Ilustrasi virus Corona China. Foto: istimewa/internet

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, ada tujuh hal harus dipertimbangkan untuk melakukan kebijakan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar di suatu wilayah.

semarak.co -“Untuk pembatasan wilayah atau lockdown itu dalam undang-undangnya ada tujuh yang harus dipertimbangkan, mulai dari efektivitas, tingkat epidemi, hingga pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan,” kata Tito usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Pertimbangan yang disebut Tito itu berdasarkan Pasal 49 Ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Bab Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah.

Dalam bab tersebut disebutkan, untuk melaksanakan karantina suatu wilayah atau lockdown harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

Karantina yang terdiri atas karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar, diberlakukan pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh pejabat karantina kesehatan. “Karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh menteri,” tulis aturan tersebut di pasal 49 Ayat 3.

Tito juga menegaskan bahwa keputusan karantina wilayah terkait pencegahan penularan COVID-19, secara absolut berada di bawah kendali pemerintah pusat, yaitu Presiden RI.

“Kita sampaikan ke Pak Gubernur tadi tentang karantina kewilayahan karena menyangkut aspek ekonomi. Maka selain dari UU 6/2018 tentang Kekaratinaan Kesehatan itu, untuk pembatasan wilayah dan pembatasan sosial dalam jumlah besar itu kewenangan pemerintah pusat,” kata Tito Karnavian.

Anggota Komisi VI DPR RI, Putu Supadma Rudana mengusulkan agar Lockdown segera dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, karena melihat perkembangan pandemi virus corona yang semakin ganas penyebaran nya.

Ia melihat, Beberapa negara telah melakukan lockdown, yang terbaru adalah Malaysia yang melakukan lockdown hingga 31 Maret dan  Prancis selama 15 hari.

“Saya melihat, social distancing yang disarankan pemerintah kurang efektif, masyarakat tetap keluar rumah dan justru malah menimbulkan keramaian yang mempermudah penyebaran virus di tempat umum ataupun sarana transportasi,” terangnya.

Antrean yang menumpuk, lanjut dia, masyarakat diliburkan malah pergi berlibur, perusahaan yang masih memperkerjakan karyawannya, ini artinya pemerintah belum berhasil mengontrol masyarakatnya untuk melakukan perang dengan corona.

“Saran saya segera lockdown, saya tidak rela jika presiden, wapres dan menteri lainnya juga terkena corona,” ujar Putu melalui keterangan persnya, Selasa (17/3/2020).

Menurut wakil Ketua badan kerja sama antar-parlemen ini, lockdown jangan dipahami secara berlebihan oleh pemerintah, karena lockdown mempunyai 3 kategori, yaitu Total Lockdown, Partial Lockdown, Local Lockdown.

Lockdown total seperti di spanyol prancis dan kondisi Eropa Total lockdown menyerupai shutdown dan pihak keamanan menjaga tiap sudut agar masyarakat tidak keluar rumah, jika keluar rumah pun hanya untuk membeli kebutuhan kesehatan dan kebutuhan pokok, itupun sangat dibatasi jumlahnya perkeluarga.

Partial lockdown yang sudah dilakukan di Indonesia, sekolah ditutup perguruan tinggi ditutup, banyak instansi meliburkan para pekerjanya dengan bekerja di rumah, penutupan tempat tempat hiburan, tempat keramaian seperti pemda dki menutup ancol, kota tua, museum museum dan pembatalan berbagai kegiatan yang melibatkan orang banyak.

“Sedangkan local lockdown bisa dimaknai sebagai kondisi dimana perorangan mengisolasi diri, keluarga tidak bepergian hanya dirumah, satu kawasan di lockdown, satu desa di lockdown, ataupun satu area di lockdown. Jadi pemerintah Jokowi jangan over reaction dengan kata lockdown,” ucap Putu.

Menurut Putu, ketiga kategori lockdown tadi memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, salah satu contoh DKI Jakarta dan Pusat, DKI mengambil sikap proaktif cepat tapi pemerintah pusat terkesan gagap dan lambat sehingga kedua pihak tidak dapat bersinergi dan sinkronisasi

“Terjadilah kondisi dimana masyarakat yang dirugikan karena lemahnya koordinasi. “Di sinilah peran presiden menjadi dirijen agar melakukan orchestrasi nasional dalam menangkal pandemi corona ini,” pungkasnya. (net/lin)

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY