gedung KPK

Apakah iya Ketua KPK Agus Rahardjo terlibat korupsi? Bagi Jaringan Islam Nusantara (JIN) dalam pandangan subjektif hukum yang dipahami bahwa Agus terlibat aktif dalam proyak e-KTP itu. Keterlibatanya harus dilihat dari posisinya sebagai kepala LKPP dan juga sebagai pribadi. Sebagai kepala (bedakan kepala dengan ketua) LKPP dapat dilihat dalam perpres 106 tahun 2007.

Ketua Presidium Nasional JIN Razikin Juraid mengatakan, persoalanya apakah ia ikut melakukan korupsi? Kata korupsi ini harus dilihat dalam pasal 3 UU Tipikor. Sebagai orang yang memiliki kewenangan dan kedudukan dalam suatu jabatan untuk tujuan tertentu, memperkaya diri sendiri, maupun korporasi.

“Lalu kenapa tidak ditunggu proses di KPK saja?” tanya Juraid dalam rilisnya, Sabtu (9/9). Di KPK, lanjut Juraid, selain JIN menemukan conflict of interest, ada juga kejanggalan. “Itu kami dapat dalam dakwaan Andi Agustinus alias Andi Narogong,” bebernya.

Dalam dakwaan itu, kata dia, KPK memulai konstruksi dalam dugaan lelang e-KTP itu dengan mengatakan bahwa LKPP melarang tender dalam satu paket dengan surat 28 Maret 2011. Padahal surat itu untuk menanggapi permintaan kemendagri untuk diadakan anzwijing/adendum ulang atas pelaksanaan lelang tersebut. Bukan melarang proyek itu ditender dalam satu paket.

Surat pelarangan tender dalam satu paket itu tanggal 25 Februari 2011 setelah lelang diumumkan tanggal 21 Februari dan juga setelah kemendagri mengirim surat tanggal 24 Februari dan telah diterima oleh LKPP. Jadi panitia pengadaan waktu itu bingung kok proyek yang lelangya sudah dipagari oleh LKPP, BPKP, KPK dan sudah disepakati ditender dalam satu paket kok tiba-tiba LKPP menyurat dengan isi surat yang diluar dugaan dan itu mencengangkan.

Pertentangan itu dirapatkan bersama, dan tidak ada titik temu. Akhirnya Mendagri Gamawan Fauzi menyurat ke Wakil Presiden dengan tebusan Menko Polhukam. Karena saking pentingnya untuk mengakhiri pertentangan yg dibuat LKPP akhirnya Menko Polhukam juga menguatkan surat Mendagri dengan mengirim surat ke Wakil Presiden.

Setelah masuk surat Mendagri dan Menko Polhukam wakil Presiden memerintahkan untuk diadakan rapat di kantor Wapres. Rapat itu menghadirkan semua pihak dan dipimpin oleh Sofyan Djalil. Setelah pertentangan ini berakhir dengan rapat di kantor Wapres maka semua pihak sepakat lelang dilanjutkan.

Ketika evaluasi dokumen tahap satu belum diumumkan, tapi sudah di putuskan konsorsium yang masuk dalam evaluasi tahap dua Agus lebih dulu tahu konsorsium yang lolos tahap dua itu, dan mengatakan bhwa konsorsium yang dinginkan agus untuk menang akan melakukan sanggahan terhadap keputusan Panitia pengadaan itu. Dan disini kita bisa heran, karena menurut Kepres 54 Tahun 2010 pemenang lelang itu masih rahasia sebelum diumumkan, namun agus lebih dulu mengetahui akan hal itu.

Selain itu disela-sela tender evaluasi tahap satu, agus ingin bertemu empat mata dengan Gamawan Fauzi, tapi gamawan menolak bertemu empat mata, kecuali ada tim dari kedua belah pihak dan ada notulensi. Tapi agus tidak mau.

LKPP dari awal dalam proses pengadaan ini sudah mulai tidak profesional. Itu terlihat jelas ketika LKPP melakukan update data terhadap sistem aplikasi pengadaan barang dan jasa melalui LPSE pada tanggal 9 Agustus 2011. Hingga akhirnya yang keluar dalam situa LPSE adalah lelang gagal dan itu sangat mencemari kemendagri. Bahkan banyak media yang mengutip itu.

Sikap tersebut selain bertentangan dengan asas pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah, juga menyalahi asas pengadaan yg termaktub dalam kepres 54 tahun 2010 pasal 6 Kepres tersebut. Jadi jelas intinya yang kami laporkan adalah Agus Rahardjo sebagai Kepala LKPP dan laporan tersebut sama sekali bukan upaya pelemahan KPK.

Gerak gerik KPK dan para pembelanya yang membabi buta mengingatkan saya pada ajaran Plato tentang alegori gua. Orang-orang yang hidup didalam gua tersebut merasa diri paling benar. Karena apapun yang disampaikan orang dari luar pasti dianggap salah dan bahkan mereka akan membunuhnya. Begitulah KPK dan para pendudukungnya hari-hari ini. (lin)

LEAVE A REPLY