas usai acara melalui WAGroup Forum Mitra ATR BPN, Minggu (12/4/2026).

Usai memegang kembali sertipikat tanahnya, Mbah Tupon dan sang istri langsung sujud syukur sembari menangis. Suasana haru dan bahagia terasa, mengingat proses hukum dari kasus Mbah Tupon ini terbilang tidak mudah.

Sebelumnya, pada April 2025 lalu, saat kasus mafia tanah Mbah Tupon terkuak, Kementerian ATR/BPN melalui Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Yogyakarta, bersurat ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar menunda proses lelang tanah milik Mbah Tupon.

“Ini merupakan sinergi bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Jadi kekuatan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Bantul, Tri Harnanto.

Belajar dari kasus yang menimpa Mbah Tupon, Tri mengimbau masyarakat agar lebih proaktif dalam mengurus legalitas tanah serta menjaga dokumen pertanahan dengan baik. Tujuannya, agar tanah memiliki kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Bupati Bantul Abdul Halim meminta masyarakat waspada jika ada pihak yang menawarkan bantuan dengan janji menggiurkan. Jika melihat kasus Mbah Tupon, meski tergolong kompleks, ia menyebut kasus ini menjadi buktikejahatan pertanahan tetap diproses dengan adil meski membutuhkan waktu lama.

Kajari Bantul Kristanti Yuni mengingatkan agar masyarakat segera melaporkan apabila menemukan hal serupa. “Ini menjadi pembelajaran, jangan sampai terjadi peristiwa yang sama. Masih banyak perkara serupa karena keterbatasan tidak bisa terungkap,” tegasnya. (AR/SMR)