Prabowo Subianto bersama pimpinan partai koalisi, seperti SBY, Zulhas, Sohibul Iman, Titiek Soeharto. foto: internet detik.com

Wakil sekretaris jenderal (wasekjen) Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik menganjurkan Prabowo Subianto dan Joko Widodo agar membubarkan koalisi masing-masing.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai usulan itu hanya akal-akalan PD untuk lepas dari koalisi. Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sodik Mudjahid mengatakan, dengan tidak adanya lagi koalisi, maka PD bisa dengan leluasa tanpa ada yang kritik dan yang masalahkan keluar-masuk ke eks koalisi 02 atau 01.

“Saya khawatir desakan elite PD untuk segara membubarkan koalisi 02 dan koalisi 01 hanya atas pertimbangan agar PD dapat keluar/dilepas dengan nyaman dari koalisi 02 dan masuk/diterima dengan nyaman oleh koalisi 01,” kata kepada wartawan, Minggu (9/6).

Menurut Sodik, rekonsiliasi politik pasca-Pilpres 2019 tidak harus dilakukan dengan membubarkan koalisi. Dia mengatakan adanya koalisi bukan berarti memelihara permusuhan atau perpecahan di antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi.

“Rekonsiliasi untuk menghilangkan permusuhan serta membangun persatuan tidak harus dengan pembubaran koalisi-koalisi. Koalisi adalah bagian dari kehidupan berbangsa, bernegara, berdemokrasi, berkonstitusi,” imbuhnya.

Keberadaan koalisi-koalisi tidak selalu merupakan cerminan adanya permusuhan dan adanya perpecahan. Sebaliknya, ketidakberadaan koalisi bukan otomatis mencerminkan adanya persatuan. “Jadi tidak apa-apa masih ada koalisi, asal dengan semangat dan komitmen bersama untuk NKRI,” tutur Sodik.

Koalisi biarlah bubar atau terbentuk, secara alami atas dasar perkembangan dinamika politik. Tidak usah diformalkan dan dipaksakan.  Anjuran untuk membubarkan koalisi itu sebelumnya disampaikan Rachland melalui akun Twitternya, Minggu (9/6/2019).

Rachland menilai mempertahankan koalisi seperti mengawetkan permusuhan di antara dua kubu dan memelihara potensi benturan di akar rumput.  “Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres.

Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung,” tulis Rachland.

“Anjuran yang sama, bubarkan Koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput. Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa,” lanjutnya.

Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) menilai saran pembubaran koalisi Prabowo-Sandiaga kurang bijak. Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. “Usulan pembubaran untuk menurunkan tensi politik kurang bijak. Yang kurang kualitas kepemimpinan, kapasitas dan kualitas kepemimpinan menentukan kualitas kompetisi demokrasi,” kata Mardani saat dihubungi merdeka.com, Minggu (9/6).

Mardani menilai pembubaran koalisi akan memiliki dampak pada pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, dia menilai dalam kompetisi politik yang terpenting adalah mengedepankan etika dan saling menghormati baik sesama anggota koalisi maupun kompetitor.

“Ingat saat Capres Mc Cain mengoreksi pernyataan seorang pendukungnya yang mencap lawannya Capres Barrack Obama sebagai bukan orang Amerika. Sikap Mc Cain jelas, Obama orang Amerika yang baik dan kompetitor saya dalam mencintai Amerika. Kita bisa bersaing dan tetap saling menghormati kompetitor,” ungkapnya.

Meski begitu, Mardani menegaskan Koalisi Adil Makmur akan tetap mengawal semua proses pembangunan Indonesia. “PKS menilai Koalisi Adil Makmur terus mengawal proses pembangunan baik di dalam ataupun di luar pemerintahan,” ucapnya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai partai politik pengusung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto – Snadiaga Uno yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur telah membuktikan kesolidannya selama masa kampanye Pilpres 2019. Mardani mengatakan perjuangan dalam kontestasi Pilpres 2018 pun belum selesai.

Hal itu dikatakan Mardani lewat akun Instagram pribadinya @mardanialisera. Dalam pernyataannya itu Mardani turut mengunggah sebuah foto yang menampilkan sosok Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri, Presiden PKS, Sohibul Iman, dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid atau HNW.

“Perjuangan Pilpres belum usai. Masih ada proses di MK. Koalisi Adil Makmur sudah buktikan solid & kokoh selama kampanye dan terus mengawal perjuangan 02. Bahwa ada kekurangan dalam proses, itu tanggung jawab semua, bukan tanggung jawab orang perorang atau partai per partai,” kata Mardani lewat akun Instagram @mardanialisera seperti dikutip suara.com pada Minggu (9/6/2019).

Berkenaan dengan itu, Mardani pun mengungkapkan selama menjalani rapat dan evaluasi kerja bersamaan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandiaga Uno hingga bulan Ramadhan lalu tidak ada pihak-pihak yang saling menyalahkan. Mardani justru mengklaim pihak-pihak yang tergabung di dalam BPN Prabowo – Sandiaga Uno saling menguatkan dan mengisi satu sama lainnya.

“Sejauh yang saya jalankan rapat-rapat dan evaluasi kerja BPN sampai Ramadan kemarin, tidak ada saling menyalahkan, tapi saling menguatkan dan mengisi kekurangan. Kami bahagia melihat kerja sama di Koalisi Adil Makmur,” ungkapnya.

Sebelumnya, pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai sinyal Demokrat merapat ke koalisi Joko Widodo semakin menguat. Penguatan itu pasca pertemuan keluarga Presiden RI ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diwakili Agus Harimurti Yudhoyono dan Ibas dengan Jokowi dan Megawati.

Menurut Karyono keputusan mengakomodasi Demokrat boleh jadi merupakan kebutuhan pemerintahan Jokowi untuk menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Dengan keberadaan Demokrat, dukungan politik pemerintahan Jokowi di parlemen otomatis akan semakin kuat.

“Sinyal Demokrat merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi kian menguat pasca-pertemuan keluarga SBY yang diwakili AHY dan Ibas beserta istri mengunjungi Presiden Jokowi di istana dan bersilahturahim kepada Megawati di kediamannya,” kata Karyono. (lin)

 

dtc/mdc/suara.com

LEAVE A REPLY