Ketua Kosgoro Hayono Isman

Ketua Umum (Ketum) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) Hayono Isman meminta agar pemerintah segera menghapus Kementerian Koperasi dan UKM. Pasalnya, era reformasi pertumbuhan koperasi kian tenggelam bahkan tidak sedikit koperasi tidak berkembang dan mati.

“Kosgoro ingin menciptakan lingkaran berkah melalui koperasi. Dengan ketergantungan dalam koperasi akan memberikan penguatan secara ekonomi anggotanya,” ujar Hayono Isman di rumahnya, Jakarta, Rabu (22/11).

Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia pada kabinet pembangunan VI ini, koperasi harus langsung dibawahi oleh presiden dalam suatu lembaga atau badan. “Koperasi memberikan penguatan perorangan, bukan pada lembaganya. Dengan koperasi, karakter generasi milineal akan semakin kuat,” terangnya.

Tidak hanya itu, menurut Isman koperasi juga akan mendorong generasi milineal terus maju dan bisa membuka lapangan kerja baru. Jadi, tidak hanya bergantung pada usaha yang sudah ada. Oleh karena itu, Isman menegaskan akan merumuskan kebijakan tersebut dalam rekomendasi Musyawarah Besar (Mubes) Kosgoro yang akan dilaksanakan di Surabaya nanti.

“Kami ingin ada dukungan dari pemerintah terhadap koperasi yang lebih konkrit. Selama ini banyak koperasi yang mati, karena terganjal oleh regulasi. Dan ini komitmen Kosgoro untuk kembali menghidupkan koperasi,” tegasnya.

Mantan Ketua Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) Heryanto mengatakan, wacana itu sudah sering terdengar. Namun langkah konkritnya tidak pernah ada. “Jadi baru sebatas wacana terus menerus. Tanda-tandanya saja tidak ada. Apalagi waktu debat Capres di 2014, Prabowo sempat menyindir statemen Jokowi yang katanya akan menghapus koperasi. Walaupun Jokowi membantahnya saat debat capres itu, jika melihat kondisi sekarang selayaknya dipertimbangkan wacana Kosgoro agar lebih konkrit. Utamanya kalangan lembaga swadaya masyarakat agar memberi masukan dan mendorong hal itu,” ujar Heryanto melalui sambungan telepon.

Dengan menjadi badan seperti juga BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan dan Kesehatan, atau Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Heryanto menilai, badan koperasinya akan lebih agresif bermanuver dan terasa lebih dekat dengan pelaku-pelaku koperasi. “Kalau jadi badan, maka bagian UKM pun terpisah. Sering juga UKM ini memang mau dipisahkan juga dengan membentuk badan tersendiri. Ini akan lebih menguatkan UKM dan koperasi,” tutupnya. (ipo/lin)

LEAVE A REPLY