6 Modus Penjegalan Anies Bukan Isapan Jempol, Berdampak untuk Negara Jika Berhasil Dijegal Maju Pilpres 2024

Capres Anies Baswedan (ketiga dari kanan depan) saat mendampingi Presiden Jokowi menjelang gelaran Formula E Jakarta 2022 semasa Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta sekaligus inisiator ajang balap mobil listrik di Jakarta atau Indonesia pada umumnya. Foto: internet

Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha mengungkapkan dampak untuk negara jika bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dijegal maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Menurut Abdillah Toha, jika penjegalan berhasil, maka pendukung Anies yang jumlahnya puluhan juta akan protes dengan marah, kekacauan negeri pun bisa terbayangkan.

semarak.co-Sehingga sebaiknya mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu dibiarkan maju di Pilpres 2024. “Padahal bila dia dibiarkan maju belum tentu juga terpilih,” ucap Abdillah Toha dikutip laman media online WE NewsWorthy dari Twitter @AT_AbdillahToha, Jumat (16/6/2023).

Bacaan Lainnya

“Jika Anies berhasil dijegal dan gagal maju sebagai capres, pernah terpikir tidak oleh penguasa yg menjegal bahwa berapa puluh juta pendukung Anies yang akan marah dan membuat kekacauan di negeri ini?” ungkap Abdillah Toha dilansir hajinews.id.

Sementara Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan mengungkap adanya upaya penjegalan untuk Anies maju di Pilpres 2024. Menurut Sudirman, mulai dari pejabat negara hingga pimpinan partai politik berusaha merayu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Namun Sudirman tidak menyebut siapa saja sosok yang dimaksud. “Sedikit clue saja, kalau sampai hari ini, bergantian para pejabat negara ada yang pemimpin partai ada yang bukan mendatangi PKS dengan misi ada yang implisit dan ada yang eksplisit. Misinya itu supaya PKS keluar dari koalisi dan majunya pak Anies digagalkan,” kata Sudirman di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).

Mereka yang mendatangi PKS, klaim Sudirman, menawarkan berbagai tawaran supaya mau mengikuti kemauannya. Namun lagi-lagi Sudirman tidak membeberkan penawaran apa saja yang diberikan kepada PKS agar tak mendukung Anies.

Sudirman memahami kalau situasi itu menjadi bagian dari tekanan maupun godaan yang tengah dirasakan oleh Koalisi Perubahan. Alih-alih melemah, ia meyakini Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Demokrat hingga PKS akan semakin kokoh ke depannya.

Di bagian lain lagi, upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan bukan isapan jempol. Tapi nyata dilakukan secara langsung atau tidak langsung agar bakal capres yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dari gabungan Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat tidak bisa maju pada Pemilihan Presiden 2024.

Demikian penilaian sosiolog Musni Umar seperti disampaikannya melalui di akun media sosial Twitter pribadinya @musniumar, dikutip KBA News, Kamis, 15 Juni 2023. Bahkan dia mencatat setidaknya ada enam modus untuk menyetop Langkah Anies. Pertama, menyebarkan dan memasang spanduk yang berisi isu sangat negatif untuk menjelekkan Anies di setiap daerah yang akan dikunjungi.

Kedua, lanjut Musni, menyerang Anies secara masif di media sosial dengan hoaks dan fitnah dan dengan cara-cara sangat tidak beretika. “Ketiga, merayu dan diduga menekan 3 parpol KPP untuk setop dukung Anies,” beber mantan Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) ini seperti dilansir kbanews.com/15 Juni 2023 4:09 PM.

Kelima, lewat Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono. Seiring itu juga memasukkan AHY dalam bursa kandidat cawapres Ganjar Pranowo.

Ini sekaligus upaya rekonsiliasi dadakan antara PDIP dengan Demokrat yang setelah 19 tahun masing-masing elite di kedua partai itu, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, telah putus komunikasi. “Kelima, diduga menggunakan lembaga survei untuk melemahkan bahkan menghabisi Anies,” ungkap Musni mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun.

Keenam, menekan NasDem dengan menjerat secara hukum kadernya di kabinet Pemerintahan Jokowi. Eks Menkominfo Johnny G. Plate misalnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. “Dan berita terakhir SYL,” cuitnya terkait info KPK yang diduga sedang membidik Mentan Syahrul Yasin Limpo. (net/kba/wwo/smr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *