Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengoptimalkan pembiayaan ke sektor riil yang sejauh ini bertumbuh positif. Sehingga dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan total aset industri keuangan konvensional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, industri keuangan syariah di Indonesia masih jalan di tempat. Padahal jumlah penduduk muslim merupakan yang terbesar di dunia. Lambannya kinerja keuangan syariah, nilai Bambang, tercermin dari total aset perbankan yang hanya 5% dari total aset perbankan konvensional. Sementara Malaysia mencapai 20%.
“Yang menjadi perhatian kami saat ini, punduduk muslim kita terbesar di dunia, tetapi keuangan syariah-nya seolah-olah jalan di tempat. Sekarang, ini yang menjadi konsentrasi berat kami terhadap keuangan syariah. Apa ada yang salah dengan industri keuangan syariah?,” kata Bambang dalam jumpa wartawan dalam rangkaian diskusi bertajuk Indonesia: Pusat Ekonomi Islam Dunia di gedung Kementerian PPN/Bappenas, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/7).
Berdasarkan analisa dari Bappenas, kata Bambang, keuangan konvensional lebih aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor riil. “Jadi, industri keuangan syariah tidak bisa berjalan sendiri, maka harus disertai sektor riil yang berkembang sangat pesat. Keuangan syariah harus terafiliasi dengan sektor riil,” tuturnya.
Lembaga keuangan syariah yang terafiliasi dengan sektor riil, sebut Bambang, akan menciptakan pertumbuhan kinerja industri keuangan syariah. “Sektor riil masih sangat membutuhkan pembiayaan. Dan, diharapkan Halal Industry bisa berkembang pesat di Indonesia,” bebernya.
Sektor keuangan syariah, nilai dia, cenderung lebih banyak diperhatikan dibanding industri halal. Padahal, kata dia, industri halal adalah bagian dasar yang bisa mengerakkan pasar keuangan syariah. Kata dia, aset sektor keuangan syariah tak mampu berkembang di atas angka 5 persen dari total aset perbankan.
Sektor Riil
“Harus mulai berpikir bahwa sektor keuangan syariah tidak mungkin berdiri sendiri. Pasar keuangan bergerak pesat jika sektor riil dari industri halal juga bergerak pesat,” kata Bambang saat membuka, Rabu, 25 Juli 2018.
Seperti diketahui, Bappenas mengelar diskusi mengenai ekonomi islam di Indonesia yang disponsori salah satunya Bank BNI Syariah. Diskusi ini menjadi ajang tukar pikiran antara regulator atau pemerintah dengan pelaku ekonomi syariah. Baik dari sektor finansial maupun pelaku industri. Dengan adanya diskusi ini, proyeksi ekonomi syariah ke depan bisa menjadi lebih terarah sehingga bisa menyumbang penguatan ekonomi domestik.
Ke depan pemerintah tengah akan menyusun road map yang lebih luas tidak hanya mencakup sektor keuangan syariah, tapi juga indusri halal dan juga ekonomi syariah. Selain itu, dalam jangka pendek pemerintah juga akan lebih fokus dalam mengembangkan potensi industri halal untuk mendukung perkembangan pasar syariah. “Harus diakui saat ini Indonesia lebih banyak sebagai nett consumer dari industri halal. Dalam jangka pendek fokusnya adalah mengurangi dari nett consumer untuk menjadi produser,” ujarnya.
Beberapa sektor yang bisa mulai digerakan dalam memperkuat industri halal adalah pariwisata dan juga pasar barang seperti busana. Bambang menargetkan roadmap penguatan industri halal dan ekonomi syariah secara umum bakal selesai pada akhir tahun ini.
Bappenas berharap penguatan industri halal ini juga bisa membantu defisit transaksi berjalan. Tercatat, secara rata-rata sejak Januari-Juni 2018 neraca perdagangan Indonesia masih dalam kondisi defisit US$ 1,02 miliar. Hal tersebut merupakan selisih dari nilai ekspor US$ 88,01 miliar dan impor US$ 89,04 miliar.
Beragama Islam
Sebagai negara berpenduduk mayoritaas beragama Islam, Indonesia memiliki potensi besar memgembangkan ekonomi syariah sebagai arus perekonomian baru yang bisa memdorong pertumbuhan ekonomi global.
Potensi ekonomi syariah dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan populasi muslim dunia, yang diperkirakan mencapai 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2030. “Pemerintah harus secara jeli dan cermat dapat memantau komoditas yang permintaanya tinggi salah satunya adalah produk dan jasa halal ke China, India dan Amerika Serikat,” jelasnya.
Selain itu ekonomi syariah juga sangat berpotensi untuk berkontribusi menekankan defisit transaksi berjalan. Sejak 2011, Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan akibat permintaan eksternal yang melemah terhadap komoditas ekspor serta turunnya harga komoditas ekspor. “Defisit transaksi berjalan semakin meningkat pada pertengahan 2013 dan 2014 sebelum membaik pada akhir 2017,” ucap Bambang
Namun demikian, pada kuaral I 2018, neraca transaksi berjalan kembali dengan mengalami defisit sebesar US$5,5 miliar, yang dipicu oleh defisit pada neraca pendapatan primer dan jasa, yang masing-masing mengalami defisit sebesar US$7,9 miliar dan US$1,4 miliar. Bambang juga mengatakan, dengan demikian pada periode tersebut, neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit yang cukup besar yaitu US$3,9 miliar.
“Berdasarkan data statistik ekonomi dan keuangan Indonesia dari Bank Indonesia, dalam enam tahun terakhir neraca transaksi berjalan belum pernah mengalami surplus. Hal ini patut menjadi perhatian bagi seluruh pihak, mengingat defisit ini menjadi faktor penekan utama dari nilai rupiah yang melemah dalam beberapa bulan terakhir,” tutupnya. (lin)
