Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto usai mengikuti debat capres putaran keempat di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019). Debat itu mengangkat tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional. Foto: internet

Pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi) saat ini seperti berpacu dalam melodi. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi sudah pada puncak yang kritis. Untuk itu, perlu adanya konsistensi presiden.

Direktur Eksekutif Center Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto mengatakan, krisis kepercayaan terhadap Jokowi akan menjadi problem etik dan moral. Hanya dengan Perppu KPK bisa menyelematkan presiden.

“Meskipun problem etis belum menjamin selesai, tetapi dapat meredam gejolak politik tidak menjadi besar,” kata Bambang di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Banyaknya tuntutan demo mahasiswa belakangan ini, nilai Bambang, salah satu agenda utama presiden mengeluarkan perppu. Karena, banyak kalangan menilai revisi UU KPK dari inisiatif DPR dibuat untuk melemahkan dan memandulkan peran KPK.

“Kepercayaan publik terhadap pemerintah sudah puncak yang kritis, makanya perlu konsistensi presiden,” tandas Bambang lagi.

Plt Menkum dan HAM Tjahjo Kumolo mengatakan, Presiden Jokowi belum menyampaikan rencana menerbitkan Perppu KPK. Soalnya, belum ada arahan sama sekali dari Jokowi terkait hal tersebut meski sisa masa jabatan kurang dari dua minggu.

“Sampai sekarang belum ada. Kami sebagai pembantu presiden ya kami siap melaksanakan apa yang nanti akan menjadi keputusan presiden,” tegasnya.

Tiru Keberanian Presiden SBY

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta Jokowi tak perlu takut untuk mengeluarkan Perppu KPK. Soalnya, UU KPK hasil revisi sangat cacat prosedural lantaran typo dalam isinya tak sesuai hukum.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengutip, salah satunya terdapat ketidakjelasan soal syarat menjadi pimpinan KPK. Justru dengan mengeluarkan Perppu KPK, ini akan menaikan citra Jokowi.

“Sebagai penyelenggara UU, KPK sama sekali tidak dilibatkan dalam pembahasan ini. Sehingga narasi yang dimainkan pemerintah terkait penguatan KPK tidak berdasar. Itu sama saja mempermalukan ahli hukum, mempermalukan Menkumham dan jajarannya yang ikut membahas revisi UU KPK,” tutur Isnur saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Presiden Jokowi, kata Isnur, dapat mencontoh langkah dari mantan Presiden SBY yang pernah menerbitkan Perppu untuk UU Pilkada pada 2014 di ujung masa pemerintahan. Presiden ke 6 RI ini berani menerbitkan perppu tersebut karena satu-satunya opsi dan hak konstitusionalnya yang tidak bisa disalahkan.

“Dan masyarakat justru berterima kasih telah menerbitkan Perppu Pilkada lantaran mengembalikan hak pilih langsung oleh masyarakat. Tidak sama sekali meruntuhkan wibawa presiden di mata hukum dan masyarakat,” sarannya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana berpendapat, jika Jokowi tidak mengeluarkan Perppu KPK, maka akan membuat penindakan kasus korupsi melambat. Sebab, pimpinan KPK nantinya tidak lagi jadi penegak hukum. Ini telah diatur dalam RUU KPK yang telah disahkan DPR.

“Penindakan kasus korupsi akan melambat karena UU KPK sudah disahkan. Makanya, Perppu perlu dikeluarkan. Soalnya dalam UU KPK persoalan pro judicial terkesan sangat birokratis. Pimpinan KPK tidak lagi jadi penegak hukum,” ungkap Kurnia di Jakarta.

Tak sampai di sana, sambung Kurnia, nantinya KPK tidak akan jadi institusi utama dari pemberantasan tindak pidana korupsi jika perppu tersebut tak dikeluarkan oleh kepala negara.

Hal itu terlihat pada Pasal 3 UU KPK yang baru. Dalam pasal ini berbunyi KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini.

“Kedudukan KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi jadi sama. Tapi mandat dari UU KPK awalnya ditetapkan sebagai ‘leading sector’ untuk pemberantasan korupsi, bukan malah sejajar,” tegasnya.

Jika Jokowi tidak mengeluarkan perppu, nilai dia, Jokowi telah ingkar terhadap Nawacita 2014, yaitu memberantas korupsi. Sebab di era Jokowi-JK tidak pro dengan pemberantasan korupsi. Ini pula akan membuat citra Jokowi akan buruk di mata masyarakat.

“Meninggalkan jejak yang baik, dengan revisi UU KPK dengan cara menerbitkan perppu. Indeks persepsi korupsi di Indonesia kalau tidak dikeluarkan perppu akan stagnan. Kan janji kampanye Jokowi ke masyarakat menguatkan KPK,” ucapnya.

Takut Elite atau Rakyat

Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai belum dikeluarkannya Perppu tentang KPK oleh Jokowi menimbulkan pertanyaan apakah presiden takut terhadap elite politik atau rakyat? “Beliau takut kepada elite politik atau rakyat? Mengeluarkan Perppu KPK adalah jalan pintas yang paling efektif dan efisien,” tandas Pangi di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu mengatakan, isu potensi pemakzulan terhadap presiden jika Jokowi mengeluarkan Perppu KPK merupakan isu yang tidak pas.

“Pemakzulan presiden sudah diatur dalam UUD 1945. Kalau kemudian hanya karena Perppu saya pikir masih jauh sekali untuk pemakzulan. Saya menduga isu pemakzulan digulirkan untuk menakut-nakuti presiden atau sebagai cara menekan presiden dan mengganggu suasana kebatinan Jokowi,” paparnya.

Presiden SBY saat menjabat pernah mengeluarkan Perppu tentang Pilkada yang mengembalikan pilkada secara langsung oleh rakyat. Ia mengakui memang saat mengeluarkan Perppu Pilkada, SBY mendapat dukungan beberapa parpol.

Jokowi dalam mengeluarkan Perppu KPK saat ini dapat dibilang berhadapan dengan seluruh partai di parlemen yang menyetujui revisi UU KPK. “Ini membuat presiden melakukan kalkulasi secara politik dalam mengeluarkan Perppu KPK,” imbuh Pangi.

Namun, Pangi menegaskan bahwa rakyat akan mendukung Presiden Jokowi sepenuhnya dalam mengeluarkan Perppu KPK, sehingga presiden tidak perlu khawatir atas tekanan partai politik,” ungkapnya.

Yang terjadi saat ini, nilai dia, adalah citra presiden menjadi negatif di mata publik lantaran dianggap tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. “Jokowi tidak perlu khawatir karena ada dukungan rakyat di belakang beliau jika mengeluarkan Perppu KPK,” kata Pangi. (net/lin)

 

sumber: indopos.co.id

LEAVE A REPLY