Prabowo Subianto usai jadi inspektur upacara bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-74 di kantor DPP Gerindra kawasan Ragunan Jakarta Selatan dihadiri Wakil Ketua umum Gerindra Fadli Zon (kiri), Tokoh Golkar Akbar Tanjung (kanan depan) dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani (kanan). Foto: internet

Pertemuan Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditafsirkan banyak orang, terutama relawan dan pendukung Prabowo bahkan Gerindra bersama Prabowo akan bergabung dalam pemerintahan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan, komunikasi yang dijalin Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Joko Widodo, lebih pada konsep pembangunan ke depan. Ini bukan terkait jabatan yang diperoleh apabila gabung dalam pemerintahan.

“Kami walaupun tidak dapat apapun, yang penting masih bisa memberikan masukan kepada pemerintah untuk perbaikan ekonomi, itu jauh lebih utama. Karena yang utama adalah konsep, bukan orang atau jabatan,” kilah Edhy di kantor DPP Partai Gerindra, kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019).

Pembicaraan antara Prabowo-Jokowi terkait hal-hal rinci. Kursi menteri, kata Edhy, belum dibicarakan karena hal yang utama adalah konsep, bukan jabatan. Semua keputusan partai ada di tangan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra.

“Semua kader akan patuh kepada keputusannya. Di Gerindra yang paling penting adalah bagaimana sikap Ketua Umum Gerindra. Kami siap laksanakan perintah beliau, pasti ada alasan menunjuk,” ujarnya.

Edhy mengatakan kalau nanti Gerindra berada di luar pemerintahan, partainya akan memberikan masukan kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Namun, menurut dia, kalau nanti pada akhirnya diminta dan diajak bergabung dalam pemerintahan, Gerindra akan tetap kritis untuk menyampaikan fakta apa adanya, bukan untuk menyenangkan pimpinan.

“Kalau nanti Gerindra tidak dapat apapun, yang penting kami bisa memberikan masukan pada pemerintah untuk perbaikan ekonomi dan pendidikan anak-anak kita, itu jauh lebih utama,” katanya.

Di bagian lain Edhy mengutip Prabowo bahwa secara prinsip pihaknya mendukung 10 kursi pimpinan MPR karena untuk mewakili semua kepentingan. “Prabowo malah secara prinsip mendukung ini (10 kursi Pimpinan MPR), karena kalau tidak salah pernah pimpinan berasal dari semua fraksi,” kata Edhy.

Wilayah Indonesia sangat luas sehingga apabila ada perwakilan di pimpinan MPR akan sangat bagus. Jumlah anggota DPR periode 2019-2024 sebanyak 575 orang dan DPD sebanyak 136 orang, masih sangat kecil dibanding luas wilayah Indonesia.

“Ini pandangan dari Prabowo tentang MPR yang disampaikan ke partai,” ujarnya.
Namun menurut dia secara prinsip, yang memutuskan adalah semua fraksi dan kelompok DPD RI di MPR apakah setuju,” ujarnya.

Selain itu dia menilai penambahan jumlah kursi pimpinan MPR tidak akan menghabiskan anggaran negara yang besar karena ruangan dan kegiatan sudah ada. “Anggaran yang masuk ke MPR dan DPR RI tidak lebih dari Rp5 triliun, coba saja hitung berapa persen dari anggaran negara,” katanya.

Menurut dia, dengan anggaran senilai itu, DPR RI tetap berkomitmen untuk menghemat anggaran dengan menghemat anggaran perjalanan dan anggaran kunjungan.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar kursi Pimpinan MPR berjumlah 10, terdiri dari sembilan berasal dari fraksi dan satu orang mewakili kelompok DPD.

“MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan dimana semua fraksi dan kelompok menyatu. Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tetapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI,” kata Saleh di Jakarta, Senin (12/8).

Dia mengusulkan komposisi pimpinan MPR itu berasal dari semua fraksi yang ada ditambah dengan perwakilan kelompok DPD. Saleh menilai beban anggaran untuk tambahan pimpinan MPR tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kebersamaan yang akan terbangun. (net/lin)

LEAVE A REPLY