Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla

Network for South East Asian Studies (NSEAS) menyebut kondisi BUMN di era pemerintahan Jokowi sangat memprihatinkan. Pasalnya, janji-janji dan program yang digembar-gemborkan untuk penanganan perusahaan milik negara itu, hingga April 2018 ini tak kunjung dilaksanakan, sehingga tak sedikit BUMN yang mengalami penurunan performance, bahkan tak mampu lagi menyetor dividen ke negara, dan terlilit utang yang sangat besar.

“Dalam mengelola BUMN, Presiden Jokowi memang punya pembantu khusus, yakni Menteri BUMN Rini Soemarno, namun sebagai kepala pemerintahan nasional, Presiden Jokowi tetap harus bertanggungjawab atas penyelenggaraan bidang BUMN,” ujar Muchtar Effendi Harahap, Ketua Tim Studi NSEAS dalam rilisnya dilansir harianumum.com, Kamis (12/4).

Tak hanya itu, program-program Jokowi yang dituangkan dalam dokumen Nawa Cita yang diserahkan kepada KPU, juga masih berupa program di atas kertas. “Sampai sekarang belum ada data resmi sudah seperti apa peningkatan efisiensi dan investasi BUMN-BUMN enerji itu, karena yang terjadi justru ada 21 BUMN yang merugi, sehingga tak mampu membayar dividen kepada negara pada 2018 ini,” jelas Muchtar.

NSEAS juga mengkritisi sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN yang bergerak di bidang perekonomian dan pembangunan yang dituangkan Jokowi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, karena hingga April 2018 ini pun tak jelas apa yang telah dicapai dari sasaran pembinaan dan pengembangan tersebut.

Dari data-data ini, NSEAS menilai kalau di tangan Jokowi dan pemerintahannya menunjukkan kalau kondisi BUMN sangat memperihatinkan. Apalagi karena Menkeu Sri Mulyani sendiri telah membeberkan bahwa ada 21 BUMN yang merugi dan tak bisa setor dividen kepada negara pada 2018 ini.

Akibat 21 BUMN merugi, setoran dividen BUMN ke negara anjlok dari Rp40 triliun pada 2014 (era SBY), menjadi 37 triliun pada 2015; turun lagi menjadi 36 triliun pada 2016; dan turun lagi menjadi Rp32 triliun pada Semester I-2017. Merosotnya performance BUMN-BUMN itu berimnas pada anjloknya setoran pajak dari perusahaan-perusahaan plat merah itu.

Pada 2014, setoran pajak tercatat Rp160 triliun, dan sempat naik menjadi Rp171 triliun pada 2015. Namun pada 2016 setoran itu turun menjadi Rp167 triliun, dan diperkirakan turun lagi pada 2017 karena pada Semester I-2017 baru mencapai Rp97 triliun.

Sejumlah ekonom menilai, pemerintahan Jokowi-JK sejak awal mendorong proyek infrastruktur, seperti pembangunan pelabuhan, bandara, kereta api, listrik hingga jalan dan jembatan. Bahkan dalam Perpres 58 Tahun 2017, pemerintah menetapkan 245 proyek strategis nasional (PSN).

Dari 245 PSN tersebut, 151 di antaranya merupakan proyek infrastruktur, dan banyak di antara proyek tersebut yang digarap para BUMN karya. “Proyek infrastruktur tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah dan beban bagi para BUMN karya yang sumber dananya juga dari APBN,” tegas Muchtar.

Ia menyayangkan instruski Jokowi agar BUMN mencari utang dan menjual asetnya demi membiayai proyek infrastruktur, sehingga BUMN-BUMN itu pontang-panting membiayai proyek pemerintahan Jokowi, sehingga mereka tak hanya kesulitan mengeluarkan obligasi, namun juga kesulitan mendapat pinjaman komersial dari bank, dan tersandera utang.

“Bagi Tim Studi NSEAS, kondisi kinerja Jokowi mengurus BUMN belum menunjukkan kondisi baik, jika tak boleh diklaim buruk. Juga Jokowi belum mampu memenuhi janji kampanye dan rencana kegiatan sesuai RPJMN,” imbuhnya. (lin)

Inilah janji-janji yang diumbar Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 yang belum dipenuhi:

  1. Membeli kembali (buy back) saham PT Indosat yang dijual Presiden Megawati ke perusahaan asing.
  2. Membesarkan PT Pertamina agar dapat mengalahkan Petronas, BUMN Minyak asal Malaysia.
  3. Membuat Bank Tani untuk mengurangi impor pangan
  4. Membentuk Bank Khusus Nelayan

Inilah di antara program-program itu:

1.Membentuk Bank Pembangunan Infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas anggaran negara demi pembangunan infrastruktur

  1. Mendirikan Bank Petani dan UMKM
  2. Meningkatkan efisiensi usaha BUMN penyedia enerji (Pertamina, PGN dan PLN)
  3. Meningkatkan investasi BUMN

Inilah sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dalam perekonomian/pembangunan dimaksud:

  1. Peningkatan pelayanan publik BUMN, terutama di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan.
  2. Pemantapan struktur BUMN dalam mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.
  3. Peningkatan kapasitas BUMN melalui pencampuran tugas, bentuk dan ukuran perusahaan utk meningkatkan daya saing BUMN.

Ada dua kelompok BUMN yang merugi:

  1. Merugi karena kalah saing dan inefesiensi. Jumlahnya 10 BUMN
  2. Merugi karena sedang dalam proses restrukturisasi Jumlahnya 11 BUMN.

LEAVE A REPLY