Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh di acara Deklarasi Kemerdekaan Pers Indonesia di arena peringatan HPN 2020. Foto: indopos.co.id

Ekosistem digital saat ini memberi ruang finansial. Akibatnya yang muncul sensasional, berita-berita yang cenderung mengejar click bite pembaca. Rate iklan untuk sebuah website dengan advetorial bagus itu, sama dengan website yang berisi konten-konten tidak bermanfaat untuk publik.

semarak.co -Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatnika mengatakan, kondisi ini memprihatinkan karena ekosistem digital saat ini tidak memberi intensif untuk media-media yang berusaha memproduksi konten-konten sebenarnya.

“Kita sepakat jurnalisme yang baik taat kode etik, mengedepankan kepentingan publik, tidak melanggar privasi,” ucap Wahyu saat berbicara pada sesi kedua Konvensi Nasional Media Massa bertajuk Daya Hidup Media Massa di Era Disrupsi Digital dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin, Kalimatan Selatan, Sabtu (7/2/2020).

Jadi, lanjut Wahyu, bagaimana regulasi bisa mendorong agar intensif pada jurnalisme yang baik. Pada proses awal, Wahyu mengatakan, yang harus dihindari regulasi yang mengabaikan persoalan saat ini.

“Tapi bukan berarti sebelum ada disrupsi digital, jurnalisme kita baik-baik saja. Disrupsi digital justru mempercepat kematian media-media yang tidak relevan media-media yang tidak in-case,” tegasnya.

Pembicara lain, Syafril Nasution dari Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATSI) memaparkan data pengguna televisi konvensional tahun 2015, yakni 4 jam 24 menit per hari. Bandingkan pengguna tv internet pada saat itu masih 2 jam 20 menit per hari

“2019 untuk televisi konvensional 4 jam 50 menit, televisi internet 3 jam 20 menit. Cukup drastis naik pengguna internet atau aplikasi apalagi secara mereka tidak ada regulasi, pajak” ujar Syafril.

Sementara itu Arifin Asydhad dari Forum Pemred menilai HPN kali ini memberi pesan paling konkrit dari HPN-HPN sebelumnya. Sebab dalam pidato Presiden Joko Widodo pada acara HPN 2020 Jumat lalu di Lapangan Pemprov Kalsel, dengan tegas menantang agar disiapkan draft regulasi yang bisa melindungi dan memproteksi dunia pers.

“Pak Presiden dalam arti pemerintah melihat dan peduli nasib kita. Beliau menantang kita, kenapa? Kalau konferensi ini dihadiri banyak orang, stakeholder press, kita ditantang mau mati, bertahan hidup atau mau hidup panjang? Itu pilihan, ” ulas Arifin.

Arifin menekankan, regulasi ini bukan demi keuntungan media, tapi lebih pada bagaimana menciptakan masyarakat yang sehat karena akan membawa informasi yang baik. “Ekosistem media perlu diperbaiki. Setuju tidak, kalau ekosistem media sekarang kurang bagus?” tanya Arifin kepada peserta konvensi.

Diakuinya memang tidak mudah menyatukan semua asosiasi dan organisasi pers, tapi yang jelas ini momentum buat perbaikan ekosistem media. “Selama ini kita berbicara berbusa-busa tentang hoaks, tapi tidak ada action, sekarang kita ditantang Pak Presiden silakan siapkan draft sampaikan ke saya,” kutip Arifin.

Berkaitan verifikasi media siber dan cetak Januar P. Ruswita dari Serikat Perusahan Pers (SPS) meminta agar dipercepat. “Ada 50 media masih yang tertahan verifikasinya, belum selesai,” sebutnya.

Ia menyarankan untuk verifikasi media cetak diserahkan kepada SPS baik di pusat maupun daerah yang lebih paham. Begitu pula sertifikasi jenjang kompetensi wartawan agar prosesnya dipercepat. Hal ini mempertimbangkan wartawan yang sudah 20 tahun menggeluti profesi dunia pers.

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh mengatakan, memperjuangkan hak-hak, termasuk membangun ekosistem yang kondusif agar dunia media bisa tumbuh berkembang pada tekadnya bagian dari tugas negara.

“Tapi disayangkan terkadang tugas negara ini dialihkan kepada dunia pers secara mandiri. Kita tidak meminta kepada siapapun karena maqom tertinggi adalah memberi, turun lagi meminta,” tuturnya.

Dunia pers, pinta Nuh, tidak boleh meminta-minta, tapi ketika ada komponen bangsa yang tidak memberi itu jauh lebih jelek. “Kita menjaga marwah kita, kita nggak ingin dunia pers begini-begini, kalau ada orang lain punya tugas tidak memberi itu tidak mulia dari dunia pers itu sendiri,” katanya.

Dunia pers punya ideologi, kata dia, yaitu good journalizm. Setidaknya ada tiga hal supaya bisa good jurnalisme. Pertama, kompetensi dari wartawan. “Hayo cepat dilakukan upgrading kompetensi secara berkelanjutan, tapi tidak punya uang, tidak perlu meminta,” pintanya.

Orang lain kalau ingin menjadi mulia, sindir dia, tanpa diminta akan memberi agar dia bisa mengulas berita-berita yang deskripsi, tapi mampu memberikan pikiran-pikiran cerdasnya,” ucap Nuh disambut tepuk tangan.

Kedua, lanjut Nuh, meskipun para wartawan sudah sangat top kompetensinya, tapi dalam melaksanakan tugas tidak merasa nyaman dan aman, diwarnai intimidasi kekerasan.

“Saya bilang itu tidak bisa menghasilkan good journalizm. Dari situlah perlindungan wartawan di dlm menjalankan tugas-tugas jurnalistik mutlak harus dipenuhi,” tegasnya.

Berikutnya setelah keamanan maka yan ketiga menyangkut kesejahteraan. Wartawan sudah top dalam meliput dan diberi keleluasan kalau kesejahteraan tidak dipenuhi akan mempersulit tugas-tugas jurnalistiknya.

“Tiga hal itulah yang harus terus menerus dibangun, itu bisa terjadi kalau ekosistem, termasuk perusahaan tumbuh dengan baik,” cetus mantan menteri pendidikan dan kebudayaan era Presiden SBY.

Di bagian lain Nuh mengatakan, wartawan tidak boleh meminta, tapi jauh lebih jelek orang yang tidak memberi. Wartawan, kata Nuh, jangan hanya mengandalkan kebenaran, tapi juga dikombinasikan dengan kebaikan.

“Yang masih punya buku nikah, dicover seperti ini ada tulisan arabnya cuma satu, yang lain tidak ada,” ketika memberikan pesan dalam Silaturahmi sekaligus puncak HPN 2020 di Mahligai Pancasila, kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Kalsel, Minggu (9/2/2020).

Kalau perlu, sambung Nuh, di telepon ke rumah sekarang. “Di balik sampulnya kan tertulis, wa asyiruhunna bil ma’ruf, yang artinya pergaulilah istrimu dengan baik, bukan dengan benar,” kata Nuh sembari memberi contoh dengan sebuah buku. “Artinya pada kondisi itu, etika itu bisa mengalahkan logika,” ucapnya.

Demikian pula dalam etika politik, pentingnya menjaga kesantunan di arena publik. Nuh lantas mencontohkan di bidang keagamaan. “Abu Bakar Ash-Shiddiq, diminta Rasulullah menjadi imam salat, ini perkara baik mestinya perintah Rasulullah harus dijalankan. Karena Abu Bakar tahu ada etika,” tidak Rasulullah, sepanjang ada engkau, engkaulah menjadi imam,” katanya.

Etika itu menjadi penting tanpa harus mengorbankan kebenaran. “Seringkali wartawan terjebak mengandalkan kebenaran padahal kebenaran ada masanya, etika jauh lebih penting,” jelasnya.

Lebih lanjut Nuh mengulas hasil resume dari Konvensi Nasional Media Massa yang digelar kemarin di Hotel Ratan Inn, Banjarmasin. “Kita sepakat NKRI adalah final, demokrasi salah satu pilar yang dipakai di dalam NKRI. Media pers salah satu pilar demokrasi,” ucapnya.

“Membangun dunia pers sama dengan membangun demokrasi, membangun demokrasi sama dengan membangun negeri yang kita cintai. Kaidahnya jelas, sesuatu yang wajib hanya bisa sempurna karena sesuatu, ” papar Nuh.

Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari, ketika menyerahkan Penghargaan Kartu Nomor Satu 17 Wartawan Senior yang telah mengabdi lebih 30 Tahun, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Minggu (9/2/2020) menegaskan, jangan pernah meragukan bahwa pers tidak pernah berpikir untuk bangsanya.

“Pers selalu berpikir buat bangsanya, tidak berhenti berjuang untuk bangsanya. Setelahvera diskrupsi ini kita selalu penuh perjuangan, memang harus berjuang dan itu adalah pilihan kita,” kata Atal. (lin)

LEAVE A REPLY