Anhar Nasution, Ketua umum FAKAP

KUD, BUMDES Dan Robot Seharga UMR
Opini : H. Anhar, SE.

Tengah malam saya berangkat dari Jakarta menuju Pandeglang, Banten. Bersama kolega saya, dua orang kameramen dan dua orang aktivis. Ragam perbincangan selama perjalanan untuk mengusir kantuk.

Kami harus tiba di Banten selambat-lambatnya pukul 06.00, bersiap, dan pukul 07.00 kami sudah harus mengahadiri acara yang diadakan H. Ace Fathoni, konsolidasi tim pemenangan Caleg Partai Berkarya Provinsi Banten dan masyarakat.

Pandeglang berbenah. Ruas jalan-jalan utama kabupaten dipercantik dan poros jalan provinsi diperlebar. Udara masih sangat sejuk. Masyarakatnya menyunggingkan senyum.

Saya hadir di Pandeglang Banten dalam rangka konsolidasi sekaligus sosialisasi program Koprasi yang akan kami dirikan di dua dapil saya, Lebak dan Pandegalang.

Alhamdulilah, Allah dan masyarakat melalui Partai Berkarya memberi kesempatan kepada saya untuk sekali lagi maju menjadi Caleg demi memperjuangkan Aspirasi masyarakat di Senayan, saya maju sebagai kandidat caleg DPR-RI.

Partai Berkarya partai baru dalam wadah kepartaian namun tidak dalam marwah. Partai Berkarya mengusung kembali konsep ekonomi kerakyatan era Soeharto. Konsepnya, semangatnya.

Tentu saja salah satu sub dari konsep ekonomi kerakyatan itu adalah Koprasi. Berdasarkan semangat itulah saya kemudian memfasilitasi tiga kelompok di Pandegalang dan tiga kelompok di Lebak untuk pendirian Koprasi.

Saya meyakini Benteng ekonomi masyarakat desa harus kembali dibentuk dan untuk itu diperlukan kerja nyata. Dan saya bertekad memulainya dari Banten.

Jika kita cermati Desa-desa di berbagai pelosok daerah secara fisik kemajuannya tampak. Berbagai bangunan unit usaha moderan berlebel mart, berdiri di pelosok-pelosok desa sekalipun.

Agaknya kini orang-orang kota tak lagi berlibur ke desa, mereka justru bekerja di desa, modal merekalah yang bekerja lalu berliburnya ke Eropa.

Kemudian bagaimana dengan masyarakat desa itu sendiri?
Sudah siapkah mereka dengan serbuan perusahaan-perusahan bermodal tambun tersebut? Lalu, bagaimana pemerintah melakukan proteksi akan hal itu?

Berkaca pada era kepemimpinan presiden Soeharto, beliau jauh jari telah melakukan antisipasi terhadap kemungkinan serbuan kapitalisme ke desa-desa. Soeharto mendorong berdirinya ribuan KUD (Koprasi Unit Desa) yang pada eranya betul-betul dianak emaskan.

Konsep pak Harto kala itu adalah bagaimana KUD mampu menjadi penopang segala bentuk kegiatan ekonomi masyarakat desa, termasuk pasar riteil yang saat ini dikuasai prusahaan-perusahaan raksasa berlebel mart.

Strategi Pemerintah untuk menghadirkan pengusaha besar di desa dengan memberi izin berdirinya toko-toko riteil moderen tidak bisa dihindarkan, karena hal itu juga merupakan salah satu strategi pemerintah untuk membangun ekonomi masyarakat Desa, karena jika hanya mengandalkan potensi rakyat, jelas lemah dari segi apa pun, terkait modal dan sebagainya.

Kemudian, dengan masifnya riteil moderen tersebut merambah pasar desa, lalu apa kontribusai yang diberikan kepada masyarakat, serta apa saja batasan-batasanya agar masyarakat desa yang masih belum siap tersebut nantinya juga secara bertahap mampu ikut bersaiang?

Pertanyaan ini lah yang harus kita jawab dengan Karya nyata ditengah masyarakat.

Belakangan, kita sudah mulai jarang membicarakan kegiatan Koperasi. Kini hampir diseluruh pelosok Desa kita mulai dikenalkan dengan kata BUMDES, kata yang muncul belakangan ini seolah-olah jadi Oase bagi masyarakat desa.

Uang yang cukup besar ikut digelontorkan pemerintah pusat ke Desa-desa diseluruh pelosok tanah air. Badan Usaha Milik Desa ini memperbolehkan Investor swasta untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi dipedesaan, boleh kita sebut BUMDES merupakan pintu masuk atau karpet merah bagi pengusaha untuk ber investasi di desa-desa di seluruh Indonesia.

Pelaku-pelaku BUMDES diberikan pelatihan bagaimana mengembangkan Ekonomi Pedesaan. Lalu, pertanyaan yang muncul adalah : mau dikemanakan posisi KUD-KUD sebagai pengejawantahan Koperasi sebagai wujud dari Bentuk perekonomian yg di amanahkan Oleh UUD 1945 ?

Akankan suatu saat nanti perekonomian Indonesia berubah haluan menjadi Neoliberal yang dikuasai kapitalis, lalu, sudah siapkan Rakyat kita dipedesaan turut bersaing ? Atau pada akhirnya hanya akan menjadi kuli-kuli pengusaha perkotaan di kampung halaman nya sendiri.

Menjadi kewajiban kita semua dan khusus nya para kader Partai Berkarya untuk turun ke desa desa demi membangkitkan kembali semangat masyarakat untuk membangun KUD-KUD yang secara fakta sudah sangat teruji di era pemerintahan Soeharto dulu.

Masyarakat Serta khususnya Kader Partai Berkarya bisa melakukan inivasi-inivasi baru untuk mengantisipasi sistim ekonomi kapitalis yang sudah merambah ke desa-desa melalui usaha Ritail berbagai bentuk mart-mart yang keuntungan jelas diboyong ke Kota.
Saya teringat seorang kawan saya berselorah : “hanya di Indonesia China bisa menciptakan robot lebih murah dari membuat di negerinya sendiri.”

“Selamat datang, selamat berbelanja, tidak sekalian pulsanya?”

Robot seharga Upah Minimum Regional (UMR).

LEAVE A REPLY