Ketua Pengda TI DKI Syamsu Djalal (jas hitam) bersama para pengurus dan pengurus cabang ditemani kuasa hukum usai sidang BAORI. foto: heryanto

Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia (Pengda TI) DKI Jakarta menggugat hasil keputusan Badan Arbitrasi Olahraga Indonesia (BAORI) yang memenangkan kepengurusan versi Ketua Mayjen TNI Ivan Ronal Pelealu hasil Musyawarah provinsi (Musprov) TI DKI Jakarta 12 November 2016.

Namun dalam sidang Arbitrasi BAORI, di gedung KONI Pusat, Rabu (13/3), termohon (Ivan Cs) tidak hadir. Sehingga keputusan diserahkan pada Ketua Pelaksana Tugas (Plt) BAORI Amir Karyatin. Apakah akan dilanjutkan kembali atau tidak sidang mediasi itu.

Kuasa Hukum Pengda TI DKI Jakarta Rizki Masapan mengatakan, alasan menggugat keputusan BAORI bukan dikarenakan dualisme kepemimpinan di tubuh Pengda TI DKI Jakarta. Tapi karena status kepemimpinan Ketua BAORI Sudirman yang dipecat KONI Pusat dalam Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) di Jakarta, Jumat (23/11/2018).

“Kami menggugat atas dasar, pernyataan Ketua umum KONI Pusat Bapak Tono Suratman yang menyatakan bahwa terkait putusan-putusan yang sudah dijatuhkan (BAORI kepemimpinan Sudirman,red) perlu ditelaah lebih lanjut lagi. Setelah kami anggap status kepemimpinan Sudirman tidak sah, maka putusan-putusannya pun gugur,” ungkap Rizki usai sidang Arbitrasi BAORI di lantai 11 Gedung KONI Pusat, kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (13/3).

Itu artinya, lanjut Rizki, status kepemimpinan Ketua Pengda TI DKI Jakarta Ivan pun tidak sah. Ditambah lagi, Ivan pun rupanya menjabat sebagai Wakil Ketua umum PB Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (Gabsi).

Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI Pusat, setiap orang yang menjawab ketua, sekretaris, dan bendahara dilarang merangkap jabatan.

“Itulah pertimbangan lain, mengapa kami mengajukan gugatan ke BAORI. Apalagi pada sidang arbitrasi BAORI ini, mereka selaku termohon tidak hadir. Ini menutup kemungkinan untuk sidang mediasi selanjutnya. Tapi keputusan lanjut tidaknya mediasi kami serahkan kepada Ketua Plt BAORI yang punya kebijakan dan Tim Sidang Mediasi,” ungkap Rizki usai sidang mendampingi Ketua Pengda TI DKI Syamsu Djalal, Ketua Pengcab Jakarta Timur Valentina, Pengcab Jakarta Utara Asrum Lumbai, Pengcab Jakarta Selatan, dan seluruh Pengda TI DKI Jakarta.

Seperti diberitakan, pencopotan ketua badan pengadil olahraga Indonesia itu, kata Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman didasarkan beberapa hal dan sudah melalui tahapan sebelumnya akhirnya dibawa ke Musornaslub KONI yang dihadiri mayoritas anggota.

“Dasarnya adalah pertama rangkap jabatan, kedua banyak keputusan yang tidak transparan, dan ketiga tidak mampu menyusun kepengurusan yang baik,” ungkap Tono selepas penetapan keputusan Musornaslub KONI.

Sudirman diangkat sebagai ketua BAORI pada Musornaslub KONI 2017. Sesuai aturan yang ada, masa kerjanya baru berakhir 2021. Sebelum menjadi Ketua BAORI, Sudirman merupakan ketua Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PB WI).

Menurut Tono, sebelum digelarnya Musornaslub pihaknya telah melakukan penyelesaian secara adat atau internal. Namun, proses yang dilakukan tidak membuahkan hasil sehingga pihaknya harus mengumpulkan anggota untuk menggelar Musornaslub dengan agenda tunggal pencopotan Ketua BAORI.

Untuk mengisi kekosongan posisi ketua BAORI, Musornaslub menunjuk Ketua Bidang Hukum KONI Amir Karyatin sebagai pelaksana tugas (Plt) hingga dilalukannya lagi Musornaslub pada 2019.

Selama kepemimpinan Sudirman, Tono menjelaskan, pihaknya akan melakukan peninjauan kembali. Jika hasil peninjauan tidak sesuai, keputusan yang ada bakal dianulir dan jika sudah tepat akan dijalankan.

Beberapa keputusan BAORI yang sempat menjadi polemik di antaranya adalah dualisme Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) antara versi Tahir dan Oegroseno. Selain itu terkait dengan Pengprov PBSI Sumatra Utara.

Sudirman rupanya tidak tinggal diam dengan apa yang terjadi di Musornaslub. Menurut dia, pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut karena selama ini pihaknya berjalan on the track.

“Terus terang saya tidak punya beban. Sudah tiga kali BAORI dizalimi. Semua tahu keputusan BAORI tidak ada yang dipermasalahkan di pengadilan. Kami menilai apa yang terjadi karena BAORI tidak mau diintervensi,” tuturnya usai Musornaslub.

Sudirman membenarkan jika apa yang terjadi di antaranya adalah buntut keputusan BAORI yang memenangkan gugatan PTMSI di bawah pimpinan Oegroseno. Di sisi lain KONI mendukung PTMSI di bawah pimpinan konglomerat, Dato’ Tahir.

Diakui Rizki, keputusan Sudirman menolak gugatan kubu Syamsu Djalal yang membuat kubu Ivan menang bukannya menyelesaikan masalah. Justru berkepanjangan. Menyusul status kepemimpinan Sudirman yang illegal. Apalagi kubu Syamsul Djalal ini diisolir Ivan bahkan ada yang dibekukkan kepengurusannya, gelar juara atlet dicopot bahkan tidak boleh ikut kejuaraan.

Ketua Pengda TI DKI Syamsu Djalal (jas hitam) bersama para pengurus dan pengurus cabang ditemani kuasa hukum usai sidang BAORI. foto: heryanto

Ketua Pengda TI DKI Jakarta Syamsu Djalal menyayangkan termohon tidak hadir dalam sidang mediasi BAORI itu. “Kita punya itikad baik untuk mediasi. Tapi termohon tidak hadir. Ya, kalau orang tidak mau mediasi, terus mau bagaimana? Kita mau apalagi. Kita mau, ya, sudahlah. Bicara baik-baik. Bagaimana jalan terbaik itu, maka itu yang kita harapkan,” imbuh Syamsul usai sidang.

Ke depannya, lanjut  Syamsu, nanti biar Ketua Plt BAORI yang memutuskan. “Apakah perlu sidang mediasi lagi atau tidak. “Kalau kami melihat situasi begini, tidak perlu lagi sidang. Ini kalau mereka punya itikad baik pun, hadir sajalah. Kita kan bukan musuh. Sekalian silaturahmi,” ajaknya.

Hasil sidang mediasi ini, kutip dia, akan dilaporkan ke Ketua Plt BAORI dan KONI karena termohon tidak hadir. Soal ketidakhadiran termohon otomatis pihak Syamsul akan melenggang, Syamsu menolak berkomentar. “Itu wilayahnya Ketua Plt BAORI,” tepisnya.

Begitu pun soal kemungkinan di sengaja oleh kubu Ivan agar sengketa ini terus berlarut, Syamsu mengaku tidak bisa menjawab. “Tanya mereka itu. Saat ini, kami menunggu hasil keputusan sidang mediasi ini dulu. Baru nanti bisa mengambil langkah-langkah apa? Harapannya kita kompak,” ujarnya.

Soalnya, kata Syamsul, kubu Ivan sudah mendzolimi kubunya. “Misalnya tidak mengakui kepengurusan cabang atau anggota pengurus, mencopot gelar juara atlet, dan lainnya. Ini kan membunuh karir. Ada apa sih termohon? Kita bersahaat saja. Cukuplah,” imbau Syamsul.

Jika akhirnya BAORI memutuskan kubu Syamsul yang menang, tidak ada yang bisa diakomodir dari kubu Ivan. Karena mereka sudah mendzolimi. “Pengcab-pengcab ini punya anak dididik. Makanya, latihan tetap terus jalan dan program terus dilaksanakan. Bahkan ada pelatda Prapon, dan kenaikan tingkat dilaksanakan terus,” tutupnya.

Seperti diketahui, di tengah perhelatan Asian Games ke 18 tahun 2018 di Jakarta dan Palembang. Pengda TI DKI Jakarta mendatangi kantor BAORI di Gedung KONI Pusat, Senin (20/8) terkait gugatan sengketa kepengurusan Taekwondo Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Ivan.

Sebelumnya, kisruh di tubuh kepengurusan Pengda TI DKI Jakarta makin parah dan mengancam kelangsungan pembinaan atlet taekwondo DKI, maka empat Pengkot TI mengajukan mosi tidak percaya terhadap Ketua Pengprov TI DKI Jakarta Mayjen TNI Ivan.

Menyusul mosi tak percaya tersebut, keempat pengkot yang terdiri dari Pengkot TI Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat menggelar Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) Taekwondo DKI, 20 April 2018.

Pada Musprovlub tersebut terpilihkan Mayjen TNI (Purn) Sjamsul Djalal sebagai Ketua Pengda TI DKI Jakarta yang baru. “Telah didaftarkan di kepaniteraan BAORI 20 Agustus 2018, nomor 14/P Baori/VIII/2018. Kita ingin memperjelas saja, ada dualisme di Taekwondo DKI, dan ada kesalahan dalam SK pengangkatan Ivan, karena tanggal 12 November 2016 sudah habis, selain itu banyak dipecat dan pelanggaran soal atlet,” ujar pengacara yang wakili pengkot TI DKI, Taufik Azis, di Senayan Jakarta, Senin (20/8).

“Karena ini sudah lapor ke pengurus besar, pengda pada saat kita musorlub dan sudah mediasi ke Baori serta dilengkapi berkas dan bukti yang ada tentunya kita akan mengajukan ke meja hijau, karena ini menyangkut masa depan atlet DKI sebagai barometer,” tambah Taufik.

Sensei Diana Wisman, sebagai senior yang sudah 40 tahun bergelut di cabor beladiri ini menjelaskan, pihaknya siap melaporkan ke Puspom, Gubernur Lemhanas untuk menyelesaikan organisasi ini lebih baik.

“Untuk jelang PON secara yuridis ini harus dibekukan untuk menentukan pengprov yang mana yang benar, karena kami sudah menjalankan musdalub bulan April kenapa 2/3 suara pengkot sudah terpilih Pak Sjamsu Djalal, kenapa beliau (Sjamsu Djalal) sampai detik ini tidak dilantik,” ucapnya.

Ketua Pengurus Kota (Pengkot) TI Jakarta Selatan Siswanto menuturkan untuk PON 2020 di Papua, sebelum Baori mnyelesaikan dan ada keputusan sela maka kekuatan seluruh kepengurusan TI harus dibekukan oleh KONI DKI, dan KONI DKI yang mengambil alih dan bekerjasama dengan pelatih dan atlet yang diarahkan oleh pengrov 4 wilayah ini dimana sudah ada binpresnya. (lin)

 

sumber: bisnis.com dan beritasatu.com

LEAVE A REPLY