Kepengurusan Daerah Taekwondo Indonesia Provinsi DKI Jakarta masih mengalami dualisme kepemimpinan. Untuk itu, empat dari lima pengurus kota/wilayah Taekwondo Indonesia Provinsi DKI Jakarta mendesak Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PB TI) mengesahkan dan melantik Mayor Jenderal TNI (Purn) Syamsul Djalal yang ditunjuk sebagai Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo DKI Jakarta periode 2016-2020.
Ketua Pengkot TI Jakarta Selatan DKI Jakarta Siswanto mengatakan, Keputusan itu diambil pada Musyawarah Olah Raga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) Taekwondo Indonesia di sebuah hotel di kawasan Jakarta Barat, Jumat (20/4). Otomatis kepengurusan lain atau yang lama di bawah Brigjen TNI Ivan Ronald P sudah demisioner. Tapi kalau terus berlarut-larut, maka pihaknya akan membawa ke ranah hokum dengan mengajukan gugatan ke BAORI (Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia).
“Tapi kami berharap sangat agar PB TI berbaik hati dengan melunak untuk melantik ketua umum baru. Sehingga tidak membuang-buang biaya, waktu, dan tenaga. Apalagi hasil Musorprovlub sah atau tidak cacat hokum. Di mana peserta Musrovprovlub diikuti empat dari lima selain Pengkot TI Jakarta Pusat, itu sudah melebih kuorum. Ditambah semua peserta adalah ketua-ketua yang sah dan pemegang suara yang sah,” ungkap Siswanto mewakili empat Pengkot TI DKI yang hadir, seperti Sabeum Lubai (Utara), Valentino (Timur), dan Firman Aritonang (Barat) di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (15/7).
Baca: Kisruh Melanda Pengda Taekwondo Jakarta, Sejumlah Pengurus Inti Mundur
Menurut Siswanto, mosi tidak bisa dihindarkan karena pengurus lama seperti tidak mengindahkan aspirasi bahkan cenderung bertindak seenaknya. “Kami para ketua empat wilayah, awalnya melakukan tanda tangan surat kesepakatan bersama yang intinya membuat satu visi misi untuk perbaikan TI di DKI Jakarta dengan mendesak diadakannya evaluasi terhadap kinerja Binpres Pengprov TI DKI Jakarta dan segera dilakuknnya Rakerprov. Tapi tidak terealisasi,” ungkapnya.
Selain itu, mereka sempat menemui Ivan di kantornya gedung Lemhanas dan diminta waktu untuk datang lagi melakukan diskusi. “Hasilnya, tidak sesuai harapan, aspirasi ditolak, justru menyalahkan kami. Ini membuat kami tidak bisa mentolerir. Surat mosi pun dilakukan dengan tembusan ke KONI DKI, Dispora DKI, dan tentu PB TI,” ujar Siswanto didampingi Sekum Pengprov TI DKI, Pranowo di sela-sela acara Try Out atlet taekwondo.
Alasan lain, rinci Siswanto, Pengprov TI DKI tidak memiliki kemampuan terkait UKT yang pelaksanaannya sampai setahun. “Ini akibat tidak miliki manajemen jelas, seperti pendaftaran, data yang dikirim ke PB tidak valid, dll. Beberapa kali event yang dilakukan banyak terjadi kecurangan, seperti adanya joki atlet, pemalsuan data, dan ini tidak jadi dievaluasi serius oleh Pengprov,” keluhnya.
Belum lagi, pelaksanaan Kejurda yang tidak berjenjang. Peralatan tidak sesuai PSS. “Kondisi pemusatan latihan tidak kondisif. Atlet yang bertading tidak dapat haknya. Parahnya, Pengprov tidak sungguh-sungguh menghadapi Kejurnas, seperti pembentukan tim pelatda adanya di Universitas Mercu Buana dengan melakukan tray out, tapi dijadikan seleksi atlet pelatda. Pemusatan latihan yang tidak ada messnya. Yang paling tragis, waktu terjadi timbang badan atletnya didiskualifiasi karena kekurangan berat badan. Ini baru sekali-sekalinya terjadi dalam sejarah Pengprov TI DKI,” bebernya. (lin)
