PT Bank Tabungan Negara (BTN) tancap gas mengejar target pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah  di awal tahun ini. Salah satu langkahnya menggandeng Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Di mana bank pelat merah ini ini akan menyediakan layanan jasa perbankan seperti pengelolaan keuangan institusi.

Baik bentuk giro, deposito, dan pengelolaan dana lembaga lainnya, pengelolaan rekening gaji dan tunjangan kinerja anggota Korpri dan penyediaan layanan transaksional bagi anggota Korpri. Utamanya penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan baik KPR Subsidi maupun Nonsubsidi bagi anggota Korpri.

Direktur Bank BTN, Budi Satria mengatakan, kemitraan strategis dengan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Jasa dan Layanan Perbankan pada Korpri in,i ditandatangani kedua belah pihak di Jakarta, Jumat (4/1).

“MoU tersebut memberikan peluang bagi BTN untuk menyediakan layanan jasa perbankan, seperti pengelolaan keuangan institusi, baik bentuk giro, deposito, dan pengelolaan dana lembaga lain, pengelolaan rekening gaji, dan tunjangan kinerja anggota Korpri,” ujar Budi Satria dilansir media-media online, Senin (7/1).

Dan penyediaan layanan transaksional melalui Toktok.id dan Korprimart, lanjut Budi, penyediaan fasilitas pembiayaan untuk program Gampang Umrah bagi anggota Korpri. Utamanya penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan baik KPR subsidi maupun nonsubsidi bagi anggota Korpri.

“Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan salah satu strategi kami dalam mengejar target pembiayaan perumahan karena untuk mengeksekusi  program KPR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri yang akan kami optimalkan tahun ini,” kata usai Budi menandatangani Nota Kesepahaman di Kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta, Jumat (4/1).

BTN menilai potensi anggota Korpri untuk mengambil KPR di BTN sangat besar, sambung dia, sebab berdasarkan data Bappenas, kurang lebih 945 ribu pegawai negeri yang tersebar di seluruh Indonesia, belum memiliki rumah tinggal.

Hal ini merupakan potensi yang sangat besar bagi BTN untuk memperkuat pangsa pasarnya di segmen KPR sekaligus berkontribusi dalam menyukseskan program Satu Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Khusus KPR subsidi, Budi memperkirakan sekitar 10% dari sekitar 945 ribu pegawai negeri akan dijajaki BTN untuk mengambil KPR subsidi.

Sementara sisanya,kata Budi, BTN mulai tancap gas merealisasikan KPR program ASN, TNI, Polri. Khusus program tersebut, BTN memberikan skema khusus bagi para ASN untuk meraih rumah impiannya, di antaranya kemudahan uang muka, pembebasan biaya administrasi, diskon biaya provisi, dan lain sebagainya.

“Untuk KPR nonsubsidi kami memberikan kemudahan uang muka mulai dari nol persen, dengan ketentuan  pembayaran angsuran wajib payroll, sementara jika DP sebesar 2%, maka pembayaran angsuran wajib kolektif potong gaji, dan bagi yang sanggup membayar DP di atas 5%, maka angsuran tidak wajib payroll dan kolektif potong gaji,” kata Budi.

Selain kemudahan uang muka, jangka waktu atau tenor yang diberikan BTN juga fleksibel hingga 30 tahun, sementara batasan usia bagi debitur sampai dengan 75 tahun. Adapun plafon pembiayaan KPR nonsubsidi yang diberikan maksimal sebesar Rp1,5 miliar.

Dengan kerja sama tersebut, Budi berharap BTN dapat mengawali 2019 dengan optimistis, mengingat perseroan memasang target pertumbuhan kredit dan pembiayaan di kisaran 15%, di atas rata-rata pertumbuhan kredit yang diproyeksikan Bank Indonesia di kisaran 10-12% year on year. (net/lin)

 

Sumber: wartaekonomi.co.id

LEAVE A REPLY