Salah satu cara mencegah stunting adalah dengan penggunaan alat kontrasepsi yang bertujuan mengatur kehamilan pasangan usia subur. Sehingga tercegah usia kehamilan yang terlalu dini serta jarak kehamilan yang terlalu dekat. Alat kontrasepsi berperan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan memastikan ketercukupan gizi pada anak.
semarak.co-Hal itu dikemukakan Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat Rezky Murwanto, pada kegiatan Intensifikasi Pelayanan KBKR di Wilayah Khusus dalam rangka Momentum TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Pulau Karampuang dan Pelabuhan, Mamuju, Sulawesi Selatan, Kamis (7/3/2024).
Kegiatan ini merupakan kerja bareng Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat bersama Kodim 1418 Mamuju dan Bulog Mamuju. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada momentum tersebut adalah sosialisasi pencegahan dan penanganan stunting, pelayanan KB Kesehatan, pengobatan gratis dan pasar murah Bulog.
Jika ingin mengetahui terkait alat-alat kontrasepsi yang cocok, apa efek sampingnya, Rezky mengatakan dirilis humas BKKBN Pusat melalui WAGroup Jurnalis BKKBN, Senin (18/3/2024), “Bapak ibu bisa tanya kepada Penyuluh KB dan Bidan yang telah hadir pada kegiatan ini.”
Kegiatan ini terlaksana, lanjut Rezky, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi terkait pembahasan kegiatan Non Fisik TMMD ke-119 yang dilaksanakan 1 Maret 2024 di Makodim 1418 Mamuju. Peserta yang hadir pada momentum ini terdiri dari Dandim 1418 Mamuju, Kolonel Inf. Imasfy.
Dan selanjutnya jajaran Kodim se-Sulbar, Kepala OPD KB Mamuju dan staf, Ketua PD Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Sulbar dan anggota, Ketua PC IBI Mamuju dan anggota Persit Kartika Chandra Kirana Kodim Mamuju, Ketua Tim Kerja Perwakilan BKKBN Sulbar dan masyarakat di wilayah tersebut.
Di bagian lain sebelumnya dirilis humas BKKBN, hingga Februari 2024, sebanyak 184 fasilitas kesehatan (Faskes) di Provinsi Maluku Utara telah tersedia dengan target 220 faskes yang menyediakan layanan Keluarga Berencana (KB).
Dibanding faskes yang tersedia, capaian peserta baru yang ber-KB menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan non MKJP hingga Februari 2024 sebanyak 1.294 dari target 32.450 akseptor.
Sementara itu, BKKBN Maluku Utara menargetkan Peserta Aktif (PA) yang ber-KB sebanyak 89.964 dengan capaian sebanyak 93.760 sampai Februari 2024. Adapun target KB pria pada periode yang sama sebanyak 347, namun baru tercapai enam akseptor. Sementara target pelayanan KB Pasca Persalinan sebanyak 12.009, dengan capaian 1.038 hingga Februari 2024.
Data tersebut telah teregister di Sistem Informasi dan Keluarga (SIGA) dan menjadi bahasan dalam Rapat Evaluasi Capaian Program KB Bulan Februari 2024 secara daring diikuti penanggung jawab bidang KB dan gudang alat/obat kontrasepsi (alokon) kabupaten/kota serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB), Kamis, (14/3/2024).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Nuryamin berharap jajarannya membangun sistem pelaporan rutin yang akuntabel supaya dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan juga, data KB yang dilaporkan melalui aplikasi SIGA sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.
“Apabila PKB/PLKB tidak rutin melaporkan data SIGA akan terjadi gap dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Ini akan menjadi kendala dalam melakukan pelayanan KB,” tambah Nuryamin dirilis humas BKKBN Pusat usai acara melalui WAGroup Jurnalis BKKBN, Senin (18/3/2024).
Pengadaan alokon berkurang
Sementara Ketua Tim Kerja Akses, Kualitas Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN Malut, Ulfah Magfirah, S.Psi, melaporkan masih terdapat kendala di lapangan di mana pengadaan alokon di tahun 2023 ke tahun 2024 semakin berkurang. Ini disebabkan beberapa faktor.
“Faktor-faktornya adalah cakupan pelaporan yang masih rendah sehingga konsumsi per bulan juga dianggap rendah, stock alokon faskes yang dilaporkan di SIGA tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan belum berjalannya rantai pasok alokon menggunakan aplikasi SIRIKA (Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon),” jelas Ulfah.
Lanjut Ulfah, belum semua faskes yang ada di Maluku Utara melayani KB atau sudah melayani namun belum teregister pada K/0/KB SIGA. Atau sudah teregister namun tidak rutin melaporkan hasil pelayanannya hingga mutasi alokon di faskes tidak terupdate dengan baik di SIGA.
“Hal tersebut berdampak pada kuantifikasi kebutuhan alokon di Maluku Utara tahun 2025 yang tidak sesuai kondisi real,” tutup Ulfah pada kegiatan yang diadakan Tim Kerja Akses, Kualitas Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi, BKKBN Maluku Utara. (hms/smr)
